alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Bawaslu Warning Netralitas ASN

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tak terlibat politik praktis di momen pilkada. Meski dipastikan tak melanggar undang-undang pemilu, namun keterlibatan pegawai negeri di ranah politik, telah melanggar undang-undang ASN.

Warning Bawaslu ini diedarkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto, kemarin (15/1). Dalam surat bernomor 003/K.JI-15/PM.00.02/I/2020, itu ditegaskan, ASN harus netral dan tak terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolikha menyatakan, Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan ASN, dan TNI/Polri. ’’ASN, TNI, Polri harusnya netral,’’ ujarnya kemarin.

Bukankah saat ini masih belum ada kandidat yang muncul? Ditegaskan Afidah, netralitas ASN tak hanya pasca tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, pra penetapan pun, Bawaslu tak akan tinggal diam. Nantinya, jika menemukan ASN yang tak netral, maka Bawaslu akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga :  Iseng Menggoda, Sopir Truk Disiram Air Comberan

’’Bawaslu akan membuat kajian dugaan pelanggaran. Kemudian berkirim surat ke KASN, dan menyampaikan hasil kajian Bawaslu. Dan, soal sanksi, KASN yang akan menjatuhkan. Termasuk jenis sanksinya,’’ bebernya. Berbeda jika ASN melakukan pelanggaran saat momen kampanye berlangsung. ASN akan melanggar undang-undang pilkada dan bisa ditangani langsung oleh penegakan hukum terpadu (Gakumdu). ’’Beda lagi jika nanti sudah masuk ke tahapan. Kampanye misalnya. Maka ASN yang ikut kampanye, selain melanggar UU ASN, juga melanggar UU pilkada. Maka, penindakan dan sanksi bisa dilakukan Bawaslu berdasar UU pilkada,’’ tegas Afidah.

Mantan komisioner KPU kabupaten ini menegaskan, imbauan atas netralitas PNS ini sudah disebar ke seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto. Meski sanksi nantinya sangat berat, namun ia sangat berharap, tak satu pun ASN yang melakukan pelanggaran. ’’Prinsipnya, Bawaslu ingin kondusif. Hanya saja, kalau ada pelanggaran, aturan tetap akan kita tegakkan,’’ beber dia.

Baca Juga :  Puting Beliung Sapu Kota Mojokerto

Ia pun berharap, ASN tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Diantaranya, dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tak terlibat politik praktis di momen pilkada. Meski dipastikan tak melanggar undang-undang pemilu, namun keterlibatan pegawai negeri di ranah politik, telah melanggar undang-undang ASN.

Warning Bawaslu ini diedarkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto, kemarin (15/1). Dalam surat bernomor 003/K.JI-15/PM.00.02/I/2020, itu ditegaskan, ASN harus netral dan tak terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolikha menyatakan, Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan ASN, dan TNI/Polri. ’’ASN, TNI, Polri harusnya netral,’’ ujarnya kemarin.

Bukankah saat ini masih belum ada kandidat yang muncul? Ditegaskan Afidah, netralitas ASN tak hanya pasca tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, pra penetapan pun, Bawaslu tak akan tinggal diam. Nantinya, jika menemukan ASN yang tak netral, maka Bawaslu akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga :  Pegawai Bolos Pasca Lebaran, Terancam Tidak Terima TPP

’’Bawaslu akan membuat kajian dugaan pelanggaran. Kemudian berkirim surat ke KASN, dan menyampaikan hasil kajian Bawaslu. Dan, soal sanksi, KASN yang akan menjatuhkan. Termasuk jenis sanksinya,’’ bebernya. Berbeda jika ASN melakukan pelanggaran saat momen kampanye berlangsung. ASN akan melanggar undang-undang pilkada dan bisa ditangani langsung oleh penegakan hukum terpadu (Gakumdu). ’’Beda lagi jika nanti sudah masuk ke tahapan. Kampanye misalnya. Maka ASN yang ikut kampanye, selain melanggar UU ASN, juga melanggar UU pilkada. Maka, penindakan dan sanksi bisa dilakukan Bawaslu berdasar UU pilkada,’’ tegas Afidah.

Mantan komisioner KPU kabupaten ini menegaskan, imbauan atas netralitas PNS ini sudah disebar ke seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto. Meski sanksi nantinya sangat berat, namun ia sangat berharap, tak satu pun ASN yang melakukan pelanggaran. ’’Prinsipnya, Bawaslu ingin kondusif. Hanya saja, kalau ada pelanggaran, aturan tetap akan kita tegakkan,’’ beber dia.

Baca Juga :  70 Persen Bangunan Baru di Kota tanpa IMB
- Advertisement -

Ia pun berharap, ASN tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Diantaranya, dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/