alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

20 Persen Warkop dan Kafe Masih Membandel

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sanksi berat menanti pelaku usaha yang tidak mengindahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto. Terutama, yang masih nekat beroperasi di atas pukul 20.00 WIB. Jika kedapatan tiga kali melanggar, petugas akan menutup usaha tersebut selama seminggu.

Selama dua minggu PPKM, Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) terus digencarkan. Hal ini, guna menekan angka penularan Covid-19 di Kota Mojokerto yang kian tak terkendali. Beragam pembatasan dilakukan, termasuk jam operasional bagi pelaku usaha.

Hingga empat hari pemberlakuan PPKM, sebagian besar pelaku usaha dinilai telah mematuhi peraturan ini. Terutama, pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. ”Kalau diambil rata-rata, sekitar 80 persen pelaku usaha sudah patuh. Sementara, yang 20 persen itu masih coba-coba,” ungkap Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono kepada Jawa Pos Radar Mojokerto Senin (18/1).

Baca Juga :  Omzet Pedagang Kambing Anjlok

Dodik menyatakan, pelaku usaha yang masih membandel didominasi warung makan dan tempat nongkrong. Seperti kafe dan warung kopi (warkop). Menurut Dodik, mereka secara sadar tetap beroperasi, meskipun telah melebihi batas jam operasional. Baru ketika petugas datang, mereka buru-buru mematikan lampu. Itulah yang dimaksud Dodik dengan coba-coba. ”Coba tetap buka, kalau tidak diobrak ya buka terus,” terangnya.

Dia menyebutkan, 20 persen yang membandel itu didominasi pelaku usaha warung makan dan tempat nongkrong, seperti kafe dan warkop. Sementara, jenis supermarket dan pedagang kaki lima (PKL) sejauh ini telah menjalankan peraturan. Dodik menegaskan, penindakan terhadap pelaku usaha yang membandel tidak hanya berupa denda hingga Rp 200 ribu. Larangan beroperasi juga menanti pelaku usaha yang tak mau mengindahkan pembatasan ini. Yakni, pemberhentian kegiatan operasional selama seminggu bisa dikenakan terhadap pelaku usaha yang terjaring operasi hingga tiga kali.

Baca Juga :  PPKM Dihentikan, Razia Masker Makin Gencar

”Kalau tiga kali melanggar itu akan kami kenakan sanksi yang lebih berat lagi. Pemberhentian kegiatan usaha selama tujuh hari,” tegas Dodik. Pemberian sanksi ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Perwali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19. Menurut Dodik, regulasi pemberhentian kegiatan usaha ini agar seluruh pelaku usaha yang membandel dapat ditindak tegas. Baik pelaku usaha yang berizin maupun tidak. ”Kalau supermarket dan minimarket sudah taat. Yang kurang itu memang tempat makan, depot atau warung yang menurut evaluasi kami kurang,” pungkasnya. (adi)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sanksi berat menanti pelaku usaha yang tidak mengindahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto. Terutama, yang masih nekat beroperasi di atas pukul 20.00 WIB. Jika kedapatan tiga kali melanggar, petugas akan menutup usaha tersebut selama seminggu.

Selama dua minggu PPKM, Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) terus digencarkan. Hal ini, guna menekan angka penularan Covid-19 di Kota Mojokerto yang kian tak terkendali. Beragam pembatasan dilakukan, termasuk jam operasional bagi pelaku usaha.

Hingga empat hari pemberlakuan PPKM, sebagian besar pelaku usaha dinilai telah mematuhi peraturan ini. Terutama, pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. ”Kalau diambil rata-rata, sekitar 80 persen pelaku usaha sudah patuh. Sementara, yang 20 persen itu masih coba-coba,” ungkap Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono kepada Jawa Pos Radar Mojokerto Senin (18/1).

Baca Juga :  PPKM Dorong Hasil Terbaik, Makin Banyak Kab/Kota Turun Level

Dodik menyatakan, pelaku usaha yang masih membandel didominasi warung makan dan tempat nongkrong. Seperti kafe dan warung kopi (warkop). Menurut Dodik, mereka secara sadar tetap beroperasi, meskipun telah melebihi batas jam operasional. Baru ketika petugas datang, mereka buru-buru mematikan lampu. Itulah yang dimaksud Dodik dengan coba-coba. ”Coba tetap buka, kalau tidak diobrak ya buka terus,” terangnya.

Dia menyebutkan, 20 persen yang membandel itu didominasi pelaku usaha warung makan dan tempat nongkrong, seperti kafe dan warkop. Sementara, jenis supermarket dan pedagang kaki lima (PKL) sejauh ini telah menjalankan peraturan. Dodik menegaskan, penindakan terhadap pelaku usaha yang membandel tidak hanya berupa denda hingga Rp 200 ribu. Larangan beroperasi juga menanti pelaku usaha yang tak mau mengindahkan pembatasan ini. Yakni, pemberhentian kegiatan operasional selama seminggu bisa dikenakan terhadap pelaku usaha yang terjaring operasi hingga tiga kali.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Borong Dagangan PKL

”Kalau tiga kali melanggar itu akan kami kenakan sanksi yang lebih berat lagi. Pemberhentian kegiatan usaha selama tujuh hari,” tegas Dodik. Pemberian sanksi ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Perwali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19. Menurut Dodik, regulasi pemberhentian kegiatan usaha ini agar seluruh pelaku usaha yang membandel dapat ditindak tegas. Baik pelaku usaha yang berizin maupun tidak. ”Kalau supermarket dan minimarket sudah taat. Yang kurang itu memang tempat makan, depot atau warung yang menurut evaluasi kami kurang,” pungkasnya. (adi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/