alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 17, 2022

Gapura Sekarputih, Gerbang Pemakaman Eropa dan Tionghoa

Sepasang gapura peninggalan penjajah Belanda masih kukuh berdiri di timur Jalan Raya Bypass Mojokerto. Letaknya tepat berada antara kantor UPT Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

BANGUNAN tersebut merupakan gapura beton yang pada masa lalu merupakan pintu gerbang Begraafplaatsen Mojokerto atau Tempat Pemakaman Mojokerto. Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, Begraafplaatsen Mojokerto tidak diperuntukkan sebagai tempat pemakaman umum.

Akan tetapi, tempat persemayaman itu hanya diperuntukkan bagi jenazah orang-orang Belanda dan keturunan Tionghoa di Mojokerto. Pria yang akrab disapa Yuhan ini menjelaskan, pada awalnya, kebutuhan akan tanah pemakaman bagi orang asing di Mojokerto kurang diperhatikan pemerintah. Sebab, saat itu, orang asing yang tinggal di wilayah Mojokerto lebih memilih memakamkan jenazah keluarganya di daerah Surabaya.

”Maklum, karena orang asing di Mojokerto statusnya hanya pekerja yang berdomisili di Surabaya,” terangnya. Posisi wilayah Mojokerto yang terhitung dekat dengan Surabaya juga berpengaruh terhadap fasilitas publik yang ada. Oleh karenanya, pemerintah kolonial tidak banyak membangun infrastruktur di luar kebutuhan yang terkait dengan distribusi ekonomi.

Baca Juga :  Letkol Soemardjo, Gugur di Garis Depan Pertempuran

Meski pun, kata Yuhan, jumlah penduduk asing di awal 1900-an sudah terhitung banyak, namun fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan lainnya belum banyak didirikan di Mojokerto. ”Hampir semua kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan hiburan cukup dilakukan di Surabaya,” tandasnya.

Kondisi tersebut sedikit berubah saat pemerintah kolonial mulai membagi kekuasaan pada daerah. Dia menjelaskan, pada kisaran tahun 1926 muncul ide penataan pembangunan daerah oleh pemerintah lokal, khususnya pemerintah kota atau gemeente.

Akan tetapi, pemberian kewenangan tersebut dilakukan dengan berbagai persyaratan. Di antaranya diukur dari hasil pendapatan asli daerah (PAD). Menyusul, kebijakan itu, maka pemerintah daerah bentukan Belanda mulai menghitung kemampuan sekaligus mencari cara untuk meningkatkannya.

Dari banyaknya penduduk asing yang memang menjadi urusan wajib pemerintah, Kota Mojokerto melihat adanya potensi untuk memperoleh pendapatan. ”Salah satu caranya adalah dengan memberi pelayanan pemakaman,” tutur alumnus Universitas Islam Majapahit (Unim) ini.

Tujuannya, Gemeente Mojokerto ingin agar warga berkebangsaan Eropa tidak perlu memakamkan jenazah jauh-jauh ke Surabaya. Sehingga, warga nonpribumi itu bisa mengebumikan jenazah keluarganya di Mojokerto. ”Jasa pemakaman itu yang kemudian ditetapkan tarifnya sebagai salah satu pemasukan bagi keuangan pemerintah kota,” paparnya.

Baca Juga :  PLN Manjakan Pelanggan dengan Program Super Wow

Selanjutnya, dicarilah tanah yang dianggap layak sebagai lokasi pembangunan Begraafplaatsen Mojokerto. Luasan lahan yang dibutuhkan tidak sedikit. Pasalnya, sebut Yuhan, liang lahat tidak hanya disediakan bagi orang Eropa saja. Pemerintah Kota Mojokerto juga ingin mengutip uang dari penyediaan makam orang-orang keturunan Tionghoa yang jumlahnya juga banyak di kota.

Akhirnya, kebutuhan lahan pemakaman itu didapatkan di sebelah timur kota. Tepatnya di Desa Kedundung yang letaknya tidak seberapa jauh dari pusat Kota Mojokerto. Akses menuju lokasi pemakaman di Kedundung juga cukup terjangkau. Karena terhubung dengan sebuah jalan dari simpang empat Pasar Tanjung Anyar.

Sentuhan pembangunan pun dilakukan dengan meningkatkan jalan dengan aspal agar perjalanan jenazah menjadi lebih nyaman. Tempat pemakaman warga Eropa berada di sisi timur, sedangkan posisi pemakaman Tionghoa persis di sisi baratnya. ”Pada kedua makam tersebut dibuatkan gapura pada pintu masuk yang masih bertahan hingga saat ini,” bebernya.

Sepasang gapura peninggalan penjajah Belanda masih kukuh berdiri di timur Jalan Raya Bypass Mojokerto. Letaknya tepat berada antara kantor UPT Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

BANGUNAN tersebut merupakan gapura beton yang pada masa lalu merupakan pintu gerbang Begraafplaatsen Mojokerto atau Tempat Pemakaman Mojokerto. Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, Begraafplaatsen Mojokerto tidak diperuntukkan sebagai tempat pemakaman umum.

Akan tetapi, tempat persemayaman itu hanya diperuntukkan bagi jenazah orang-orang Belanda dan keturunan Tionghoa di Mojokerto. Pria yang akrab disapa Yuhan ini menjelaskan, pada awalnya, kebutuhan akan tanah pemakaman bagi orang asing di Mojokerto kurang diperhatikan pemerintah. Sebab, saat itu, orang asing yang tinggal di wilayah Mojokerto lebih memilih memakamkan jenazah keluarganya di daerah Surabaya.

”Maklum, karena orang asing di Mojokerto statusnya hanya pekerja yang berdomisili di Surabaya,” terangnya. Posisi wilayah Mojokerto yang terhitung dekat dengan Surabaya juga berpengaruh terhadap fasilitas publik yang ada. Oleh karenanya, pemerintah kolonial tidak banyak membangun infrastruktur di luar kebutuhan yang terkait dengan distribusi ekonomi.

Baca Juga :  Hobi Mutasi, Sebulan Dua Kali Rombak Pejabat

Meski pun, kata Yuhan, jumlah penduduk asing di awal 1900-an sudah terhitung banyak, namun fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan lainnya belum banyak didirikan di Mojokerto. ”Hampir semua kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan hiburan cukup dilakukan di Surabaya,” tandasnya.

Kondisi tersebut sedikit berubah saat pemerintah kolonial mulai membagi kekuasaan pada daerah. Dia menjelaskan, pada kisaran tahun 1926 muncul ide penataan pembangunan daerah oleh pemerintah lokal, khususnya pemerintah kota atau gemeente.

- Advertisement -

Akan tetapi, pemberian kewenangan tersebut dilakukan dengan berbagai persyaratan. Di antaranya diukur dari hasil pendapatan asli daerah (PAD). Menyusul, kebijakan itu, maka pemerintah daerah bentukan Belanda mulai menghitung kemampuan sekaligus mencari cara untuk meningkatkannya.

Dari banyaknya penduduk asing yang memang menjadi urusan wajib pemerintah, Kota Mojokerto melihat adanya potensi untuk memperoleh pendapatan. ”Salah satu caranya adalah dengan memberi pelayanan pemakaman,” tutur alumnus Universitas Islam Majapahit (Unim) ini.

Tujuannya, Gemeente Mojokerto ingin agar warga berkebangsaan Eropa tidak perlu memakamkan jenazah jauh-jauh ke Surabaya. Sehingga, warga nonpribumi itu bisa mengebumikan jenazah keluarganya di Mojokerto. ”Jasa pemakaman itu yang kemudian ditetapkan tarifnya sebagai salah satu pemasukan bagi keuangan pemerintah kota,” paparnya.

Baca Juga :  PG Ketanen, Industri Penghasil Gula Terbaik

Selanjutnya, dicarilah tanah yang dianggap layak sebagai lokasi pembangunan Begraafplaatsen Mojokerto. Luasan lahan yang dibutuhkan tidak sedikit. Pasalnya, sebut Yuhan, liang lahat tidak hanya disediakan bagi orang Eropa saja. Pemerintah Kota Mojokerto juga ingin mengutip uang dari penyediaan makam orang-orang keturunan Tionghoa yang jumlahnya juga banyak di kota.

Akhirnya, kebutuhan lahan pemakaman itu didapatkan di sebelah timur kota. Tepatnya di Desa Kedundung yang letaknya tidak seberapa jauh dari pusat Kota Mojokerto. Akses menuju lokasi pemakaman di Kedundung juga cukup terjangkau. Karena terhubung dengan sebuah jalan dari simpang empat Pasar Tanjung Anyar.

Sentuhan pembangunan pun dilakukan dengan meningkatkan jalan dengan aspal agar perjalanan jenazah menjadi lebih nyaman. Tempat pemakaman warga Eropa berada di sisi timur, sedangkan posisi pemakaman Tionghoa persis di sisi baratnya. ”Pada kedua makam tersebut dibuatkan gapura pada pintu masuk yang masih bertahan hingga saat ini,” bebernya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/