alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Bisa Nggak Pilih Kepala Daerah Pakai Suket? Ini Jawaban KPU

MOJOKERTO – KPU Kota Mojokerto meminta warga yang belum memegang e-KTP tak perlu risau menghadapi pemilihan wali kota (pilwali) 2018 mendatang. Meski sesuai aturan, mereka yang berhak memilih/mencoblos memang sudah harus terdaftar di e-KTP.

Padahal, di tingkat administrasi kependudukan, saat ini sebagian besar warga Kota Onde-Onde ini baru memegang surat keterangan (suket) pengganti e-KTP. Dengan alasan, fisik KTP belum terdistribusikan kembali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di setiap kabupaten/kota.

”Memang, sesuai ketentuan, mereka yang berhak memilih sudah harus terdaftar di e-KTP. Tetapi, bila sampai saat ini baru memegang suket, hal itu tidak menjadi masalah,” ujar Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Suket pengganti e-KTP ini, kata Amin, sudah tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilgub, Pilbup dan Pilwali. ”Kalau pun toh sampai pilwali nanti, pemilih masih memegang suket itu sudah bisa menjadi bukti mereka sudah terekam di e-KTP,” paparnya.

Baca Juga :  Pemkot Jamin Stok dan Harga Pangan Stabil

Dia mencontohkan, selama tahap pencoblosan pemilih bisa menunjukkan suket yang diterbitkan dispendukcapil kepada anggota KPPS di setiap TPS di masing-masing kelurahan. ”Dan itu sah. Mereka sudah bisa mencoblos,” tambah pria kelahiran asal Gresik ini.

Sementara, di sisi lain, hingga hari ini, KPU terus melakukan pendataan kependudukan dengan menerjunkan petugas untuk jemput bola di setiap kelurahan di tiga kecamatan. Pendataan tersebut sekaligus menjadi dasar KPU untuk sinkronisasi daftar pemilih sementara (DPS) yang sedinya dikirimkan KPU Pusat. ”Nah, kendala kita sekarang ini, belum bisa memastikan daftar pemilih secara tepat. Karena, kita sendiri belum menerima DPS dari KPU Pusat,” terang Amin.

Disamping itu, lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah itu tidak bisa mengakses data kependudukan melalui dispendukcapil setempat. Sebagai pertimbangan, dispendukcapil hanya bisa melaporkan data kependudukan tersebut kepada Kemendagri. ”Prosedurnya kita minta ke KPU Pusat. Dan KPU Pusat meminta data dari Kemendagri. Seperti itu,” tegas Ketua IKA PMII Mojokerto ini.

Baca Juga :  Dua Puskesmas Baru Belum Beroperasi

KPU menyebutkan, hasil pendataan sementara, estimasi daftar pemilih tetap (DPT) pilwali 2018 tercatat sekitar 98.366 pemilih. Jumlah tersebut diprediksi naik dari pilwali 2013 lalu mencapai 93.737 pemilih. Sedangkan, pada pilpres 2014, DPT Kota mencapai 94.528 pemilih.

Mereka tersebar di 18 kelurahan di bawah naungan tiga kecamatan. ”Intinya, pendataan dan validasi pemilih ini kami lakukan sampai tahun depan. Termasuk memverifikasi pemilih bermasalah dan pemilih baru,” pungkasnya. 

MOJOKERTO – KPU Kota Mojokerto meminta warga yang belum memegang e-KTP tak perlu risau menghadapi pemilihan wali kota (pilwali) 2018 mendatang. Meski sesuai aturan, mereka yang berhak memilih/mencoblos memang sudah harus terdaftar di e-KTP.

Padahal, di tingkat administrasi kependudukan, saat ini sebagian besar warga Kota Onde-Onde ini baru memegang surat keterangan (suket) pengganti e-KTP. Dengan alasan, fisik KTP belum terdistribusikan kembali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di setiap kabupaten/kota.

”Memang, sesuai ketentuan, mereka yang berhak memilih sudah harus terdaftar di e-KTP. Tetapi, bila sampai saat ini baru memegang suket, hal itu tidak menjadi masalah,” ujar Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Suket pengganti e-KTP ini, kata Amin, sudah tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilgub, Pilbup dan Pilwali. ”Kalau pun toh sampai pilwali nanti, pemilih masih memegang suket itu sudah bisa menjadi bukti mereka sudah terekam di e-KTP,” paparnya.

Baca Juga :  Gudang Palet Kayu Terbakar

Dia mencontohkan, selama tahap pencoblosan pemilih bisa menunjukkan suket yang diterbitkan dispendukcapil kepada anggota KPPS di setiap TPS di masing-masing kelurahan. ”Dan itu sah. Mereka sudah bisa mencoblos,” tambah pria kelahiran asal Gresik ini.

Sementara, di sisi lain, hingga hari ini, KPU terus melakukan pendataan kependudukan dengan menerjunkan petugas untuk jemput bola di setiap kelurahan di tiga kecamatan. Pendataan tersebut sekaligus menjadi dasar KPU untuk sinkronisasi daftar pemilih sementara (DPS) yang sedinya dikirimkan KPU Pusat. ”Nah, kendala kita sekarang ini, belum bisa memastikan daftar pemilih secara tepat. Karena, kita sendiri belum menerima DPS dari KPU Pusat,” terang Amin.

- Advertisement -

Disamping itu, lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah itu tidak bisa mengakses data kependudukan melalui dispendukcapil setempat. Sebagai pertimbangan, dispendukcapil hanya bisa melaporkan data kependudukan tersebut kepada Kemendagri. ”Prosedurnya kita minta ke KPU Pusat. Dan KPU Pusat meminta data dari Kemendagri. Seperti itu,” tegas Ketua IKA PMII Mojokerto ini.

Baca Juga :  Pemkot Jamin Stok dan Harga Pangan Stabil

KPU menyebutkan, hasil pendataan sementara, estimasi daftar pemilih tetap (DPT) pilwali 2018 tercatat sekitar 98.366 pemilih. Jumlah tersebut diprediksi naik dari pilwali 2013 lalu mencapai 93.737 pemilih. Sedangkan, pada pilpres 2014, DPT Kota mencapai 94.528 pemilih.

Mereka tersebar di 18 kelurahan di bawah naungan tiga kecamatan. ”Intinya, pendataan dan validasi pemilih ini kami lakukan sampai tahun depan. Termasuk memverifikasi pemilih bermasalah dan pemilih baru,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/