alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas kian mengendur. Pelanggaran atas protokol kesehatan kerap terjadi. Seperti viralnya ribuan pesepeda di Alun-Alun Kota Mojokerto akhir pekan lalu.

Kalangan dewan mendorong pemkot untuk segera menerapkan pemberlakuan sanksi. Itu untuk menekan tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Yang mana, memengaruhi risiko penularan Covid-19 di kawasan Kota Mojokerto.

Sampai kini pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. Yang terbaru bahkan sempat viral di media sosial membeludaknya pesepeda di Alun-Alun Kota Mojokerto pada akhir pekan lalu. Bahkan sebelumnya, tiap malam kawasan pusat kota itu menjadi jujukan kalangan pesepeda baik dari kota hingga luar Kota Mojokerto.

Praktis, fenomena tersebut kontraproduktif terhadap upaya pemutusan penyebaran penularan virus korona yang digencarkan pemkot. Menyikapi hal itu, pemkot melalui satpol PP dibantu unsur kepolisian sempat melakukan pembubaran massa tersebut.

Termasuk, saat minggu pagi dengan memasang pagar barikade menutup ruas Jalan Ahmad Yani yang merupakan akses ke alun-alun. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo, mengakui munculnya pesepeda di masa pandemi korona ini tak hanya berlangsung di Kota Mojokerto.

Baca Juga :  Laka Beruntun, Pemotor Alami Cedera Otak

Bahkan, hal itu telah menjadi fenomena di dunia. Yang mana, masyarakat yang sempat tak bisa keluar rumah menjadi sarana olahraga yang dianggap lebih aman. ’’Akan tetapi, ketika bersepeda dilakukan bersama-sama lalu berkumpul di suatu tempat. Tentu tidak sejalan dengan protokol kesehatan,’’ ujar dia.

Fenomena munculnya masyarakat yang bersepeda itu, kata Sonny, bahkan ditunjukkan dengan mulai sulitnya mencari sepeda baru di toko-toko sepeda area kota.

Pihaknya menyatakan, perlu bagi pemkot untuk menyikapi kondisi tersebut. Sejauh ini, upaya imbauan perlu terus digencarkan pemkot melibatkan seluruh elemen masyarakat. ’’Hemat kami, sekarang ini sudah waktunya pemkot menggencarkan sosialisasi melibatkan semua unsur,’’ kata politisi Golkar ini.

Sosialisasi yang dimaksud memperkenalkan protokol new normal kepada masyarakat umum. Lantaran, sudah tidak ada lagi pembatasan skala besar. Sehingga, masyarakat harus diajak menjaga jarak sejak dirinya sendiri.

Baca Juga :  Suguhkan View Welirang dan Anjasmoro

Kemudian disusul menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana terkait protokol kesehatan di masa transisi ke new normal. ’’Protokol new normal wajib disusun. Jadi, menjadi acuan aktivitas mulai di tempat ibadah, tempat umum, perkantoran, hingga di pemukiman,’’ terang Sonny.

Penyusunan aturan main itu bisa berbentuk peraturan kepala daerah. Yang mana, memberi acuan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.Selain itu, pemkot juga dihimbau menggencarkan pemberdayaan masyarakat seperti kampung tangguh.

Kalangan dewan dari Komisi I sempat melakukan study banding ke Kampung Tangguh Desa Bejijong Kecamatan Trowulan. Yang mana berhasil menjadikan kawasan zona hijau lewat kekompakan warga. ’’Di situ ada ODP 2 orang sekarang sudah zona hijau,’’ sebutnya.

Diketahui sebelumnya, pemkot tengah melakukan survei terhadap kesiapan masyarakat menghadapi transisi ke masa new normal di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, juga masih merancang protokol kesehatan di sejumlah sektor mulai sektor pasar tradisional, transportasi, wisata, hingga perkantoran. (abi)

 

 

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas kian mengendur. Pelanggaran atas protokol kesehatan kerap terjadi. Seperti viralnya ribuan pesepeda di Alun-Alun Kota Mojokerto akhir pekan lalu.

Kalangan dewan mendorong pemkot untuk segera menerapkan pemberlakuan sanksi. Itu untuk menekan tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Yang mana, memengaruhi risiko penularan Covid-19 di kawasan Kota Mojokerto.

Sampai kini pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. Yang terbaru bahkan sempat viral di media sosial membeludaknya pesepeda di Alun-Alun Kota Mojokerto pada akhir pekan lalu. Bahkan sebelumnya, tiap malam kawasan pusat kota itu menjadi jujukan kalangan pesepeda baik dari kota hingga luar Kota Mojokerto.

Praktis, fenomena tersebut kontraproduktif terhadap upaya pemutusan penyebaran penularan virus korona yang digencarkan pemkot. Menyikapi hal itu, pemkot melalui satpol PP dibantu unsur kepolisian sempat melakukan pembubaran massa tersebut.

Termasuk, saat minggu pagi dengan memasang pagar barikade menutup ruas Jalan Ahmad Yani yang merupakan akses ke alun-alun. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo, mengakui munculnya pesepeda di masa pandemi korona ini tak hanya berlangsung di Kota Mojokerto.

Baca Juga :  Taati Aturan atau Jadi Tahanan?

Bahkan, hal itu telah menjadi fenomena di dunia. Yang mana, masyarakat yang sempat tak bisa keluar rumah menjadi sarana olahraga yang dianggap lebih aman. ’’Akan tetapi, ketika bersepeda dilakukan bersama-sama lalu berkumpul di suatu tempat. Tentu tidak sejalan dengan protokol kesehatan,’’ ujar dia.

- Advertisement -

Fenomena munculnya masyarakat yang bersepeda itu, kata Sonny, bahkan ditunjukkan dengan mulai sulitnya mencari sepeda baru di toko-toko sepeda area kota.

Pihaknya menyatakan, perlu bagi pemkot untuk menyikapi kondisi tersebut. Sejauh ini, upaya imbauan perlu terus digencarkan pemkot melibatkan seluruh elemen masyarakat. ’’Hemat kami, sekarang ini sudah waktunya pemkot menggencarkan sosialisasi melibatkan semua unsur,’’ kata politisi Golkar ini.

Sosialisasi yang dimaksud memperkenalkan protokol new normal kepada masyarakat umum. Lantaran, sudah tidak ada lagi pembatasan skala besar. Sehingga, masyarakat harus diajak menjaga jarak sejak dirinya sendiri.

Baca Juga :  Ning Ita Bersinergi dengan Ulama, Terapkan Protokol Kesehatan

Kemudian disusul menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana terkait protokol kesehatan di masa transisi ke new normal. ’’Protokol new normal wajib disusun. Jadi, menjadi acuan aktivitas mulai di tempat ibadah, tempat umum, perkantoran, hingga di pemukiman,’’ terang Sonny.

Penyusunan aturan main itu bisa berbentuk peraturan kepala daerah. Yang mana, memberi acuan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.Selain itu, pemkot juga dihimbau menggencarkan pemberdayaan masyarakat seperti kampung tangguh.

Kalangan dewan dari Komisi I sempat melakukan study banding ke Kampung Tangguh Desa Bejijong Kecamatan Trowulan. Yang mana berhasil menjadikan kawasan zona hijau lewat kekompakan warga. ’’Di situ ada ODP 2 orang sekarang sudah zona hijau,’’ sebutnya.

Diketahui sebelumnya, pemkot tengah melakukan survei terhadap kesiapan masyarakat menghadapi transisi ke masa new normal di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, juga masih merancang protokol kesehatan di sejumlah sektor mulai sektor pasar tradisional, transportasi, wisata, hingga perkantoran. (abi)

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/