alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Pangkas Eselon III-IV, Nasib Pejabat Pemkot Segera Ditentukan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto mulai berancang-ancang melakukan penyederhanaan birokrasi. Rencananya, hari ini akan ditentukan jabatan administrator dan pengawas yang berpeluang dilakukan pemangkasan.

Pejabat struktural setingkat eselon III dan IV itu akan dijadikan sebagai pejabat fungsional. Langkah tersebut menyusul turunnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendgri) Nomor 130/13988/SJ tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi yang telah diterima Pemkot Mojokerto.

Surat tertanggal 13 Desember yang ditandatangani Tito Karnavian tersebut berisi tentang mekanisme pemangkasan jabatan eselon III dan IV di jajaran pemerintahan kabupaten/kota.

Wali Kota Ika Puspitasari menjelaskan, menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut, pihaknya akan segera menggelar pembahasan di internal pemkot.  Langkah itu guna melakukan pemetaan posisi jabatan administrator maupun pengawas yang berpotensi untuk dipangkas.

”Dalam waktu cepat akan segera kita bahas di internal kita,” tandasnya. Sebelumnya, dia juga telah menugaskan Sekdakot Harlistyati dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Rina Purwati untuk menelaah surat dari Mendagri tersebut. Ning Ita, sapaan wali kota, menyatakan, akan lebih dulu merumuskan formula yang tepat sebelum melakukan penyederhanaan birokrasi di tubuh pemkot.

Baca Juga :  Prihatin Banyak Pecandu, Rehabilitasi lewat Keterampilan

Menurutnya, setiap pemerintahan daerah berkesempatan untuk menyusun jabatan struktural sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, pihaknya belum memutuskan jabatan eselon III dan IV, baik pada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), badan, maupun di setdakot yang akan disederhanakan.

”Kondisional, antara kabupaten dan kota bisa jadi berbeda. Jadi kita belum memfinalkan di internal kita,” tandasnya. Sementara itu, Sekdakot Harlistyati menambahkan, penyederhanaan birokrasi di tubuh pemkot tidak menyentuh seluruh jajaran eselon III maupun IV. Namun, hanya pada beberapa posisi saja yang berpeluang dihapus.

Untuk itu, pihaknya perlu menganalisis lebih dulu sebelum menentukan siapa pejabat yang bakal dinonjob. Rencananya, kepastian itu akan ditentukan melalui rapat yang digelar hari ini. ”Besok (hari ini, Red) kita rapat dulu mengusulkan mana-mana yang dipertahankan, dan mana-mana yang harus dilakukan penyederhanaan dijadikan fungsional,” terangnya.

Baca Juga :  Siswa SD Negeri pun Kenakan Seragam Taman Kanak-kanak

Harlis menyebutkan, mengacu pada surat Mendagri, ada sejumlah kategori jabatan yang tidak berpeluang untuk dipangkas. Di antaranya jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja (satker) dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, pada jabatan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kewenangan, legalisasi, pengesahan dokumen atau kewenangan kewilayahan. ”Jadi, memang tidak semua eselon III dan IV. Yang mempunyai tanggung jawab penuh itu tidak masuk penyederhanaan,” tandas Harlis. 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto mulai berancang-ancang melakukan penyederhanaan birokrasi. Rencananya, hari ini akan ditentukan jabatan administrator dan pengawas yang berpeluang dilakukan pemangkasan.

Pejabat struktural setingkat eselon III dan IV itu akan dijadikan sebagai pejabat fungsional. Langkah tersebut menyusul turunnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendgri) Nomor 130/13988/SJ tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi yang telah diterima Pemkot Mojokerto.

Surat tertanggal 13 Desember yang ditandatangani Tito Karnavian tersebut berisi tentang mekanisme pemangkasan jabatan eselon III dan IV di jajaran pemerintahan kabupaten/kota.

Wali Kota Ika Puspitasari menjelaskan, menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut, pihaknya akan segera menggelar pembahasan di internal pemkot.  Langkah itu guna melakukan pemetaan posisi jabatan administrator maupun pengawas yang berpotensi untuk dipangkas.

”Dalam waktu cepat akan segera kita bahas di internal kita,” tandasnya. Sebelumnya, dia juga telah menugaskan Sekdakot Harlistyati dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Rina Purwati untuk menelaah surat dari Mendagri tersebut. Ning Ita, sapaan wali kota, menyatakan, akan lebih dulu merumuskan formula yang tepat sebelum melakukan penyederhanaan birokrasi di tubuh pemkot.

Baca Juga :  Pengelola Wisata Dapat Angin Segar

Menurutnya, setiap pemerintahan daerah berkesempatan untuk menyusun jabatan struktural sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, pihaknya belum memutuskan jabatan eselon III dan IV, baik pada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), badan, maupun di setdakot yang akan disederhanakan.

- Advertisement -

”Kondisional, antara kabupaten dan kota bisa jadi berbeda. Jadi kita belum memfinalkan di internal kita,” tandasnya. Sementara itu, Sekdakot Harlistyati menambahkan, penyederhanaan birokrasi di tubuh pemkot tidak menyentuh seluruh jajaran eselon III maupun IV. Namun, hanya pada beberapa posisi saja yang berpeluang dihapus.

Untuk itu, pihaknya perlu menganalisis lebih dulu sebelum menentukan siapa pejabat yang bakal dinonjob. Rencananya, kepastian itu akan ditentukan melalui rapat yang digelar hari ini. ”Besok (hari ini, Red) kita rapat dulu mengusulkan mana-mana yang dipertahankan, dan mana-mana yang harus dilakukan penyederhanaan dijadikan fungsional,” terangnya.

Baca Juga :  PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Masyarakat

Harlis menyebutkan, mengacu pada surat Mendagri, ada sejumlah kategori jabatan yang tidak berpeluang untuk dipangkas. Di antaranya jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja (satker) dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, pada jabatan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kewenangan, legalisasi, pengesahan dokumen atau kewenangan kewilayahan. ”Jadi, memang tidak semua eselon III dan IV. Yang mempunyai tanggung jawab penuh itu tidak masuk penyederhanaan,” tandas Harlis. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/