alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Tuesday, June 28, 2022

Mendesak, Anggaran Bakal Digeser

PEMKAB Mojokerto bakal melakukan pergeseran anggaran dalam penanganan wabah PMK yang menyerang ribuan sapi di wilayahnya. Langkah itu sebagai upaya pemerintah menjawab keterbatasan obat. Sekaligus, tidak adanya anggaran operasional bagi para petugas di lapangan.

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, saat ini BPBD tengah melakukan kajian untuk menyampaikan kondisi darurat di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal itu seiring keseimbangan populasi sapi yang tembus 51 ribu dengan sapi yang terjangkit PMK. ’’Saat ini masih dipelajari, karena kalau melihat populasi sapinya jumlahnya cukup besar, sedangkan sapi yang terserang sekitar seribu (1.551 kasus). Jadi masih di bawah 5 persen persentasinya. Itu akan menjadi pertimbangnnya,’’ ungkapnya, kemarin.

Dari situ, lanjut Teguh, BPBD bakal mengajukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberlakukan kondisi darurat melalui SK bupati. Sehingga, dari kondisi darurat itu, BPKAD bisa mengeluarkan anggaran dari rekening biaya tak terduga (BTT) yang tahun ini sudah diploting dalam APBD capai Rp 37 miliar. ’’Siapa yang melaksanakan? Tetap Dinas Pertanian. Tapi BTT baru bisa dikeluarkan anggarannya apabila ada pernyataan kondisi darurat oleh bupati yang diusulkan BPBD sesuai hasil kajian. BPBD kan juga masuk dalam satgas,’’ tutur mantan Kepala Dinas Pertanian ini.

Baca Juga :  Polisi Swepping Armada Pengangkut Ternak di Jalur Nasional

Bagaimana dengan solusi obat-obatan yang menipis, bahkan habis? Teguh menegaskan, pihaknya berencana memanggil Dipserta, BPKAD, dan BPBD. Karena, dimungkinkan terjadi pergeseran anggaran untuk menjawab ketersediaan obat-obatan dalam penanganan wabah PMK ini. Sekaligus untuk operasional bagi para petugas di lapangan. ’’Mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa digeser. Pegeseran ada di dinas pertanian. Jadi, nanti sama-sama jalannya, antara kondisi darurat sama pergeseran anggaran. Mana yang lebih cepat itu yang kita gunakan. Ini kita memang sedang berlomba dengan waktu,’’ tegasnya.

Sebelumnya, puluhan warga yang sapinya mati akibat terjangkit PMK di Kabupaten Mojokerto dipastikan gigit jari. Selain tak ada ganti rugi, pemda juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran dalam penanganannya.

Baca Juga :  Pacet dan Dawarblandong Paling Masif

Hal itu diungkapkan Bupati Ikfina Fahmwati. Disebutnya, sejauh ini belum ada regulasi jelas terkait ganti rugi dalam penanganan PMK dari pemerintah yang lebih tinggi. ’’Kita upayakan tidak ada yang mati. Kalau kita berpedoman pada aturan, kalau tidak ada perintah kan tidak bisa. Ini saja masih nunggu untuk obat-obat pakai anggaran darimana,’’ ungkapnya. (ori/ron)

PEMKAB Mojokerto bakal melakukan pergeseran anggaran dalam penanganan wabah PMK yang menyerang ribuan sapi di wilayahnya. Langkah itu sebagai upaya pemerintah menjawab keterbatasan obat. Sekaligus, tidak adanya anggaran operasional bagi para petugas di lapangan.

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, saat ini BPBD tengah melakukan kajian untuk menyampaikan kondisi darurat di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal itu seiring keseimbangan populasi sapi yang tembus 51 ribu dengan sapi yang terjangkit PMK. ’’Saat ini masih dipelajari, karena kalau melihat populasi sapinya jumlahnya cukup besar, sedangkan sapi yang terserang sekitar seribu (1.551 kasus). Jadi masih di bawah 5 persen persentasinya. Itu akan menjadi pertimbangnnya,’’ ungkapnya, kemarin.

Dari situ, lanjut Teguh, BPBD bakal mengajukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberlakukan kondisi darurat melalui SK bupati. Sehingga, dari kondisi darurat itu, BPKAD bisa mengeluarkan anggaran dari rekening biaya tak terduga (BTT) yang tahun ini sudah diploting dalam APBD capai Rp 37 miliar. ’’Siapa yang melaksanakan? Tetap Dinas Pertanian. Tapi BTT baru bisa dikeluarkan anggarannya apabila ada pernyataan kondisi darurat oleh bupati yang diusulkan BPBD sesuai hasil kajian. BPBD kan juga masuk dalam satgas,’’ tutur mantan Kepala Dinas Pertanian ini.

Baca Juga :  1.672 Terserang PMK, 437 Sapi Sembuh

Bagaimana dengan solusi obat-obatan yang menipis, bahkan habis? Teguh menegaskan, pihaknya berencana memanggil Dipserta, BPKAD, dan BPBD. Karena, dimungkinkan terjadi pergeseran anggaran untuk menjawab ketersediaan obat-obatan dalam penanganan wabah PMK ini. Sekaligus untuk operasional bagi para petugas di lapangan. ’’Mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa digeser. Pegeseran ada di dinas pertanian. Jadi, nanti sama-sama jalannya, antara kondisi darurat sama pergeseran anggaran. Mana yang lebih cepat itu yang kita gunakan. Ini kita memang sedang berlomba dengan waktu,’’ tegasnya.

Sebelumnya, puluhan warga yang sapinya mati akibat terjangkit PMK di Kabupaten Mojokerto dipastikan gigit jari. Selain tak ada ganti rugi, pemda juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran dalam penanganannya.

Baca Juga :  Pemerintah Gerak Cepat Tanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak

Hal itu diungkapkan Bupati Ikfina Fahmwati. Disebutnya, sejauh ini belum ada regulasi jelas terkait ganti rugi dalam penanganan PMK dari pemerintah yang lebih tinggi. ’’Kita upayakan tidak ada yang mati. Kalau kita berpedoman pada aturan, kalau tidak ada perintah kan tidak bisa. Ini saja masih nunggu untuk obat-obat pakai anggaran darimana,’’ ungkapnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/