alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Masih Jadi Stigma Aib Keluarga

UPAYA pemerintah dalam melindungi hak perempuan dari pernikahan poligami belum bisa dikatakan maksimal. Hal itu, terbukti dari minimnya jumlah pernikahan poligami yang tercatat secara sah di mata hukum.

Tak hanya minim, kesadaran warga dalam mencatatkan pernikahan poligami semakin menipis. Seiring minimnya upaya pemerintah dalam menyosialisasikan persyaratan izin poligami. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Mojokerto, Abdul Aziz mengatakan, upaya mendeteksi jumlah pernikahan poligami di Mojokerto diakuinya sangat sulit. Selain harus berbenturan dengan stigma masyarakat, poligami bukan termasuk dalam fenomena yang wajib disikapi secepatnya.

Faktor tersebut yang membuat pemerintah melalui kemenag tak cukup kuat dalam melegalisasi poligami sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. ”Upayanya, ya hanya dari Pengadilan Agama (PA) saja. Karena, kemenag sekadar mencatat pernikahan. Sedangkan, PA membuat rekomendasinya,” tuturnya.

Baca Juga :  Film KKN di Desa Penari Diminati di Malaysia

Aziz tak membantah jika masih banyak ditemui pernikahan poligami yang belum terlegitimasi. Sebab, poligami di Mojokerto cenderung diasumsikan sebagai aib keluarga yang tak perlu dikonsumsi publik. Padahal, tujuan pencatatan poligami sebenarnya bukan untuk membuka kehidupan seseorang atas kondisi keluarga.

Tapi, semata untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan suami-istri di mata agama dan negara. Kondisi itu berbanding terbalik dengan pencatatan perkawinan biasa yang justru lebih mudah. ”Perbandingannya jelas jomplang. Kalau pernikahan biasa mulai tahun 2016 sampai Juli 2017 sudah ada 8.693. Sedangkan, poligami baru ada empat. Poligami dicatat di KUA setelah dianggap memenuhi syarat oleh PA,” pungkasnya.

UPAYA pemerintah dalam melindungi hak perempuan dari pernikahan poligami belum bisa dikatakan maksimal. Hal itu, terbukti dari minimnya jumlah pernikahan poligami yang tercatat secara sah di mata hukum.

Tak hanya minim, kesadaran warga dalam mencatatkan pernikahan poligami semakin menipis. Seiring minimnya upaya pemerintah dalam menyosialisasikan persyaratan izin poligami. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Mojokerto, Abdul Aziz mengatakan, upaya mendeteksi jumlah pernikahan poligami di Mojokerto diakuinya sangat sulit. Selain harus berbenturan dengan stigma masyarakat, poligami bukan termasuk dalam fenomena yang wajib disikapi secepatnya.

Faktor tersebut yang membuat pemerintah melalui kemenag tak cukup kuat dalam melegalisasi poligami sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. ”Upayanya, ya hanya dari Pengadilan Agama (PA) saja. Karena, kemenag sekadar mencatat pernikahan. Sedangkan, PA membuat rekomendasinya,” tuturnya.

Baca Juga :  Terpeleset di Rumah, CJH Patah Tulang

Aziz tak membantah jika masih banyak ditemui pernikahan poligami yang belum terlegitimasi. Sebab, poligami di Mojokerto cenderung diasumsikan sebagai aib keluarga yang tak perlu dikonsumsi publik. Padahal, tujuan pencatatan poligami sebenarnya bukan untuk membuka kehidupan seseorang atas kondisi keluarga.

- Advertisement -

Tapi, semata untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan suami-istri di mata agama dan negara. Kondisi itu berbanding terbalik dengan pencatatan perkawinan biasa yang justru lebih mudah. ”Perbandingannya jelas jomplang. Kalau pernikahan biasa mulai tahun 2016 sampai Juli 2017 sudah ada 8.693. Sedangkan, poligami baru ada empat. Poligami dicatat di KUA setelah dianggap memenuhi syarat oleh PA,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/