alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, May 29, 2022

Blangko E-KTP Bakal Disiapkan Pemda, Dispenduk Tunggu Permendagri

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keterbatasan blangko e-KTP yang sering dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) nampaknya bakal segera teratasi. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyerahkan sepenuhnya penerbitan blangko e-KTP kepada pemda setempat.

Cara ini ditempuh untuk mengurangi penggunaan surat keterangan (suket) yang kerap dipermasalahkan di setiap pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, mengatakan, keterbatasan blangko e-KTP tak dimungkiri selalu muncul setiap tahun. Selain tak bisa diprediksi jumlah permintaannya, ketersediaan blangko juga harus melalui persetujuan dari Mendagri. Sehingga, butuh waktu lama untuk bisa menyediakan blangko sebelum mencetak KTP. Kondisi ini pun mau tak mau membawa konsekuensi langsung terhadap pengurusan adminduk warga.

Baca Juga :  Kejari Pelototi Megaproyek, Ingatkan Rekanan Tak Main-Main

Tidak hanya untuk pencetakan e-KTP baru, tapi juga kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran. Yang terpaksa di-pending atau bahkan hanya menggunakan suket sebagai pengganti adminduk asli. Nah, keberadaan suket pun terkadang tidak sepenuhnya diterima dalam pengurusan layanan publik lain. Baik layanan di kepolisian, perbankan, hingga izin usaha yang wajib menyertakan identitas asli. Kondisi ini pun diakui kemendagri sebagai kekurangan yang harus dibenahi.

Sehingga, muncul usulan pencetakan blangko diserahkan ke pemkab-pemkot agar pengurusan adminduk warga terlayani dengan baik. ’’Kemungkinan kebutuhan pencetakan blangko diserahkan ke pemda mulai tahun depan. Informasinya sekarang sedang digodok Permendagrinya,’’ tuturnya.

Di instansinya sendiri, Bambang mengaku, terdapat ribuan warga yang mengurus adminduk setiap harinya. Khusus untuk layanan e-KTP, setidaknya ada 700-an warga yang mampir setiap hari.

Baca Juga :  Mendag RI: Ekonomi Indonesia Maju Karena UKM Kuat

Baik mengubah identitas maupun mengurus KTP baru. Belum lagi ditambah penerbitan akta maupun KK yang jumlahnya mencapai ratusan. Untuk sementara waktu, pihaknya mau tak mau hanya bisa mencetak suket sebagai pengganti identitas asli sebelum blangko dan material KTP dikirim dari pusat. ’’Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, suket sudah mewakili keterangan resmi,’’ pungkasnya.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keterbatasan blangko e-KTP yang sering dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) nampaknya bakal segera teratasi. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyerahkan sepenuhnya penerbitan blangko e-KTP kepada pemda setempat.

Cara ini ditempuh untuk mengurangi penggunaan surat keterangan (suket) yang kerap dipermasalahkan di setiap pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, mengatakan, keterbatasan blangko e-KTP tak dimungkiri selalu muncul setiap tahun. Selain tak bisa diprediksi jumlah permintaannya, ketersediaan blangko juga harus melalui persetujuan dari Mendagri. Sehingga, butuh waktu lama untuk bisa menyediakan blangko sebelum mencetak KTP. Kondisi ini pun mau tak mau membawa konsekuensi langsung terhadap pengurusan adminduk warga.

Baca Juga :  Mendag RI: Ekonomi Indonesia Maju Karena UKM Kuat

Tidak hanya untuk pencetakan e-KTP baru, tapi juga kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran. Yang terpaksa di-pending atau bahkan hanya menggunakan suket sebagai pengganti adminduk asli. Nah, keberadaan suket pun terkadang tidak sepenuhnya diterima dalam pengurusan layanan publik lain. Baik layanan di kepolisian, perbankan, hingga izin usaha yang wajib menyertakan identitas asli. Kondisi ini pun diakui kemendagri sebagai kekurangan yang harus dibenahi.

Sehingga, muncul usulan pencetakan blangko diserahkan ke pemkab-pemkot agar pengurusan adminduk warga terlayani dengan baik. ’’Kemungkinan kebutuhan pencetakan blangko diserahkan ke pemda mulai tahun depan. Informasinya sekarang sedang digodok Permendagrinya,’’ tuturnya.

Di instansinya sendiri, Bambang mengaku, terdapat ribuan warga yang mengurus adminduk setiap harinya. Khusus untuk layanan e-KTP, setidaknya ada 700-an warga yang mampir setiap hari.

Baca Juga :  Mengingat Semangat Perjuangan Syekh Jumadil Kubro
- Advertisement -

Baik mengubah identitas maupun mengurus KTP baru. Belum lagi ditambah penerbitan akta maupun KK yang jumlahnya mencapai ratusan. Untuk sementara waktu, pihaknya mau tak mau hanya bisa mencetak suket sebagai pengganti identitas asli sebelum blangko dan material KTP dikirim dari pusat. ’’Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, suket sudah mewakili keterangan resmi,’’ pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Dua Kecamatan Rawan Konflik

Batasi Anak Bermain Gadget

Sekeluarga Tertimpa Tembok Rumah

Dewan Pers Verifikasi Faktual JPRM

Artikel Terbaru


/