alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Dewan Desak Ditata Ulang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pengendalian banjir di Jalan Pemuda, Mojosari, yang menyerap anggaran Rp 7,7 miliar, terlihat amburadul. Selain nampak zig-zag dalam pemasangan box culvert, rongga yang ada hanya ditutup menggunakan semen. Dewan pun mendesak pekerjaan tersebut ditata ulang.

Pantauan di lokasi, nampak sejumlah pekerja melakukan perapian pada proyek yang dimenangkan CV Global Konstruksi asal Perumahan Griya Antasari Permai tersebut. Satu persatu rongga di sela-sela box culvert ditambal dengan semen. Termasuk dalam memperhalus beton pra cetak yang rusak. ’’Kami hanya pekerja harian. Memang sudah salah sejak pemasangan awal,’’ ungkap salah seorang pekerja di lokasi.

Mereka tak tahu menahu dalam pengerjaan proyek drainase di sisi barat Jalan Pemuda yang ditemukan banyak longgar. ’’Harusnya (pemasangan) memang rapat. Kalau (longgar) seperti ini harus kerja dua kali,’’ tambahnya.

Tak sekadar longgar. Hasil pengerjaan yang dilakukan rekanan nampak tak profesional. Seperti pemasangan di beberapa titik nampak zig-zag dan tak simetris. ’’Makanya itu yang kami maksud pengerjaan asal-asalan. Tidak rapi, tidak rapat, dan tidak sesuai gambar,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto.

Baca Juga :  Rp 3,7 Miliar Gagal Edar untuk Lebaran

Sehingga, rekomendasi perbaikan secara menyeluruh menjadi pilihan legislator daerah. Tujuannya membuat rekanan jera akibat pengerjaan tak serius dalam mengerjakan proyek yang dibiayani uang negara miliaran rupiah tersebut.

Semestinya, lanjut politisi PKB ini, tidak sekadar menutup rongga dengan semen, melainkan ditata ulang dengan merapatkan tiap box culvert yang terpasang sesuai gambar perencanaan. Sehingga, jika perbaikan tidak dilakukan, bisa jadi pengerjaan paket proyek yang menyerap anggaran mencapai Rp 7.751.343.000 dari nilai pagu Rp 11.217.017.341 tersebut menjadi temuan. ’’Kita tidak minta apa-apa. Kerjakan yang bagus. Itu uang rakyat,. Jangan dibuat main-main seperti itu. Proyek miliaran rupiah kok jadinya begitu dibuat mainan. Jadi, di sisa waktu lima hari perpanjangan ini harus klir, dibenahi sampai selesai 100 persen,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Klaster Perkantoran Persoalan Serius

Sebagai tindak lanjut sidak Selasa (18/1) lalu, para anggota dewan mengagendakan audensi Senin (24/1). Sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek pengendalian banjir ini bakal diundang untuk menjelaskan persoalan tersebut. ’’Makanya Senin kita agendakan, biar tau finalnya bagaimana. Maunya dan solusinya jika sudah seperti itu bagaimana,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto mengkonfirmasi jika pengerjaan proyek tersebut belum dibayar. Sehingga pihaknya menegaskan jika perlu perbaikan-perbaikan, harus diperbaiki sebagaiamana mestinya.

Hingga berganti tahun, pengerjaan proyek tersebut belum rampung 100 persen. Dan hanya menyisakan finishing. Sehingga, dimungkinkan kerapian yang belum sempurna itu menimbulkan persoalan dan jadi temuan dewan saat sidak. ’’Memang ada perpanjangan. Kita beri kesempatan maksimal 50 hari. Dalam proses kesempatan itu biar diperbaiki sekalian. Denda saat ini juga terus berjalan sampai rekanan mengajukan pemeriksaan,’’ paparnya. (ori/ron)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pengendalian banjir di Jalan Pemuda, Mojosari, yang menyerap anggaran Rp 7,7 miliar, terlihat amburadul. Selain nampak zig-zag dalam pemasangan box culvert, rongga yang ada hanya ditutup menggunakan semen. Dewan pun mendesak pekerjaan tersebut ditata ulang.

Pantauan di lokasi, nampak sejumlah pekerja melakukan perapian pada proyek yang dimenangkan CV Global Konstruksi asal Perumahan Griya Antasari Permai tersebut. Satu persatu rongga di sela-sela box culvert ditambal dengan semen. Termasuk dalam memperhalus beton pra cetak yang rusak. ’’Kami hanya pekerja harian. Memang sudah salah sejak pemasangan awal,’’ ungkap salah seorang pekerja di lokasi.

Mereka tak tahu menahu dalam pengerjaan proyek drainase di sisi barat Jalan Pemuda yang ditemukan banyak longgar. ’’Harusnya (pemasangan) memang rapat. Kalau (longgar) seperti ini harus kerja dua kali,’’ tambahnya.

Tak sekadar longgar. Hasil pengerjaan yang dilakukan rekanan nampak tak profesional. Seperti pemasangan di beberapa titik nampak zig-zag dan tak simetris. ’’Makanya itu yang kami maksud pengerjaan asal-asalan. Tidak rapi, tidak rapat, dan tidak sesuai gambar,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto.

Baca Juga :  Pesona Pahat Patung Trowulan

Sehingga, rekomendasi perbaikan secara menyeluruh menjadi pilihan legislator daerah. Tujuannya membuat rekanan jera akibat pengerjaan tak serius dalam mengerjakan proyek yang dibiayani uang negara miliaran rupiah tersebut.

Semestinya, lanjut politisi PKB ini, tidak sekadar menutup rongga dengan semen, melainkan ditata ulang dengan merapatkan tiap box culvert yang terpasang sesuai gambar perencanaan. Sehingga, jika perbaikan tidak dilakukan, bisa jadi pengerjaan paket proyek yang menyerap anggaran mencapai Rp 7.751.343.000 dari nilai pagu Rp 11.217.017.341 tersebut menjadi temuan. ’’Kita tidak minta apa-apa. Kerjakan yang bagus. Itu uang rakyat,. Jangan dibuat main-main seperti itu. Proyek miliaran rupiah kok jadinya begitu dibuat mainan. Jadi, di sisa waktu lima hari perpanjangan ini harus klir, dibenahi sampai selesai 100 persen,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Klaster Perkantoran Persoalan Serius
- Advertisement -

Sebagai tindak lanjut sidak Selasa (18/1) lalu, para anggota dewan mengagendakan audensi Senin (24/1). Sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek pengendalian banjir ini bakal diundang untuk menjelaskan persoalan tersebut. ’’Makanya Senin kita agendakan, biar tau finalnya bagaimana. Maunya dan solusinya jika sudah seperti itu bagaimana,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto mengkonfirmasi jika pengerjaan proyek tersebut belum dibayar. Sehingga pihaknya menegaskan jika perlu perbaikan-perbaikan, harus diperbaiki sebagaiamana mestinya.

Hingga berganti tahun, pengerjaan proyek tersebut belum rampung 100 persen. Dan hanya menyisakan finishing. Sehingga, dimungkinkan kerapian yang belum sempurna itu menimbulkan persoalan dan jadi temuan dewan saat sidak. ’’Memang ada perpanjangan. Kita beri kesempatan maksimal 50 hari. Dalam proses kesempatan itu biar diperbaiki sekalian. Denda saat ini juga terus berjalan sampai rekanan mengajukan pemeriksaan,’’ paparnya. (ori/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Porter Bioskop Itu Kini Jadi Ketua DPRD

Listrik di Vila Doa Menyala Lagi

Proyeksi Pembinaan Pemain Usia SMP

Artikel Terbaru


/