alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Friday, July 1, 2022

Pemkot Tunggu Hasil Fasilitasi Gubernur

Terkait Perubahan Nomenklatur di Dua OPD
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana perombakan nomenklatur terhadap dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto diperkirakan belum dapat terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disorong sejak akhir 2021 hingga kini belum difasilitasi Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Riyanto menuturkan, rencana perubahan nomenklatur OPD tersebut tertuang dalam raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Draft regulasi tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif tahun lalu.

Namun, raperda yang telah diajukan untuk mendapat fasilitasi Gubernur Jatim sejak November 2021 itu masih jalan di tempat. ’’Prosesnya sudah diajukan untuk fasilitasi ke gubernur. Cuma sampai dengan hari ini belum ada undangan untuk membahas itu di provinsi,’’ terangnya, Kamis (16/6).

Baca Juga :  Plafon Puskesmas Ambrol, Pasien Berlindung di Bawah Bed

Dijelaskannya, dalam raperda tersebut tertuang perubahan nomenklatur pada dua OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto. Salah satunya pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP dan naker). Rencananya, dinas yang dikepalai Heryana Dodik Murtono ini akan kembali ke nama lama menjadi DPMPTSP.

Sebab, bidang naker akan dilepas untuk digabung ke dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A). ’’Tapi kita tunggu nanti hasil fasilitasinya seperti apa,’’ tandas Riyanto.

Menurutnya, dilepasnya bidang naker tersebut menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP. Dalam aturan yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu mengamanahkan DPMPTSP harus berdiri sendiri tanpa ada urusan bidang lain.

Baca Juga :  Uang Gedung Hingga Rp 1 Juta Diprotes Orang Tua Siswa

Selain itu, perubahan nomenklatur juga dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. OPD yang berkantor di Jalan Bhayangkara tersebut akan ditambah bidang baru penanggulangan bencana. ’’Sehingga nomenklaturnya ditunjukkan dengan nama satpol PP dan penanggulangan bencana,’’ urainya.

Penambahan bidang anyar pada korps penegak perda itu merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi DPRD. Sebab, penanganan kebencanaan sejauh ini berada di bawah naungan Satpol PP Kota Mojokerto selaku satuan koordinasi pelaksana (satkorlak).

Namun, imbuh Riyanto, skema perubahan nomenklatur OPD tersebut baru bisa direalisasi jika telah mendapat persetujuan melalui fasilitasi gubernur. Sehingga dapat ditetapkan menjadi perda setelah diparipurnakan dengan DPRD Kota Mojokerto dan diajukan nomor registrasi ke Pemprov Jatim. ’’Ketika perdanya sudah ada, pelaksanannya nanti jadi kewenangan bagian organisasi dan kepegawaian,’’ pungkasnya. (ram/fen)

Terkait Perubahan Nomenklatur di Dua OPD
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana perombakan nomenklatur terhadap dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto diperkirakan belum dapat terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disorong sejak akhir 2021 hingga kini belum difasilitasi Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Riyanto menuturkan, rencana perubahan nomenklatur OPD tersebut tertuang dalam raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Draft regulasi tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif tahun lalu.

Namun, raperda yang telah diajukan untuk mendapat fasilitasi Gubernur Jatim sejak November 2021 itu masih jalan di tempat. ’’Prosesnya sudah diajukan untuk fasilitasi ke gubernur. Cuma sampai dengan hari ini belum ada undangan untuk membahas itu di provinsi,’’ terangnya, Kamis (16/6).

Baca Juga :  Plafon Puskesmas Ambrol, Pasien Berlindung di Bawah Bed

Dijelaskannya, dalam raperda tersebut tertuang perubahan nomenklatur pada dua OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto. Salah satunya pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP dan naker). Rencananya, dinas yang dikepalai Heryana Dodik Murtono ini akan kembali ke nama lama menjadi DPMPTSP.

Sebab, bidang naker akan dilepas untuk digabung ke dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A). ’’Tapi kita tunggu nanti hasil fasilitasinya seperti apa,’’ tandas Riyanto.

Menurutnya, dilepasnya bidang naker tersebut menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP. Dalam aturan yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu mengamanahkan DPMPTSP harus berdiri sendiri tanpa ada urusan bidang lain.

Baca Juga :  Pemkab Boyong APE 2020 Kategori Madya
- Advertisement -

Selain itu, perubahan nomenklatur juga dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. OPD yang berkantor di Jalan Bhayangkara tersebut akan ditambah bidang baru penanggulangan bencana. ’’Sehingga nomenklaturnya ditunjukkan dengan nama satpol PP dan penanggulangan bencana,’’ urainya.

Penambahan bidang anyar pada korps penegak perda itu merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi DPRD. Sebab, penanganan kebencanaan sejauh ini berada di bawah naungan Satpol PP Kota Mojokerto selaku satuan koordinasi pelaksana (satkorlak).

Namun, imbuh Riyanto, skema perubahan nomenklatur OPD tersebut baru bisa direalisasi jika telah mendapat persetujuan melalui fasilitasi gubernur. Sehingga dapat ditetapkan menjadi perda setelah diparipurnakan dengan DPRD Kota Mojokerto dan diajukan nomor registrasi ke Pemprov Jatim. ’’Ketika perdanya sudah ada, pelaksanannya nanti jadi kewenangan bagian organisasi dan kepegawaian,’’ pungkasnya. (ram/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/