alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Physical Distancing Mengendur, Gugus Tugas Covid-19 Kewalahan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kebijakan social dan physical distancing di Kota Mojokerto menuai sorotan kalangan dewan, lantaran terpantau mengendur.

Sedangkan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto mengakui kewalahan menghadapi mobilitas warga ketika menjalani tradisi di Ramadan dan menjelang Lebaran.

 Sepanjang pemantauan di lapangan, aktivitas Kota Mojokerto semasa pandemi wabah korona ini praktis berjalan seperti biasanya. Nyaris seperti tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum wabah menyerang.

Bahkan, ketika jam-jam tertentu, kawasan pusat perniagaan, perbelanjaan, transportasi, hingga pusat kota mengalami kepadatan pengunjung. Ruang publik dan perniagaan praktis menjadi pusat kerumunan orang.

Sedangkan, kebijakan social dan physical distancing yang digaungkan untuk memutus mata rantai penyebaran dan pencegahan penularan virus korona seakan tak berlaku.

’’Sekarang di pusat perniagaan tidak jauh beda seperti sebelum ada wabah. Ramai sekali apalagi di mal,’’ ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, ketika hearing dengan sejumlah OPD pemkot, kemarin (19/5).

Pihaknya menilai, banyaknya keramaian di tengah kota tidak sejalan dengan aturan dan kebijakan yang didengungkan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat edaran tertulis.

Baca Juga :  Tertular Klaster Sampoerna, Rapid Test Pasutri Reaktif, Istri Positif

’’Bahkan, semakin hari terkesan semakin tak terkontrol,’’ imbuhnya. Kepala Pelaksana Harian Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengakui akhir-akhir ini banyak merebak tayangan video maupun foto yang beredar di media sosial.

Utamanya, terkait banyaknya titik kerumunan, mulai tempat publik hingga mal. ’’Kami kewalahan mengimbau masyarakat agar mau mengedepankan protokol kesehatan,’’ ujar dia.

Dodik menilai, kondisi itu kian parah ketika kebijakan pengaturan jarak sosial dan fisik sosial tersebut tidak disertai dengan sanksi atau hukuman langsung.

’’Karena tidak ada sanksi jelas praktis kami hanya bengok-bengok (teriak-teriak). Kami kewalahan melawan tradisi belanja dan mudik,’’ imbuh kepala Satpol PP Kota Mojokerto ini.

Bahkan, seperti di pusat perbelanjaan seperti mal di Jalan Benteng Pancasila (Benpas), pihaknya berulangkali mengimbau agar tutup sesuai edaran ketua tim Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kota Mojokerto, yakni pukul 19.00 WIB.

Baca Juga :  Pjs Bupati Instruksikan Tekan Angka Covid-19 di Kabupaten Mojokerto

’’Di lapangan, ternyata setelah dicek, mereka mau tutup pukul 19.00 WIB, tapi masih ada antrean. Jadi menunggu antrean selesai baru ditutup,’’ imbuh Dodik. Dia menambahkan, selama ini ada kesan bahwa satpol PP kerap tegas terhadap pedagang kecil belaka. Soal itu, ia lantas membantah.

’’Senin lalu, sejumlah toko besar seperti Topsell, Metrobusana, dan lainnya kami tindak. Karena koar-koar akan tutup pukul 21.00 WIB,’’ jelas dia. Setelah ditindak, pihaknya meminta pengelola datang ke kantor satpol PP dengan membawa perizinan lengkap.

Ternyata, hasil pemeriksaan ada satu toko besar yang tidak punya izin sama sekali. ’’Itu akan kami evaluasi (penutupan operasional),’’ tandas mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Untuk diketahui, rapat dengar pendapat Komisi I melibatkan dinsos, diskominfo, dan satpol PP tentang penggunaan aplikasi bansos dan pelaksanaan penanganan Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kebijakan social dan physical distancing di Kota Mojokerto menuai sorotan kalangan dewan, lantaran terpantau mengendur.

Sedangkan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto mengakui kewalahan menghadapi mobilitas warga ketika menjalani tradisi di Ramadan dan menjelang Lebaran.

 Sepanjang pemantauan di lapangan, aktivitas Kota Mojokerto semasa pandemi wabah korona ini praktis berjalan seperti biasanya. Nyaris seperti tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum wabah menyerang.

Bahkan, ketika jam-jam tertentu, kawasan pusat perniagaan, perbelanjaan, transportasi, hingga pusat kota mengalami kepadatan pengunjung. Ruang publik dan perniagaan praktis menjadi pusat kerumunan orang.

Sedangkan, kebijakan social dan physical distancing yang digaungkan untuk memutus mata rantai penyebaran dan pencegahan penularan virus korona seakan tak berlaku.

’’Sekarang di pusat perniagaan tidak jauh beda seperti sebelum ada wabah. Ramai sekali apalagi di mal,’’ ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, ketika hearing dengan sejumlah OPD pemkot, kemarin (19/5).

- Advertisement -

Pihaknya menilai, banyaknya keramaian di tengah kota tidak sejalan dengan aturan dan kebijakan yang didengungkan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat edaran tertulis.

Baca Juga :  PT Kitoshindo Beri Dua Kendaraan Pengawalan Denpom V/2 Mojokerto

’’Bahkan, semakin hari terkesan semakin tak terkontrol,’’ imbuhnya. Kepala Pelaksana Harian Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengakui akhir-akhir ini banyak merebak tayangan video maupun foto yang beredar di media sosial.

Utamanya, terkait banyaknya titik kerumunan, mulai tempat publik hingga mal. ’’Kami kewalahan mengimbau masyarakat agar mau mengedepankan protokol kesehatan,’’ ujar dia.

Dodik menilai, kondisi itu kian parah ketika kebijakan pengaturan jarak sosial dan fisik sosial tersebut tidak disertai dengan sanksi atau hukuman langsung.

’’Karena tidak ada sanksi jelas praktis kami hanya bengok-bengok (teriak-teriak). Kami kewalahan melawan tradisi belanja dan mudik,’’ imbuh kepala Satpol PP Kota Mojokerto ini.

Bahkan, seperti di pusat perbelanjaan seperti mal di Jalan Benteng Pancasila (Benpas), pihaknya berulangkali mengimbau agar tutup sesuai edaran ketua tim Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kota Mojokerto, yakni pukul 19.00 WIB.

Baca Juga :  DLH Kota Mojokerto Galakkan Pemilahan Sampah

’’Di lapangan, ternyata setelah dicek, mereka mau tutup pukul 19.00 WIB, tapi masih ada antrean. Jadi menunggu antrean selesai baru ditutup,’’ imbuh Dodik. Dia menambahkan, selama ini ada kesan bahwa satpol PP kerap tegas terhadap pedagang kecil belaka. Soal itu, ia lantas membantah.

’’Senin lalu, sejumlah toko besar seperti Topsell, Metrobusana, dan lainnya kami tindak. Karena koar-koar akan tutup pukul 21.00 WIB,’’ jelas dia. Setelah ditindak, pihaknya meminta pengelola datang ke kantor satpol PP dengan membawa perizinan lengkap.

Ternyata, hasil pemeriksaan ada satu toko besar yang tidak punya izin sama sekali. ’’Itu akan kami evaluasi (penutupan operasional),’’ tandas mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Untuk diketahui, rapat dengar pendapat Komisi I melibatkan dinsos, diskominfo, dan satpol PP tentang penggunaan aplikasi bansos dan pelaksanaan penanganan Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Buruh Kabupaten Tuntut UMK Rp 4.826.787

TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri

Terkendala Cakupan Vaksinasi

Artikel Terbaru


/