alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Dewan Minta Pedagang Pasar Rakyat Didata Ulang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi khusus terhadap kondisi pasar-pasar rakyat tradisional. Mereka mendesak pemkab melalui disperindag agar melakukan pendataan ulang terhadap kalangan pedagang di pasar tradisional.

Demikian ini tertuang dalam rekomendasi dewan atas laporan pertanggung jawaban APBD (LPPA) TA 2019. Meski akhirnya menyetujui LPPA tersebut, kalangan dewan memberikan puluhan rekomendasi kepada pemkab untuk ditindaklanjuti.

Terkait pedagang, retribusi, dan kondisi pasar nyatanya masuk dalam total 32 rekomendasi DPRD. Menyusul, dalam laporan anggaran tahun lalu tersebut disampaikan pula kepada dewan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal lemahnya sistem pengendalian internal (SPI).

Yang ditunjukkan dengan banyaknya pedagang pasar yang belum memiliki izin dan juga yang memiliki izin kedaluarsa. Dalam pengendalian atas pelaksanaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada disperindag dianggap belum memadai.

Baca Juga :  Atasi Hama Tikus, Bangun Rumah Burung Hantu

Sebab, terdapat 2.314 pedagang yang tak mengantongi buku izin kepemilikan kios/lapak. Kemudian, sebanyak 337 buku izin yang telah kedaluarsa. Juga, pengalihan kios/lapak yang tanpa pengurusan izin balik nama.

’’Pemkab harus konsisten melakukan langkah-langkah menjaga kualitas SPI dan mematuhi peraturan perundang-undangan,’’ ujar Abdul Rohim, jubir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin. Selain itu, Banggar juga meminta pemkab memperbaiki manajemen pengelolaan aset agar ke depan tidak menjadi temuan kembali.

Terkait pengelolaan pasar tersebut, juga dijadikan catatan oleh Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Yang mana, meminta disperindag agar melakukan pendataan kepemilikan buku izin pada seluruh pasar sekaligus menindaklanjuti hasil pendataan.

’’Disperindag untuk meminta setoran retribusi pelayanan tera-tera ulang melalui rekening penerimaan dan melimpahkan ke kas daerah secara tepat waktu,’’ imbuhnya. Senada diungkapkan Fraksi-Persatuan Amanat Pembangunan Indonesia (F-PAPI). Dia menyebutkan, tidak adanya data pedagang riil, menyebabkan kehilangan potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar.

Baca Juga :  Sembelih Hewan Kurban, Satu Orang Satu Alat

Itu ditaksir diakibatkan minimnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. ’’Untuk itu F-PAPI menyarankan agar sebelum dilaksanakan perencanaan dilakukan terlebih dahulu survei, orientasi lapangan, sekaligus penampung pendapat masyarakat melalui musyawarah. Guna menghindari kesalahan diproses perencanaan,’’ tandas Abdul Rohim. 

 

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi khusus terhadap kondisi pasar-pasar rakyat tradisional. Mereka mendesak pemkab melalui disperindag agar melakukan pendataan ulang terhadap kalangan pedagang di pasar tradisional.

Demikian ini tertuang dalam rekomendasi dewan atas laporan pertanggung jawaban APBD (LPPA) TA 2019. Meski akhirnya menyetujui LPPA tersebut, kalangan dewan memberikan puluhan rekomendasi kepada pemkab untuk ditindaklanjuti.

Terkait pedagang, retribusi, dan kondisi pasar nyatanya masuk dalam total 32 rekomendasi DPRD. Menyusul, dalam laporan anggaran tahun lalu tersebut disampaikan pula kepada dewan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal lemahnya sistem pengendalian internal (SPI).

Yang ditunjukkan dengan banyaknya pedagang pasar yang belum memiliki izin dan juga yang memiliki izin kedaluarsa. Dalam pengendalian atas pelaksanaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada disperindag dianggap belum memadai.

Baca Juga :  Jalur Wisata Terimbas Luberan Saluran

Sebab, terdapat 2.314 pedagang yang tak mengantongi buku izin kepemilikan kios/lapak. Kemudian, sebanyak 337 buku izin yang telah kedaluarsa. Juga, pengalihan kios/lapak yang tanpa pengurusan izin balik nama.

’’Pemkab harus konsisten melakukan langkah-langkah menjaga kualitas SPI dan mematuhi peraturan perundang-undangan,’’ ujar Abdul Rohim, jubir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin. Selain itu, Banggar juga meminta pemkab memperbaiki manajemen pengelolaan aset agar ke depan tidak menjadi temuan kembali.

- Advertisement -

Terkait pengelolaan pasar tersebut, juga dijadikan catatan oleh Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Yang mana, meminta disperindag agar melakukan pendataan kepemilikan buku izin pada seluruh pasar sekaligus menindaklanjuti hasil pendataan.

’’Disperindag untuk meminta setoran retribusi pelayanan tera-tera ulang melalui rekening penerimaan dan melimpahkan ke kas daerah secara tepat waktu,’’ imbuhnya. Senada diungkapkan Fraksi-Persatuan Amanat Pembangunan Indonesia (F-PAPI). Dia menyebutkan, tidak adanya data pedagang riil, menyebabkan kehilangan potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar.

Baca Juga :  Lagi, Dua Jamaah Meninggal, Satu Terkunci di Kamar Mandi

Itu ditaksir diakibatkan minimnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. ’’Untuk itu F-PAPI menyarankan agar sebelum dilaksanakan perencanaan dilakukan terlebih dahulu survei, orientasi lapangan, sekaligus penampung pendapat masyarakat melalui musyawarah. Guna menghindari kesalahan diproses perencanaan,’’ tandas Abdul Rohim. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/