alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Lelang Proyek Fisik Macet

Serapan Triwulan Pertama Jeblok

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih menjadi kendala penggunaan anggaran pemkab. Imbasnya, hingga memasuki pertengahan Maret, lelang proyek di kabupaten macet. Serapan anggaran pada triwulan pertama pun jeblok.

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, SIPD yang menjadi aplikasi anyar dari kemendagri masih jadi persoalan serius dalam penyerapan anggaran di triwulan pertama. Bahkan, masih jauh di bawah target. ’’Kalau targetnya penyerapan 20 persen, tapi sekarang masih sekitar 10 persen,’’ ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, penyerapan di triwulan pertama tak bisa maksimal karena beberapa faktor. Di antaranya, masih berprosesnya SK pengelola pejabat keuangan. Selain itu, penerapan pengelolaan anggaran berbasis SIPD secara murni tahun ini juga sangat memengaruhi lambannya penyerapan anggaran di tiap OPD.

Baca Juga :  KPM Dorong Percepatan Pembangunan di Desa

Sehingga, menghambat pembangunan di daerah. Apalagi, banyaknya pejabat baru di tiap OPD-nya juga harus menyesuaikan lagi dengan SIPD ini. ’’Jadi banyak penyesuaian, komponen-komponen sesuai SIPD,’’ tegasnya.

Tak urung hingga pertengahan Maret ini, aktivitas tender pun masih macet. Khususnya paket proyek fisik. Itu lantaran OPD harus melakukan unggah data lebih detail tiap komponennya. Tidak seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya dipakai pemkab.

Sementara, paket proyek yang sudah disodorkan untuk diunggah di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya kebersihan dan jasa keamanan di sekretariat dewan. Masing-masing belanja jasa kebersihan di gedung DPRD kabupaten nilai pagunya Rp 908.909.760 dan penjagaan pos jaga dengan nilai pagu Rp 338.904.000. ’’Kalau fisik murni memang belum, karena memang satuan harganya harus kita sesuaikan juga di SIPD, pokoknya lebih detail,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pasangan Kekasih Aborsi di Kamar lalu Dikubur di Samping Rumah

Sebagai konsekuensinya, pemda bakal genjot penyerapan di triwulan kedua. Sehingga, untuk mengejar target, pada triwulan kedua nanti pemda harus bisa mencapai 45 persen dari target sesuai peraturan bupati 35 persen. ’’Sisa target triwulan pertamanya akhirnya jadi beban di triwulan berikutnya. Ini yang akan kita paksakan di para OPD nanti,’’ tegasnya. (ori/abi)

Serapan Triwulan Pertama Jeblok

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih menjadi kendala penggunaan anggaran pemkab. Imbasnya, hingga memasuki pertengahan Maret, lelang proyek di kabupaten macet. Serapan anggaran pada triwulan pertama pun jeblok.

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, SIPD yang menjadi aplikasi anyar dari kemendagri masih jadi persoalan serius dalam penyerapan anggaran di triwulan pertama. Bahkan, masih jauh di bawah target. ’’Kalau targetnya penyerapan 20 persen, tapi sekarang masih sekitar 10 persen,’’ ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, penyerapan di triwulan pertama tak bisa maksimal karena beberapa faktor. Di antaranya, masih berprosesnya SK pengelola pejabat keuangan. Selain itu, penerapan pengelolaan anggaran berbasis SIPD secara murni tahun ini juga sangat memengaruhi lambannya penyerapan anggaran di tiap OPD.

Baca Juga :  Akui Kalah Bersaing dengan Marketplace

Sehingga, menghambat pembangunan di daerah. Apalagi, banyaknya pejabat baru di tiap OPD-nya juga harus menyesuaikan lagi dengan SIPD ini. ’’Jadi banyak penyesuaian, komponen-komponen sesuai SIPD,’’ tegasnya.

Tak urung hingga pertengahan Maret ini, aktivitas tender pun masih macet. Khususnya paket proyek fisik. Itu lantaran OPD harus melakukan unggah data lebih detail tiap komponennya. Tidak seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya dipakai pemkab.

- Advertisement -

Sementara, paket proyek yang sudah disodorkan untuk diunggah di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya kebersihan dan jasa keamanan di sekretariat dewan. Masing-masing belanja jasa kebersihan di gedung DPRD kabupaten nilai pagunya Rp 908.909.760 dan penjagaan pos jaga dengan nilai pagu Rp 338.904.000. ’’Kalau fisik murni memang belum, karena memang satuan harganya harus kita sesuaikan juga di SIPD, pokoknya lebih detail,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Dana Bantuan Jadi Bancakan

Sebagai konsekuensinya, pemda bakal genjot penyerapan di triwulan kedua. Sehingga, untuk mengejar target, pada triwulan kedua nanti pemda harus bisa mencapai 45 persen dari target sesuai peraturan bupati 35 persen. ’’Sisa target triwulan pertamanya akhirnya jadi beban di triwulan berikutnya. Ini yang akan kita paksakan di para OPD nanti,’’ tegasnya. (ori/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/