alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Friday, July 1, 2022

Ponpes di Kutorejo Terafiliasi Khilafatul Muslimin Ogah Kibarkan Merah Putih

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) di Dusun Pandanrejo, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, disinyalir kuat terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Selain bodong karena tak mengantongi legalitas, lembaga ini juga ogah memasang bendera merah putih saat peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Kepala Desa Simbaringin Muhajirin mengatakan, pesantren ini tak hanya ilegal karena tak memiliki izin dari kemenag. Namun, pengurus pesantren ini juga enggan memasang bendera merah putih. ’’Saat diminta memasang bendera saat hari kemerdekaan, ponpes selalu berbelit. Ada saja alasan,’’ ungkapnya, di kantornya, kemarin, (13/6).

Sikap angkuh ponpes selama ini, sempat membuat warga dan pemerintah desa geram. Lantaran, setiap HUT RI tak pernah memasang bendera merah putih di lingkungan pondok. Kondisi ini, sudah berlangsung dua tahun terakhir, pada 2020 dan 2021. ’’Semua warga memasang bendera, tapi satu lembaga ini tidak mau. Setelah saya koordinasi dengan babinsa dan bhabinkamtibmas, akhirnya bendera di kantor desa ini kita bawa ke sana, dipasang pak babin di sana bersama warga. Jadi, bendera yang terpasang sekarang itu, milik kantor desa,’’ tambahnya menegaskan.

Kendati begitu, Muhajirin mengaku tak tahu menahu terkait kabar penangkapan Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS, oleh Polda Metro Jaya, Senin dini hari (13/6). Yang jelas, keberadaan ponpes itu, tidak jelas. ’’Legalitas izinnya juga tidak ada. Statusnya ini juga saya cek ke kemenag, katanya tidak tercatat,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Produksi Empat Film, Daftarkan di 20 Festival Internasional

Warga sekitar juga tidak nyaman dan curiga atas pendidikan yang diterapkan di pesantren ini. Apalagi, santrinya didominasi dari warga luar daerah. ’’Selama ini, pihak pondok juga tertutup. Kurang sosialisasi dengan warga. Kalau kita amati, pengasuhnya juga sering berganti-ganti,’’ bebernya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Barozi menegaskan, lembaga tersebut tidak tercatat di kementerian.’’Saya pastikan tidak ada izinnya. Saya baru tahu juga ini tadi, setelah saya cek, ternyata legalitas lembaganya ilegal,’’ ungkapnya.

Dugaan terafiliasi ponpes ini dengan Khilafatul Muslimin yang tengah didalami Polda Metro Jaya memang cukup kuat. Hal itu didukung dengan sejumlah bukti yang ditemukan di kawasan ponpes dengan 25 santri ini.

Di antara misinya, Siap Menjadi Mujahid Da’wah, Tegaknya Sistem Khilafah ‘Alaa Minhajin Nubuwwah. Selain itu, kalender yang terpasang di dinding Masjid di lingkungan ponpes juga menjadi bukti jika ponpes ini ada hubungannya dengan Ponpes yang ada di Lampung. Kalender 2021-2022 berhuruf Arab ini terpasang Foto Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di dalam kalender, juga ada seruan kaum Muslimin untuk bergabung Kekhalifahan Islam dengan menyatakan bai’ad dan tinggalkan perpecahan.

Baca Juga :  Wisata Lumpuh, Target PAD Terjun Bebas

Pengasuh PPUI M. Nur Salim membantah jika pimpinan AS, disebut-sebut menjabat Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin, ditangkap di lingkungan pesantren. ’’Sejak kemarin malam, di pesantren ini tidak ada apa-apa. Termasuk penangkapan. Bisa ditanya ke lingkungan dan warga sekitar sini. Tapi tidak tahu lagi kalau ditangkap di luar pesantren,’’ ungkap warga asal Lampung ini.

Nur Salim tak mengetahui secara pasti sejak kapan pesantren diasuhnya itu berdiri. Karena, ia baru setahun terakhir mendapat tanggung jawab menjadi pemimpin. Ia hanya menyebut, jika pesantren ini menjadi anak cabang pesantren di kawasan Bekasi. Sedangkan, pimpinan utamanya berdomisili di Lampung.

’’Pimpinan utamanya di Lampung. Biasanya kita panggil ustadz Alif. Kalau pondok di Mojokerto cuma satu di sini saja. Pusat pendidikannya di Bekasi, ini termasuk salah satu cabangnya. Termasuk yang di Lampung itu juga. Kita satu yayasan,’’ tuturnya. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) di Dusun Pandanrejo, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, disinyalir kuat terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Selain bodong karena tak mengantongi legalitas, lembaga ini juga ogah memasang bendera merah putih saat peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Kepala Desa Simbaringin Muhajirin mengatakan, pesantren ini tak hanya ilegal karena tak memiliki izin dari kemenag. Namun, pengurus pesantren ini juga enggan memasang bendera merah putih. ’’Saat diminta memasang bendera saat hari kemerdekaan, ponpes selalu berbelit. Ada saja alasan,’’ ungkapnya, di kantornya, kemarin, (13/6).

Sikap angkuh ponpes selama ini, sempat membuat warga dan pemerintah desa geram. Lantaran, setiap HUT RI tak pernah memasang bendera merah putih di lingkungan pondok. Kondisi ini, sudah berlangsung dua tahun terakhir, pada 2020 dan 2021. ’’Semua warga memasang bendera, tapi satu lembaga ini tidak mau. Setelah saya koordinasi dengan babinsa dan bhabinkamtibmas, akhirnya bendera di kantor desa ini kita bawa ke sana, dipasang pak babin di sana bersama warga. Jadi, bendera yang terpasang sekarang itu, milik kantor desa,’’ tambahnya menegaskan.

Kendati begitu, Muhajirin mengaku tak tahu menahu terkait kabar penangkapan Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS, oleh Polda Metro Jaya, Senin dini hari (13/6). Yang jelas, keberadaan ponpes itu, tidak jelas. ’’Legalitas izinnya juga tidak ada. Statusnya ini juga saya cek ke kemenag, katanya tidak tercatat,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Wisata Lumpuh, Target PAD Terjun Bebas

Warga sekitar juga tidak nyaman dan curiga atas pendidikan yang diterapkan di pesantren ini. Apalagi, santrinya didominasi dari warga luar daerah. ’’Selama ini, pihak pondok juga tertutup. Kurang sosialisasi dengan warga. Kalau kita amati, pengasuhnya juga sering berganti-ganti,’’ bebernya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Barozi menegaskan, lembaga tersebut tidak tercatat di kementerian.’’Saya pastikan tidak ada izinnya. Saya baru tahu juga ini tadi, setelah saya cek, ternyata legalitas lembaganya ilegal,’’ ungkapnya.

- Advertisement -

Dugaan terafiliasi ponpes ini dengan Khilafatul Muslimin yang tengah didalami Polda Metro Jaya memang cukup kuat. Hal itu didukung dengan sejumlah bukti yang ditemukan di kawasan ponpes dengan 25 santri ini.

Di antara misinya, Siap Menjadi Mujahid Da’wah, Tegaknya Sistem Khilafah ‘Alaa Minhajin Nubuwwah. Selain itu, kalender yang terpasang di dinding Masjid di lingkungan ponpes juga menjadi bukti jika ponpes ini ada hubungannya dengan Ponpes yang ada di Lampung. Kalender 2021-2022 berhuruf Arab ini terpasang Foto Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di dalam kalender, juga ada seruan kaum Muslimin untuk bergabung Kekhalifahan Islam dengan menyatakan bai’ad dan tinggalkan perpecahan.

Baca Juga :  Tak Terpantau Kemenag, Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Diduga Ilegal

Pengasuh PPUI M. Nur Salim membantah jika pimpinan AS, disebut-sebut menjabat Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin, ditangkap di lingkungan pesantren. ’’Sejak kemarin malam, di pesantren ini tidak ada apa-apa. Termasuk penangkapan. Bisa ditanya ke lingkungan dan warga sekitar sini. Tapi tidak tahu lagi kalau ditangkap di luar pesantren,’’ ungkap warga asal Lampung ini.

Nur Salim tak mengetahui secara pasti sejak kapan pesantren diasuhnya itu berdiri. Karena, ia baru setahun terakhir mendapat tanggung jawab menjadi pemimpin. Ia hanya menyebut, jika pesantren ini menjadi anak cabang pesantren di kawasan Bekasi. Sedangkan, pimpinan utamanya berdomisili di Lampung.

’’Pimpinan utamanya di Lampung. Biasanya kita panggil ustadz Alif. Kalau pondok di Mojokerto cuma satu di sini saja. Pusat pendidikannya di Bekasi, ini termasuk salah satu cabangnya. Termasuk yang di Lampung itu juga. Kita satu yayasan,’’ tuturnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Penyaluran BPNT Dialihkan Tunai

Angin Kencang Terjang Mojokerto

Harga Rp 2 Ribu, Dijual Eceran

Artikel Terbaru

/