alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Parabola Masih Diuji Coba

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Parabola sebagai penguat sinyal yang terpasang di 18 lokasi balai penyuluhan, masih dalam tahap uji coba. Bahkan, perangkat yang menghabiskan uang negara senilai Rp 790 juta itu dipastikan belum dibayar Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto. ’’Ini belum kita bayar. Batasnya sampai 15 Desember. Sekarang alatnya masih uji coba,’’ ungkap Plt Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Siti Asiah saat dikonfirmasi kemarin.

Di tengah uji coba ini, Dinas P2KBP2 belum melakukan pembayaran terhadap PT Parolis Bangun Indonesia Permata Executive Office, Jalan Casablanca Nomor 45, Lantai 4 – Jakarta Selatan (Kota) – DKI Jakarta selaku pemenang tender. Sebab, saat ini, pihaknya menggandeng Inspektorat selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit ke lapangan terkait belanja paket proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat 2021. ’’Ketika nanti dicek inspektorat sudah sesuai spesifikasi, baru kita bayarkan. Saat ini inspektorat juga sudah jalan. Jadi belum ada uang negara sepeser pun yang keluar,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Lelang Jabatan Eselon II, Pemda Pasang Batas Usia Maksimal

Sesuai paket proyek, anggaran Rp 790 juta ini tak hanya belanja paket parabola saja. Melainkan juga personal computer, printer, serta LCD Proyektor. Ketiganya memiliki spesifikasi masing-masing. Khusus untuk layanan broadband yang disediakan provider koneksi internet minimal 6 Mbps (Mega bit per second.) dengan batasan pemakaian internet minimal 3 Mbps sampai dengan 60 Mbps. ’’Karena masih uji coba, tim teknis sudah ke lapangan untuk terus melakukan pengecekan. Tapi ini sudah banyak yang sudah di atas 6 Mbps,’’ tuturnya.

Selain itu, kemarin (19/11), semua koordinator penyuluh juga diundang ke kantor Dinas P2KBP2 di jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko untuk mendapatkan sosialiasi teknis pemakaian. ’’Karena ternyata, belum banyak paham pemakaiannya. Makanya, sekalian ini tadi kita lakukan zoom meeting dengan pihak Telkom,’’ tegasnya.

Disinggung soal rangkapnya jaringan internet di balai penyuluhan, ia mengaku tak tahu. Pasalnya, pengandaan ini sudah dilelang jauh hari sebelum dirinya menjabat Plt. Asiah tercatat menduduki kursi Plt sejak 1 September.

Baca Juga :  SMP Negeri Pinggiran di Kabupaten Mojokerto Kekurangan Siswa

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Utaminingsih menambahkan, pengadaan parabola ini satu paket dengan personal komputer, printer, serta LCD proyektor. ’’Kita ambil karena butuh PC, printernya apalagi, PC teman-teman rata-rata kan belum optimal. Kan ini sarana SIGA (Sistim Informasi Keluarga) program nasional, kita membutuhkan itu semuanya,’’ katanya.

Siga akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program pemberdayaan keluarga. Pengadaan ini, lanjut Utaminingsih, bakal berlanjut di tahun berikutnya untuk kebutuhan kuota internetnya dan pembenahan lainnya. ’’Ini proses awal. Bahkan, di sini (kabupaten) jadi pilot project. Di Jatim itu hanya ada tiga daerah. Salah satunya Kabupaten Mojokerto,’’ tuturnya.

Sebelumnya, pengadaan parabola Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto yang terpasang di 18 balai penyuluhan, dikabarkan muspro. Diduga, selain tidak sesuai spesifikasi, kecepatan internetnya juga sangat rendah. (ori/ron)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Parabola sebagai penguat sinyal yang terpasang di 18 lokasi balai penyuluhan, masih dalam tahap uji coba. Bahkan, perangkat yang menghabiskan uang negara senilai Rp 790 juta itu dipastikan belum dibayar Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto. ’’Ini belum kita bayar. Batasnya sampai 15 Desember. Sekarang alatnya masih uji coba,’’ ungkap Plt Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Siti Asiah saat dikonfirmasi kemarin.

Di tengah uji coba ini, Dinas P2KBP2 belum melakukan pembayaran terhadap PT Parolis Bangun Indonesia Permata Executive Office, Jalan Casablanca Nomor 45, Lantai 4 – Jakarta Selatan (Kota) – DKI Jakarta selaku pemenang tender. Sebab, saat ini, pihaknya menggandeng Inspektorat selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit ke lapangan terkait belanja paket proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat 2021. ’’Ketika nanti dicek inspektorat sudah sesuai spesifikasi, baru kita bayarkan. Saat ini inspektorat juga sudah jalan. Jadi belum ada uang negara sepeser pun yang keluar,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Pelajar Gabung Grup WhatsApp Berkonten Porno

Sesuai paket proyek, anggaran Rp 790 juta ini tak hanya belanja paket parabola saja. Melainkan juga personal computer, printer, serta LCD Proyektor. Ketiganya memiliki spesifikasi masing-masing. Khusus untuk layanan broadband yang disediakan provider koneksi internet minimal 6 Mbps (Mega bit per second.) dengan batasan pemakaian internet minimal 3 Mbps sampai dengan 60 Mbps. ’’Karena masih uji coba, tim teknis sudah ke lapangan untuk terus melakukan pengecekan. Tapi ini sudah banyak yang sudah di atas 6 Mbps,’’ tuturnya.

Selain itu, kemarin (19/11), semua koordinator penyuluh juga diundang ke kantor Dinas P2KBP2 di jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko untuk mendapatkan sosialiasi teknis pemakaian. ’’Karena ternyata, belum banyak paham pemakaiannya. Makanya, sekalian ini tadi kita lakukan zoom meeting dengan pihak Telkom,’’ tegasnya.

Disinggung soal rangkapnya jaringan internet di balai penyuluhan, ia mengaku tak tahu. Pasalnya, pengandaan ini sudah dilelang jauh hari sebelum dirinya menjabat Plt. Asiah tercatat menduduki kursi Plt sejak 1 September.

Baca Juga :  Lelang Jabatan Eselon II, Pemda Pasang Batas Usia Maksimal

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Utaminingsih menambahkan, pengadaan parabola ini satu paket dengan personal komputer, printer, serta LCD proyektor. ’’Kita ambil karena butuh PC, printernya apalagi, PC teman-teman rata-rata kan belum optimal. Kan ini sarana SIGA (Sistim Informasi Keluarga) program nasional, kita membutuhkan itu semuanya,’’ katanya.

- Advertisement -

Siga akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program pemberdayaan keluarga. Pengadaan ini, lanjut Utaminingsih, bakal berlanjut di tahun berikutnya untuk kebutuhan kuota internetnya dan pembenahan lainnya. ’’Ini proses awal. Bahkan, di sini (kabupaten) jadi pilot project. Di Jatim itu hanya ada tiga daerah. Salah satunya Kabupaten Mojokerto,’’ tuturnya.

Sebelumnya, pengadaan parabola Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto yang terpasang di 18 balai penyuluhan, dikabarkan muspro. Diduga, selain tidak sesuai spesifikasi, kecepatan internetnya juga sangat rendah. (ori/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/