alexametrics
24.2 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Mojokerto Kurang 2.000 Guru PNS

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kurangnya tenaga pendidik atau guru masih menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Meski proses pembelajaran masih menggunakan sistem dalam jaringan (daring), tetapi minimnya jumlah guru juga menjadi kendala efektifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berlangsung selama masa pandemi Covid-19.

Kekurangan yang terjadi di SD dan SMP Negeri di 18 kecamatan itu mencapai 2.000 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menutup kekurangan tersebut, lembaga pendidikan selama ini menggunakan jasa tenaga honorer. Baik yang berstatus guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap (GTT/PTT).

’’Kekurangan tenaga pendidik kan masih menjadi permasalahan nasional. Harapan kami, ke depannya ya agar kebutuhan jumlah guru bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat,’’ tutur Kadispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin, kemarin.

Baca Juga :  Gelar Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Jenjang SD dan SMP

Dia mengakui, kekurangan jumlah guru hampir dirasakan semua lembaga pendidikan yang dinaungi. Khususnya, 385 SD dan 40 SMP Negeri yang tersebar di kabupaten. Bahkan, kekurangan tenaga pendidik tidak hanya menyasar pada jabatan guru kelas atau guru mata pelajaran. Jabatan kepala sekolah (kasek) pun nyatanya juga banyak yang kosong akibat ditinggal pengampunya purnatugas.

Bahkan, khusus lembaga SD, sudah ada seratus kepala sekolah yang kini harus menangani lebih dari satu sekolah lantaran tidak ada pengganti yang bisa diangkat secara definitif. ’’SD di Kecamatan Gedeg saja, masing-masing kaseknya sudah menangani dua sekolah bersamaan,’’ tambahnya.

Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu, tenaga honorer pun dianggap menjadi alternatif terbaik. Mereka ditempatkan sebagai pengganti. Baik guru kelas maupun guru mata pelajaran tertentu. Tidak hanya itu, untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran, guru PNS juga dituntut dengan jam mengajar lebih. Mereka bisa saja dioptimalkan hingga 40 jam mengajar selama seminggu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 74/2008 tentang Guru.

Baca Juga :  Sekolah Tatap Muka Tetap Terima Sim Card

’’Bisa lebih dari 30 jam atau 8 jam mengajar dalam sehari. Apalagi, guru yang sudah sertifikasi. Khusus guru kelas, tanggung jawabnya hanya tetap satu kelas,’’ tegasnya.

Dispendik sejatinya bisa mendapatkan 272 guru baru hasil rekrutmen CPNS Pemkab Mojokerto tahun 2019. Jumlah formasi tersebut menjadi yang terbanyak ketimbang lowongan di jabatan lainnya. Namun, akibat pandemi Covid-19, proses rekrutmen tak kunjung menemukan sosok guru PNS ideal. Penundaan seleksi pun tak bisa dielakkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi menghindari penularan virus lebih luas.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kurangnya tenaga pendidik atau guru masih menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Meski proses pembelajaran masih menggunakan sistem dalam jaringan (daring), tetapi minimnya jumlah guru juga menjadi kendala efektifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berlangsung selama masa pandemi Covid-19.

Kekurangan yang terjadi di SD dan SMP Negeri di 18 kecamatan itu mencapai 2.000 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menutup kekurangan tersebut, lembaga pendidikan selama ini menggunakan jasa tenaga honorer. Baik yang berstatus guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap (GTT/PTT).

’’Kekurangan tenaga pendidik kan masih menjadi permasalahan nasional. Harapan kami, ke depannya ya agar kebutuhan jumlah guru bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat,’’ tutur Kadispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin, kemarin.

Baca Juga :  Pemerintah Gulirkan Bantuan Subisidi Upah bagi 2 Juta Pendidik Non-PNS

Dia mengakui, kekurangan jumlah guru hampir dirasakan semua lembaga pendidikan yang dinaungi. Khususnya, 385 SD dan 40 SMP Negeri yang tersebar di kabupaten. Bahkan, kekurangan tenaga pendidik tidak hanya menyasar pada jabatan guru kelas atau guru mata pelajaran. Jabatan kepala sekolah (kasek) pun nyatanya juga banyak yang kosong akibat ditinggal pengampunya purnatugas.

Bahkan, khusus lembaga SD, sudah ada seratus kepala sekolah yang kini harus menangani lebih dari satu sekolah lantaran tidak ada pengganti yang bisa diangkat secara definitif. ’’SD di Kecamatan Gedeg saja, masing-masing kaseknya sudah menangani dua sekolah bersamaan,’’ tambahnya.

Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu, tenaga honorer pun dianggap menjadi alternatif terbaik. Mereka ditempatkan sebagai pengganti. Baik guru kelas maupun guru mata pelajaran tertentu. Tidak hanya itu, untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran, guru PNS juga dituntut dengan jam mengajar lebih. Mereka bisa saja dioptimalkan hingga 40 jam mengajar selama seminggu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 74/2008 tentang Guru.

Baca Juga :  Delapan Tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Jalan Rusak dan Berlumpur
- Advertisement -

’’Bisa lebih dari 30 jam atau 8 jam mengajar dalam sehari. Apalagi, guru yang sudah sertifikasi. Khusus guru kelas, tanggung jawabnya hanya tetap satu kelas,’’ tegasnya.

Dispendik sejatinya bisa mendapatkan 272 guru baru hasil rekrutmen CPNS Pemkab Mojokerto tahun 2019. Jumlah formasi tersebut menjadi yang terbanyak ketimbang lowongan di jabatan lainnya. Namun, akibat pandemi Covid-19, proses rekrutmen tak kunjung menemukan sosok guru PNS ideal. Penundaan seleksi pun tak bisa dielakkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi menghindari penularan virus lebih luas.

Artikel Terkait

Most Read

APRINDO Berbagi Tips Hadapi Masa Pandemi

Tiket Lebaran Dijual sejak H-90

Artikel Terbaru


/