alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Difabel Berharap Bisa Dipekerjakan di Kantor Pemerintah

MOJOKERTO – Belasan penyandang disabilitas asal Kota Mojokerto mendatangi kantor DPRD Kota Mojokerto, kemarin. Mereka mendorong legislatif menyuarakan uneg-unegnya.

Di antaranya, pemberdayaan kaum difabel terlatih di lingkup OPD. Tita Rahayu, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota, menyampaikan, diperlukan mapping disabilitas di Kota Onde-Onde.

Agar, diketahui secara pasti jumlah maupun klasifikasi disabiltas yang ada. ’’Kami juga mendorong pelatihan kerja bagi difabel sesuai minat dan bakatnya. Ini agar memberdayakan difabel di masyarakat,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, pelatihan kerja yang tepat bagi difabel dimaksudkan agar pelatihan menjadi sandaran hidup mandiri. Apabila bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Baca Juga :  Dampak Kekeringan dan Krisis Air Bersih Meluas

’’Semisal untuk tunanetra mayoritas passion-nya jadi tukang pijat, maka perlu pelatihan khusus bagi mereka,’’ jelas dia. Kemudian, pihaknya juga mendorong dibukanya sekolah inklusi bagi difabel. Di mana, dalam kegiatan pengajarannya melibatkan difabel sebagai relawan.

Termasuk, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi difabel. ’’Kami juga mendorong penyediaan organisasi atau tempat bagi difabel yang punya minat besar di bidang olahraga,’’ urainya.

Yang tak kalah pentingnya, kalangan penyandang disabilitas ini mendorong penyerapan tenaga kerja difabel sesuai undang-undang yang ada. Baik di lingkup instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta.

Menyusul, terdapatnya UU 8/2016 hingga Perda Disabilitas di Kota Mojokerto. Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, yang juga koordinator Komisi II, mengatakan, pihaknya mendorong agar pemkot melakukan mapping terhadap kalangan disabilitas di kota.

Baca Juga :  Sekolah Dianggap Terlalu Banyak Melakukan Pungutan

Itu dianggap penting terkait dengan penanganan hingga pemberdayaan difabel sesuai tingkatan usia, klasifikasi disabilitas, dan lainnya. ’’Sehingga, dengan mapping yang lengkap bisa digelar pemberdayaan yang berkelanjutan,’’ terangnya.

Anggota Komisi II Deny Novianto, menyampaikan, pihaknya menampung uneg-uneg para penyandang disabilitas. Beberapa masukan difabel diharapkan dapat ditindaklanjuti OPD terkait. Seperti, mempekerjakan difabel di lingkup OPD. Minimal per OPD satu difabel.

’’Ini baru bisa terlaksana apabila kepala daerah mem-push agar kebijakan mempekerjakan difabel di OPD dilaksanakan,’’ kata dia. 

MOJOKERTO – Belasan penyandang disabilitas asal Kota Mojokerto mendatangi kantor DPRD Kota Mojokerto, kemarin. Mereka mendorong legislatif menyuarakan uneg-unegnya.

Di antaranya, pemberdayaan kaum difabel terlatih di lingkup OPD. Tita Rahayu, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota, menyampaikan, diperlukan mapping disabilitas di Kota Onde-Onde.

Agar, diketahui secara pasti jumlah maupun klasifikasi disabiltas yang ada. ’’Kami juga mendorong pelatihan kerja bagi difabel sesuai minat dan bakatnya. Ini agar memberdayakan difabel di masyarakat,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, pelatihan kerja yang tepat bagi difabel dimaksudkan agar pelatihan menjadi sandaran hidup mandiri. Apabila bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Baca Juga :  Pemkab Gelar Konsultasi Publik RKPD 2023
- Advertisement -

’’Semisal untuk tunanetra mayoritas passion-nya jadi tukang pijat, maka perlu pelatihan khusus bagi mereka,’’ jelas dia. Kemudian, pihaknya juga mendorong dibukanya sekolah inklusi bagi difabel. Di mana, dalam kegiatan pengajarannya melibatkan difabel sebagai relawan.

Termasuk, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi difabel. ’’Kami juga mendorong penyediaan organisasi atau tempat bagi difabel yang punya minat besar di bidang olahraga,’’ urainya.

Yang tak kalah pentingnya, kalangan penyandang disabilitas ini mendorong penyerapan tenaga kerja difabel sesuai undang-undang yang ada. Baik di lingkup instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta.

Menyusul, terdapatnya UU 8/2016 hingga Perda Disabilitas di Kota Mojokerto. Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, yang juga koordinator Komisi II, mengatakan, pihaknya mendorong agar pemkot melakukan mapping terhadap kalangan disabilitas di kota.

Baca Juga :  Korona Tak Hentikan Proyek Fisik Kota

Itu dianggap penting terkait dengan penanganan hingga pemberdayaan difabel sesuai tingkatan usia, klasifikasi disabilitas, dan lainnya. ’’Sehingga, dengan mapping yang lengkap bisa digelar pemberdayaan yang berkelanjutan,’’ terangnya.

Anggota Komisi II Deny Novianto, menyampaikan, pihaknya menampung uneg-uneg para penyandang disabilitas. Beberapa masukan difabel diharapkan dapat ditindaklanjuti OPD terkait. Seperti, mempekerjakan difabel di lingkup OPD. Minimal per OPD satu difabel.

’’Ini baru bisa terlaksana apabila kepala daerah mem-push agar kebijakan mempekerjakan difabel di OPD dilaksanakan,’’ kata dia. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/