alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Selama Januari, Satpol PP Segel 19 Proyek

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pembangunan gedung ilegal marak di Kota Mojokerto. Selama Januari, Satpol PP Kota Mojokerto telah menyegel 19 lokasi proyek tak berizin. Selain menertibkan para pelanggar perda, sanksi tegas ini diklaim ampuh mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Rabu (19/1) lalu, penyegelan berlangsung di bangunan ruko di Lingkungan Balongkrai, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. Satpol PP dibuat geram lantaran bangunan milik Akhiyat yang berada di area Jembatan Rejoto ini sebelumnya sudah pernah disegel. ’’Tapi malah dibuka sendiri terus dilanjut proyeknya,’’ ungkap Kasi Operasional Satpol PP Kota Mojokerto Mulyono, kemarin.

Proyek tersebut sempat dihentikan paksa pada 4 November 2021. Saat itu, seluruh aktivitas pengerjaan ditiadakan dan pemilik diminta segera mengurus IMB. Namun, bukanya menuntaskan kewajibannya, diam-diam Akhiyat justru melanjutkan proyek hingga bangunannya jadi lima ruko seperti sekarang. Mengetahui hal tersebut, aparat penegak perda kembali menyegel lokasi proyek dengan memasang garis satpol PP dan barikade.

Baca Juga :  Tokoh PKI Pilih Akhiri Hidup Sendiri

Mulyono menegaskan, sanksi penyegelan menanti setiap pemilik proyek yang tak berizin. Penindakan tegas ini mengacu pada Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

’’Setiap pembangunan gedung harus memiliki IMB. Baik itu tempat tinggal atau untuk usaha,’’ ucapnya. Sebagai upaya penertiban, penyegelan proyek bangunan bodong kian digencarkan sejak tahun baru ini.

Menurutnya, penyegelan berlangsung setiap hari. Dengan ini, sedikitnya sudah ada 19 lokasi proyek yang disegel. ’’Selama bulan ini pasti ada lokasi yang kami segel. Setiap hari, tak ini memang sedang dikencangkan,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Nasib Batik Mojokerto, Kaya Motif, Miskin Branding

Pemantauan dilakukan melalui patroli wilayah. Saat mendapati proyek pembangunan, petugas bakal memeriksa status perizinannya. Jika terbukti belum mengurus IMB, saksi segel langsung dijantuhkan. Penyegelan berlangsung sampai pemilik mengurus IMB dengan dibuktikan resi pengurusan di dinas perizinan. ’’Dan rata-rata mereka membangun dulu tanpa mengurus IMB,’’ ulasnya.

Mulyono menyebut, penindakan tegas ini diharapkan membuat para pelanggar jera. Selain itu, kepatuhan terhadap pengurusan IMB ini juga berdampak terhadap peningkatan PAD. ’’Dengan IMB itu ikut membantu PAD kita naik. Makanya, penindakan ini digencarkan,’’ tukasnya. (adi/fen)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pembangunan gedung ilegal marak di Kota Mojokerto. Selama Januari, Satpol PP Kota Mojokerto telah menyegel 19 lokasi proyek tak berizin. Selain menertibkan para pelanggar perda, sanksi tegas ini diklaim ampuh mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Rabu (19/1) lalu, penyegelan berlangsung di bangunan ruko di Lingkungan Balongkrai, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. Satpol PP dibuat geram lantaran bangunan milik Akhiyat yang berada di area Jembatan Rejoto ini sebelumnya sudah pernah disegel. ’’Tapi malah dibuka sendiri terus dilanjut proyeknya,’’ ungkap Kasi Operasional Satpol PP Kota Mojokerto Mulyono, kemarin.

Proyek tersebut sempat dihentikan paksa pada 4 November 2021. Saat itu, seluruh aktivitas pengerjaan ditiadakan dan pemilik diminta segera mengurus IMB. Namun, bukanya menuntaskan kewajibannya, diam-diam Akhiyat justru melanjutkan proyek hingga bangunannya jadi lima ruko seperti sekarang. Mengetahui hal tersebut, aparat penegak perda kembali menyegel lokasi proyek dengan memasang garis satpol PP dan barikade.

Baca Juga :  Sedot Wisatawan Mancanegara, Ajang Pemersatu Bangsa

Mulyono menegaskan, sanksi penyegelan menanti setiap pemilik proyek yang tak berizin. Penindakan tegas ini mengacu pada Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

’’Setiap pembangunan gedung harus memiliki IMB. Baik itu tempat tinggal atau untuk usaha,’’ ucapnya. Sebagai upaya penertiban, penyegelan proyek bangunan bodong kian digencarkan sejak tahun baru ini.

Menurutnya, penyegelan berlangsung setiap hari. Dengan ini, sedikitnya sudah ada 19 lokasi proyek yang disegel. ’’Selama bulan ini pasti ada lokasi yang kami segel. Setiap hari, tak ini memang sedang dikencangkan,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Habiskan Puluhan Miliar, Bangunan Ini Mangkrak
- Advertisement -

Pemantauan dilakukan melalui patroli wilayah. Saat mendapati proyek pembangunan, petugas bakal memeriksa status perizinannya. Jika terbukti belum mengurus IMB, saksi segel langsung dijantuhkan. Penyegelan berlangsung sampai pemilik mengurus IMB dengan dibuktikan resi pengurusan di dinas perizinan. ’’Dan rata-rata mereka membangun dulu tanpa mengurus IMB,’’ ulasnya.

Mulyono menyebut, penindakan tegas ini diharapkan membuat para pelanggar jera. Selain itu, kepatuhan terhadap pengurusan IMB ini juga berdampak terhadap peningkatan PAD. ’’Dengan IMB itu ikut membantu PAD kita naik. Makanya, penindakan ini digencarkan,’’ tukasnya. (adi/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/