alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Minimarket Buka 24 Jam, Satpol PP Mengaku Tak Tahu

SEMENTARA itu, penerapan PPKM di Kabupaten Mojokerto nyatanya tak banyak didengar pelaku usaha. Terbukti, masih ada saja toko modern dan warung kopi (warkop) yang tetap buka pada jam larangan. Bahkan hingga larut malam.

Seperti yang terpantau di wilayah Mojosari. Setidaknya ada dua minimarket yang membandel tak mematahui surat edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Pungkasiadi Jumat (15/1) lalu. Sesuai SE Nomor 130/71/416-034/2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran  Covid-19, pemda melakukan pembatasan di sejumlah sektor. Salah satunya jam buka operasional toko modern dan tempat makan/restoran yang dibatasi hingga pukul 20.00. Namun, fakta berbeda di lapangan, minikmarket yang berada di Jalan Airlangga dan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, tetap beroperasi. Bahkan sampai dini hari atau pukul 00.30.

Terkait kenyataan di lapangan itu, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zaki, mengataku, belum mengetahuinya. ’’Iya, akan kita tindaklanjuti,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Mangkrak 12 Tahun, Proyek Masjid Besar Darussalam Dilanjutkan

Pihaknya bakal melayangkan surat teguran terhadap pelaku usaha yang tak mengindakan SE Bupati dalam pengendalian Covid-19 itu. Sebagai bentuk pengawasan, petugas penegak perda ini juga bakal menempel stiker di tempat usaha toko modern tersebut. Langkah itu sebagai tanda jika dua toko modern itu sudah pernah mendapat peringatan dari Satpol PP karena melanggar SE.

Tak hanya toko modern, warkop juga diperlakukan sama agar tidak ada tebang pilih dalam penindakan. ’’Kita sudah koordinasi dengan pengadilan, akan kita laksanakan lagi operasi yiustisi, sidang tipiring secara online,’’ jelasnya.

Satpol PP tak bisa menentukan sanksi denda bagi mereka yang melanggar tanpa dilakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring). Menurutnya, meski penerapan sanksi itu sesuai perda yang berlaku, prosedur sidang tetap harus dilangsungkan agar memiliki kekuatan hukum tetap. ’’Berkas BAP tetap dikirim ke Pengadilan Negeri, didaftarkan ke panitera, tersangka pelanggarnya dihadirkan di kantor Pol PP, tidak ke PN. Kita matangkan untuk sidang tipiring online-nya,’’ urai Zaki.

Baca Juga :  Jelang PPKM, Tempat Umum Mulai Sepi

Dengan PPKM yang berlangsung hingga 25 Januari nanti, pihaknya getol melakukan patroli dan operasi yustisi bersama TNI-Polri di 18 kecamatan di wilayah kerjanya. Yakni dengan dibagi dua tim. Termsuk melakukan pengawasan terhadap toko modern dan masyarakat yang membandel tak menghiraukan SE PPKM. ’’Jadi, sehari dua kali operasi yustisi, tim pagi dan malam,’’ tegasnya.

PPKM didasari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jatim.Prinsipnya, SE tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran  Covid-19 ini difokuskan pada pengetatan disiplin protokol kesehatan (prokes) di segala sektor. 

SEMENTARA itu, penerapan PPKM di Kabupaten Mojokerto nyatanya tak banyak didengar pelaku usaha. Terbukti, masih ada saja toko modern dan warung kopi (warkop) yang tetap buka pada jam larangan. Bahkan hingga larut malam.

Seperti yang terpantau di wilayah Mojosari. Setidaknya ada dua minimarket yang membandel tak mematahui surat edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Pungkasiadi Jumat (15/1) lalu. Sesuai SE Nomor 130/71/416-034/2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran  Covid-19, pemda melakukan pembatasan di sejumlah sektor. Salah satunya jam buka operasional toko modern dan tempat makan/restoran yang dibatasi hingga pukul 20.00. Namun, fakta berbeda di lapangan, minikmarket yang berada di Jalan Airlangga dan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, tetap beroperasi. Bahkan sampai dini hari atau pukul 00.30.

Terkait kenyataan di lapangan itu, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zaki, mengataku, belum mengetahuinya. ’’Iya, akan kita tindaklanjuti,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Setelah Kerja Keras Tim Berhasil Selamatkan Uang Negara

Pihaknya bakal melayangkan surat teguran terhadap pelaku usaha yang tak mengindakan SE Bupati dalam pengendalian Covid-19 itu. Sebagai bentuk pengawasan, petugas penegak perda ini juga bakal menempel stiker di tempat usaha toko modern tersebut. Langkah itu sebagai tanda jika dua toko modern itu sudah pernah mendapat peringatan dari Satpol PP karena melanggar SE.

Tak hanya toko modern, warkop juga diperlakukan sama agar tidak ada tebang pilih dalam penindakan. ’’Kita sudah koordinasi dengan pengadilan, akan kita laksanakan lagi operasi yiustisi, sidang tipiring secara online,’’ jelasnya.

Satpol PP tak bisa menentukan sanksi denda bagi mereka yang melanggar tanpa dilakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring). Menurutnya, meski penerapan sanksi itu sesuai perda yang berlaku, prosedur sidang tetap harus dilangsungkan agar memiliki kekuatan hukum tetap. ’’Berkas BAP tetap dikirim ke Pengadilan Negeri, didaftarkan ke panitera, tersangka pelanggarnya dihadirkan di kantor Pol PP, tidak ke PN. Kita matangkan untuk sidang tipiring online-nya,’’ urai Zaki.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Borong Dagangan PKL
- Advertisement -

Dengan PPKM yang berlangsung hingga 25 Januari nanti, pihaknya getol melakukan patroli dan operasi yustisi bersama TNI-Polri di 18 kecamatan di wilayah kerjanya. Yakni dengan dibagi dua tim. Termsuk melakukan pengawasan terhadap toko modern dan masyarakat yang membandel tak menghiraukan SE PPKM. ’’Jadi, sehari dua kali operasi yustisi, tim pagi dan malam,’’ tegasnya.

PPKM didasari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jatim.Prinsipnya, SE tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran  Covid-19 ini difokuskan pada pengetatan disiplin protokol kesehatan (prokes) di segala sektor. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/