alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Jatah Honor Direfocusing, Perawat Desa Gigit Jari

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kalangan perawat di pondok kesehatan desa (ponkesdes) Kabupaten Mojokerto terancam gigit jari hingga akhir tahun mendatang. Lantaran, ploting anggaran honorarium dari APBD Provinsi Jatim disebut-sebut terkena kepras program refocusing penanganan Covid-19.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, sebelumnya diketahui honorarium bagi perawat yang bertugas di tingkat desa tersebut mengalami keterlambatan. Usut punya usut, keterlambatan itu terjadi diakibatkan belum turunnya anggaran honor dari Pemprov. Honor perawat desa itu selain berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto juga APBD Jatim.

Honor dana sharing tersebut nyatanya belum dicairkan untuk jatah bulan Januari hingga Mei ini. Sebelum Lebaran lalu, sempat dijanjikan akan diberikan. Namun gagal terbayar hingga Lebaran berlalu. Dijanjikan ulang, pembayaran honor itu direalisasi pekan depan.

Baca Juga :  Penggeledahan KPK Mengembangkan ke Showroom Mobil Mewah

Meski begitu, kalangan perawat desa terancam bakal gigit jari hingga akhir tahun nanti. Karena, ploting anggaran honorarium di tingkat provinsi terkena kepras program refocusing penanganan Covid-19. ’’Nanti yang akan dibayar honor untuk Januari hingga April terlebih dahulu,’’ ungkap Kasi Pelayanan Medis Primer Dinkes Kabupaten Mojokerto Hariyono.

Dikatakan pula, untuk jatah honor bulan Mei hingga akhir tahun mendatang bakal tetap diajukan ke pemprov. Meski begitu, alokasinya disebut-sebut terkena kepras program penanganan Covid-19 tahun 2021 ini. ’’Dari provinsi menyebutkan kalau nanti diajukan lagi anggarannya lewat PAK (P-APBD sekitar bulan Oktober-November),’’ kata dia.

Honorarium bagi perawat desa di Kabupaten Mojokerto tahun ini sebesar Rp 1.550.000 per bulannya. Jumlah itu disebutkan mengalami kenaikan Rp 100 ribu dibanding tahun lalu. Keterlambatan distribusi honor dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran di tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, yang ditanggung pemkab sebesar Rp 750 ribu. Sedang yang ditanggung pemprov sebesar Rp 800 ribu.

Baca Juga :  Seluruh Nakes Dikerahkan Jadi Petugas Vaksin Covid-19

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Ina Mujiastutik mengaku juga mendengar isu alokasi honorarium perawat desa terkena refocusing penanganan Covid-19. Dirinya menyayangkan kebijakan itu ditempuh dengan mengorbankan honor bagi perawat desa. ’’Masak mau kerja bakti, honor kok di-refocusing. Mana janji gubernur,’’ lontar politisi asal PKS ini.

Diketahui sebelumnya, sejumlah perawat desa mengeluhkan terlambatnya penerimaan honorarium kepada DPRD Kabupaten Mojokerto. Hingga bulan Mei, jatah honor per bulan yang biasa diterima nyatanya belum juga diberikan oleh instansi terkait. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kalangan perawat di pondok kesehatan desa (ponkesdes) Kabupaten Mojokerto terancam gigit jari hingga akhir tahun mendatang. Lantaran, ploting anggaran honorarium dari APBD Provinsi Jatim disebut-sebut terkena kepras program refocusing penanganan Covid-19.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, sebelumnya diketahui honorarium bagi perawat yang bertugas di tingkat desa tersebut mengalami keterlambatan. Usut punya usut, keterlambatan itu terjadi diakibatkan belum turunnya anggaran honor dari Pemprov. Honor perawat desa itu selain berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto juga APBD Jatim.

Honor dana sharing tersebut nyatanya belum dicairkan untuk jatah bulan Januari hingga Mei ini. Sebelum Lebaran lalu, sempat dijanjikan akan diberikan. Namun gagal terbayar hingga Lebaran berlalu. Dijanjikan ulang, pembayaran honor itu direalisasi pekan depan.

Baca Juga :  Pelajar Dirazia, Kepergok Simpan Ratusan Video Berkonten Pornografi

Meski begitu, kalangan perawat desa terancam bakal gigit jari hingga akhir tahun nanti. Karena, ploting anggaran honorarium di tingkat provinsi terkena kepras program refocusing penanganan Covid-19. ’’Nanti yang akan dibayar honor untuk Januari hingga April terlebih dahulu,’’ ungkap Kasi Pelayanan Medis Primer Dinkes Kabupaten Mojokerto Hariyono.

Dikatakan pula, untuk jatah honor bulan Mei hingga akhir tahun mendatang bakal tetap diajukan ke pemprov. Meski begitu, alokasinya disebut-sebut terkena kepras program penanganan Covid-19 tahun 2021 ini. ’’Dari provinsi menyebutkan kalau nanti diajukan lagi anggarannya lewat PAK (P-APBD sekitar bulan Oktober-November),’’ kata dia.

Honorarium bagi perawat desa di Kabupaten Mojokerto tahun ini sebesar Rp 1.550.000 per bulannya. Jumlah itu disebutkan mengalami kenaikan Rp 100 ribu dibanding tahun lalu. Keterlambatan distribusi honor dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran di tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, yang ditanggung pemkab sebesar Rp 750 ribu. Sedang yang ditanggung pemprov sebesar Rp 800 ribu.

Baca Juga :  Hujan Es Terpa Dawarblandong
- Advertisement -

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Ina Mujiastutik mengaku juga mendengar isu alokasi honorarium perawat desa terkena refocusing penanganan Covid-19. Dirinya menyayangkan kebijakan itu ditempuh dengan mengorbankan honor bagi perawat desa. ’’Masak mau kerja bakti, honor kok di-refocusing. Mana janji gubernur,’’ lontar politisi asal PKS ini.

Diketahui sebelumnya, sejumlah perawat desa mengeluhkan terlambatnya penerimaan honorarium kepada DPRD Kabupaten Mojokerto. Hingga bulan Mei, jatah honor per bulan yang biasa diterima nyatanya belum juga diberikan oleh instansi terkait. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/