alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

DLH Beri Deadline Dua Minggu

Pabrik Pengolahan Bulu Ayam Harus Penuhi Sanksi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DLH Kabupaten memberikan deadline dua minggu kepada pabrik pengolahan bulu ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, memenuhi sanksi yang dijatuhkan. Jika meleset, PT Braja Cakra Buntara (BCB) tersebut bakal dilaporkan ke DLH Provinsi untuk dijatuhi sanksi lebih berat.

Demikian itu ditegaskan Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Zaqqi, kemarin. Menurutnya, hasil monitoring yang dilakukan beberapa hari mendorong pihaknya mengeluarkan surat peringatan kedua. Aktivitas pabrik rentan mencemari lingkungan. ’’Secara tegas, karena 10 item sanksi belum ada yang dipenuhi perusahaan, sekarang kami harus beri peringatan keras. Ada waktu 14 hari perusahaan berbenah,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  PKK Desa Pungging, Belajar Bertanam Organik

Selama dua minggu setelah surat diterima, perusahaan harus memenuhi sanksi administratif paksaan yang sebelumnya dijatuhkan DLH. ’’Setidaknya, 14 hari ini harus sudah ada progres untuk memenuhi sanksi itu. Jika tidak, akan kami laporkan ke DLH Provinsi untuk dikenakan sanksi lebih berat,’’ tambahnya.

Menurutnya, hasil audiensi dengan kalangan dewan sebelumnya, perusahaan mengaku sudah memenuhi enam dari 10 item sanksi. Namun, lanjut Zaqqi, itu hanya klaim. Tidak ada bukti secara riil. ’’Kalau sekadar klaim, semua bisa. Tapi kan kami butuh bukti. Itu yang tidak bisa dipenuhi perusahaan,’’ tegasnya.

Soal kerja sama dengan trasporter pengolahan limbah B3 misalnya. ’’Kami kan perlu lihat bentuk kerja samanya. Apa sudah memenuhi atauran atau seperti apa. Jika belum, kan kami perlu memberi masukkan, apa yang menjadi kekurangannya,’’ paparnya.

Baca Juga :  Serap Anggaran Rp 15 Miliar, Dispendik Belanja 1.720 Laptop

Termasuk soal tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang dimiliki pabrik, sejauh ini tak sesuai standar. Selama ini, TPS yang dimanfaatkan pabrik ini hanya berdinding anyaman bambu dengan atap galvalum. ’’Tempat pengolahan bulu ayam juga seperti ala kadarnya. Itu kan juga perlu diperhatikan soal keselamatan pekerjanya,’’ jelasnya.

Sebelumnya, kalangan dewan memanggil pabrik pengolahan bulu ayam yang tidak menggubris sanksi DLH, Rabu (18/4). Mereka meminta PT BCB kooperatif, juga tak melecehkan pemerintah dengan tidak memenuhi sanksi yang dijatuhkan. (ori/abi)

Pabrik Pengolahan Bulu Ayam Harus Penuhi Sanksi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DLH Kabupaten memberikan deadline dua minggu kepada pabrik pengolahan bulu ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, memenuhi sanksi yang dijatuhkan. Jika meleset, PT Braja Cakra Buntara (BCB) tersebut bakal dilaporkan ke DLH Provinsi untuk dijatuhi sanksi lebih berat.

Demikian itu ditegaskan Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Zaqqi, kemarin. Menurutnya, hasil monitoring yang dilakukan beberapa hari mendorong pihaknya mengeluarkan surat peringatan kedua. Aktivitas pabrik rentan mencemari lingkungan. ’’Secara tegas, karena 10 item sanksi belum ada yang dipenuhi perusahaan, sekarang kami harus beri peringatan keras. Ada waktu 14 hari perusahaan berbenah,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Sanksi DLH Tak Digubris

Selama dua minggu setelah surat diterima, perusahaan harus memenuhi sanksi administratif paksaan yang sebelumnya dijatuhkan DLH. ’’Setidaknya, 14 hari ini harus sudah ada progres untuk memenuhi sanksi itu. Jika tidak, akan kami laporkan ke DLH Provinsi untuk dikenakan sanksi lebih berat,’’ tambahnya.

Menurutnya, hasil audiensi dengan kalangan dewan sebelumnya, perusahaan mengaku sudah memenuhi enam dari 10 item sanksi. Namun, lanjut Zaqqi, itu hanya klaim. Tidak ada bukti secara riil. ’’Kalau sekadar klaim, semua bisa. Tapi kan kami butuh bukti. Itu yang tidak bisa dipenuhi perusahaan,’’ tegasnya.

Soal kerja sama dengan trasporter pengolahan limbah B3 misalnya. ’’Kami kan perlu lihat bentuk kerja samanya. Apa sudah memenuhi atauran atau seperti apa. Jika belum, kan kami perlu memberi masukkan, apa yang menjadi kekurangannya,’’ paparnya.

Baca Juga :  Dua Minggu Warga Mengeluhkan Kelangkaan Elpiji Melon
- Advertisement -

Termasuk soal tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang dimiliki pabrik, sejauh ini tak sesuai standar. Selama ini, TPS yang dimanfaatkan pabrik ini hanya berdinding anyaman bambu dengan atap galvalum. ’’Tempat pengolahan bulu ayam juga seperti ala kadarnya. Itu kan juga perlu diperhatikan soal keselamatan pekerjanya,’’ jelasnya.

Sebelumnya, kalangan dewan memanggil pabrik pengolahan bulu ayam yang tidak menggubris sanksi DLH, Rabu (18/4). Mereka meminta PT BCB kooperatif, juga tak melecehkan pemerintah dengan tidak memenuhi sanksi yang dijatuhkan. (ori/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Enam Formasi Dipastikan Lowong

Sensasi Clarified Milk di Akhir Tegukan

Artikel Terbaru


/