alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Eks Kadisperta Segera Jalani Sidang

KABUPATEN, Jawa Pos  Radar Mojokerto – Kasus dugaan korupsi proyek irigasi air dangkal yang menyeret eks Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Kabupaten Suliestyawati menjadi tersangka memasuki babak baru. Kamis (19/8), berkas perkara dengan kerugian negara senilai Rp 474 juta masuk tahap dua. Berkas kasus proyek tahun 2016 senilai Rp 4,180 miliar itu dinyatakan lengkap atau P-21. Sehingga, Suliestyawati segera disidangkan.

’’Kasus dengan tersangka Suliestyawati (eks Kepala Disperta Kabupaten) sudah tahap dua. Hari ini dilimpahkan dari penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto ke jaksa penuntut umum (JPU) Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ivan Kusumayuda, kemarin.

Di tengah pelaksanaan PPKM level 4, pelimpahan  dilakukan secara virtual. Terdapat 226 berkas yang menjadi barang bukti ikut dilampirkan dalam pelimpahan ini. Mulai dari surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat perintah pencairan dana (SP2D) pembayaran pekerjaan, surat perjanjian kerja bangunan, proposal pemohonan hibah hingga laporan progres kegiatan. Termasuk, laporan kinerja instansi pemerintahan (LKJIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Ivan memastikan tersangka dalam keadaan sehat saat menandatangani kelengkapan berkas P-21. Dengan pelimpahan ini, dalam waktu dekat JPU bakal mendaftarkan perkara ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk segera disidangkan. ’’Kalau tidak ada halangan insya Allah 20 hari ke depan sidang dakwaan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Tarekat: Jalan Istimewa tanpa Merasa Istimewa

Sulistyawati disinyalir menjadi otak dalam proyek yang berlangsung tahun 2016 silam. Proyek irigasi air dangkal tersebut diperuntukkan kelompok tani. Tujuannya, mengairi sawah milik anggota kelompok saat musim kemarau. Namun, dalam praktiknya, proyek dengan nilai kontrak Rp 3.709.596.000 itu tak beres. Dari 38 titik, nyaris tak ada yang rampung.

Disinyalir, ada dugaan penyelewengan yang dilakukan Kepala Disperta selaku pengguna anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air dangkal.

Dari nilai kontrak Rp 3,7 miliar, realisasi pembayaran berdasarkan prestasi yang dibayarkan sebesar Rp 2.864.190.000. Dengan lingkup pekerjaan persiapan, di dalamnya survei geolistrik, pekerjaan sumur bor dangkal kedalaman 30 meter, pekerjaan rumah pompa, pekerjaan jaringan pipa dan bangunan outlet serta pekerjaan pengadaan. Termasuk, pemasangan pompa air sentrifugal 5-7 liter per detik dan mesin penggerak diesel dengan pagu Rp 110 juta per kegiatan.

Baca Juga :  12 Nama Berhak Running dalam Bursa Pemilihan Ketua PWI Mojokerto

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan Februari lalu dan pemeriksaan sejumlah kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas proyek, pejabat pengadaan, pejabat perencanaan, saksi ahli, bendahara, dan tersangka, BPKP menemukan kerugian negara hingga ratusan juta. ’’Akibat perbuatan Ir Suliestyawati, MM, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto TA 2016, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 474.867.674,’’ tegas Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, SH, MH beberapa waktu lalu. 

KABUPATEN, Jawa Pos  Radar Mojokerto – Kasus dugaan korupsi proyek irigasi air dangkal yang menyeret eks Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Kabupaten Suliestyawati menjadi tersangka memasuki babak baru. Kamis (19/8), berkas perkara dengan kerugian negara senilai Rp 474 juta masuk tahap dua. Berkas kasus proyek tahun 2016 senilai Rp 4,180 miliar itu dinyatakan lengkap atau P-21. Sehingga, Suliestyawati segera disidangkan.

’’Kasus dengan tersangka Suliestyawati (eks Kepala Disperta Kabupaten) sudah tahap dua. Hari ini dilimpahkan dari penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto ke jaksa penuntut umum (JPU) Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ivan Kusumayuda, kemarin.

Di tengah pelaksanaan PPKM level 4, pelimpahan  dilakukan secara virtual. Terdapat 226 berkas yang menjadi barang bukti ikut dilampirkan dalam pelimpahan ini. Mulai dari surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat perintah pencairan dana (SP2D) pembayaran pekerjaan, surat perjanjian kerja bangunan, proposal pemohonan hibah hingga laporan progres kegiatan. Termasuk, laporan kinerja instansi pemerintahan (LKJIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Ivan memastikan tersangka dalam keadaan sehat saat menandatangani kelengkapan berkas P-21. Dengan pelimpahan ini, dalam waktu dekat JPU bakal mendaftarkan perkara ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk segera disidangkan. ’’Kalau tidak ada halangan insya Allah 20 hari ke depan sidang dakwaan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Gunakan e-Wallet, Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Sulistyawati disinyalir menjadi otak dalam proyek yang berlangsung tahun 2016 silam. Proyek irigasi air dangkal tersebut diperuntukkan kelompok tani. Tujuannya, mengairi sawah milik anggota kelompok saat musim kemarau. Namun, dalam praktiknya, proyek dengan nilai kontrak Rp 3.709.596.000 itu tak beres. Dari 38 titik, nyaris tak ada yang rampung.

Disinyalir, ada dugaan penyelewengan yang dilakukan Kepala Disperta selaku pengguna anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air dangkal.

Dari nilai kontrak Rp 3,7 miliar, realisasi pembayaran berdasarkan prestasi yang dibayarkan sebesar Rp 2.864.190.000. Dengan lingkup pekerjaan persiapan, di dalamnya survei geolistrik, pekerjaan sumur bor dangkal kedalaman 30 meter, pekerjaan rumah pompa, pekerjaan jaringan pipa dan bangunan outlet serta pekerjaan pengadaan. Termasuk, pemasangan pompa air sentrifugal 5-7 liter per detik dan mesin penggerak diesel dengan pagu Rp 110 juta per kegiatan.

Baca Juga :  SDN Gumeng Belum Diperbaiki, Dinas Minta Proposal Lagi
- Advertisement -

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan Februari lalu dan pemeriksaan sejumlah kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas proyek, pejabat pengadaan, pejabat perencanaan, saksi ahli, bendahara, dan tersangka, BPKP menemukan kerugian negara hingga ratusan juta. ’’Akibat perbuatan Ir Suliestyawati, MM, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto TA 2016, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 474.867.674,’’ tegas Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, SH, MH beberapa waktu lalu. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/