alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Si Laki-Laki Lebih Senang Main Siri

MOJOKERTO – Tak banyak orang sadar, bahwa negara sebenarnya cukup mengatur proses berpoligami seorang laki-laki sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, tak sedikit pula para suami yang justru enggan mencatatkan pernikahan poligaminya secara sah di mata hukum lantaran sulitnya syarat yang wajib dipenuhi.

Kesulitan itulah yang akhirnya memunculkan banyaknya pernikahan poligami secara siri atau perkawinan di bawah tangan dengan mengesampingkan aspek legal formal demi mendapatkan tambahan pendamping hidup. Ya, situasi poligami dengan catatan legalitas oleh negara itu memang bisa diitung dengan jari.

Angka minimum tersebut bisa dilihat dari permohonan poligami yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto. Dari rekapitulasi PA sejak bulan Januari hingga Juli 2017 saja, hanya terdapat lima permohonan poligami yang diajukan suami di hadapan majelis hakim PA.

Baca Juga :  Kenalkan PLTMH Seloliman, Ikut Lomba Makan Kerupuk

Dari lima permohonan itu, yang berhasil dikabulkan hakim hanya empat permohonan saja. Satu di antaranya gugur. Dan, permohonan terpaksa dicabut lantaran tak bisa menyertakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di depan majelis hakim. Kondisi itu sebenarnya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang justru hanya terdapat tiga permohonan yang diajukan.

Namun, ketiga-tiganya akhirnya gugur lantaran tak satupun mampu memenuhi syarat wajib yang ditetapkan.  ”Sebenarnya, laki-laki atau suami untuk poligami dan dicatatkan di mata hukum negara sudah menjadi nilai positif. Laki-laki tersebut termasuk kategori yang bertanggung jawab. Cuman di luar angka itu sebenarnya juga masih banyak. Jika dibandingkan pun sangat timpang,” kata Sofyan Zefri, Humas PA Mojokerto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Baca Juga :  Segarnya Kopi Luwak dan Melon Series

Zefri mengaku tak tahu pasti angka perkawinan poligami yang belum tercatat dalam sidang permohonan di PA. Namun, dia meyakini bahwa jumlah tersebut lebih lebih besar dari yang sudah dicatat secara sah di mata hukum. Pasalnya, poligami belum bisa lepas dari norma sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak yang beranggapan, bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah aib.

Dari situ, banyak pelaku poligami yang enggan melaporkan perkawinannya ke PA sebelum diteruskan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten/Kota. ”Sebenarnya, bukan lifestyle juga, tapi memang masih dianggap sebagai aib. Jadi, sedikit sekali yang mencatatkan poligaminya secara sah sesuai hukum,” tambahnya.

MOJOKERTO – Tak banyak orang sadar, bahwa negara sebenarnya cukup mengatur proses berpoligami seorang laki-laki sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, tak sedikit pula para suami yang justru enggan mencatatkan pernikahan poligaminya secara sah di mata hukum lantaran sulitnya syarat yang wajib dipenuhi.

Kesulitan itulah yang akhirnya memunculkan banyaknya pernikahan poligami secara siri atau perkawinan di bawah tangan dengan mengesampingkan aspek legal formal demi mendapatkan tambahan pendamping hidup. Ya, situasi poligami dengan catatan legalitas oleh negara itu memang bisa diitung dengan jari.

Angka minimum tersebut bisa dilihat dari permohonan poligami yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto. Dari rekapitulasi PA sejak bulan Januari hingga Juli 2017 saja, hanya terdapat lima permohonan poligami yang diajukan suami di hadapan majelis hakim PA.

Baca Juga :  Segarnya Kopi Luwak dan Melon Series

Dari lima permohonan itu, yang berhasil dikabulkan hakim hanya empat permohonan saja. Satu di antaranya gugur. Dan, permohonan terpaksa dicabut lantaran tak bisa menyertakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di depan majelis hakim. Kondisi itu sebenarnya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang justru hanya terdapat tiga permohonan yang diajukan.

- Advertisement -

Namun, ketiga-tiganya akhirnya gugur lantaran tak satupun mampu memenuhi syarat wajib yang ditetapkan.  ”Sebenarnya, laki-laki atau suami untuk poligami dan dicatatkan di mata hukum negara sudah menjadi nilai positif. Laki-laki tersebut termasuk kategori yang bertanggung jawab. Cuman di luar angka itu sebenarnya juga masih banyak. Jika dibandingkan pun sangat timpang,” kata Sofyan Zefri, Humas PA Mojokerto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Kekurangan Guru Pendamping

Zefri mengaku tak tahu pasti angka perkawinan poligami yang belum tercatat dalam sidang permohonan di PA. Namun, dia meyakini bahwa jumlah tersebut lebih lebih besar dari yang sudah dicatat secara sah di mata hukum. Pasalnya, poligami belum bisa lepas dari norma sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak yang beranggapan, bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah aib.

Dari situ, banyak pelaku poligami yang enggan melaporkan perkawinannya ke PA sebelum diteruskan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten/Kota. ”Sebenarnya, bukan lifestyle juga, tapi memang masih dianggap sebagai aib. Jadi, sedikit sekali yang mencatatkan poligaminya secara sah sesuai hukum,” tambahnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/