alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

Wajib Dibayar Penuh, Paling Lambat H-7 Lebaran

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan oleh perusahan dilarang berupa barang. Pemberi kerja juga wajib membayar penuh para buruhnya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. Dia menegaskan, seluruh perusahaan di daerah dengan 18 kecamatan ini wajib patuh dengan peraturan yang berlaku. ’’Pokoknya jika ada perusahaan yang nakal, para buruh bisa melaporkan ke kami. Karena, Disnaker buka posko pengaduan,’’ ungkap Bambang.

Menurutnya, pada prinsipnya regulasinya sama seperti tahun sebelumnya. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016, perusahaan diwajibkan memberi THR keagamaan bagi pekerjanya. ’’THR ini wajib dibayar penuh paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Perusahaan yang membayarkan THR keagamaan terlambat akan kena sanksi pelanggaran dengan didenda lima persen dari total THR yang harus dibayar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Yudha Dipecat sejak Tahun 2015, Korban Penipuan CPNS Bertambah

Para pekerja tak perlu khawatir tak dapat THR dari perusahannya. Sebab, pemerintah bakal menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan nakal yang enggan membayar kewajibannya sesuai aturan. Meski situasi masih pandemi Covid-19, tak bisa menjadi alasan perusahaan untuk lari dari tanggung jawab. ’’Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. THR juga tidak boleh berupa barang,’’ paparnya.

Tak urung menindaklanjuti SE Menteri Ketenagakerjaan, sebelumnya disnaker sudah memberi surat edaran ke pimpinan perusahaan yang tersebar di wilayah kerjanya agar patuh untuk membayar THR keagamaan tahun ini. Selain denda, sanksi administratif juga menanti bagi perusahaan nakal. Di antaranya teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. ’’Hingga paling berat membekukan kegiatan usaha,’’ cetusnya.

Baca Juga :  Siswa Kota Masuk, Kabupaten Diliburkan

Sanksi itu sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, Permennaker Nomor 20 tahun 2016 dan Permennaker Nomor 6 tahun 2016. Bambang menambahkan, pembayaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Juga, pekerja yang memiki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian tertentu. (ori/fen)

Wajib Dibayar Penuh, Paling Lambat H-7 Lebaran

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan oleh perusahan dilarang berupa barang. Pemberi kerja juga wajib membayar penuh para buruhnya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. Dia menegaskan, seluruh perusahaan di daerah dengan 18 kecamatan ini wajib patuh dengan peraturan yang berlaku. ’’Pokoknya jika ada perusahaan yang nakal, para buruh bisa melaporkan ke kami. Karena, Disnaker buka posko pengaduan,’’ ungkap Bambang.

Menurutnya, pada prinsipnya regulasinya sama seperti tahun sebelumnya. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016, perusahaan diwajibkan memberi THR keagamaan bagi pekerjanya. ’’THR ini wajib dibayar penuh paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Perusahaan yang membayarkan THR keagamaan terlambat akan kena sanksi pelanggaran dengan didenda lima persen dari total THR yang harus dibayar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Marak Laporan Jual Beli LKS

Para pekerja tak perlu khawatir tak dapat THR dari perusahannya. Sebab, pemerintah bakal menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan nakal yang enggan membayar kewajibannya sesuai aturan. Meski situasi masih pandemi Covid-19, tak bisa menjadi alasan perusahaan untuk lari dari tanggung jawab. ’’Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. THR juga tidak boleh berupa barang,’’ paparnya.

Tak urung menindaklanjuti SE Menteri Ketenagakerjaan, sebelumnya disnaker sudah memberi surat edaran ke pimpinan perusahaan yang tersebar di wilayah kerjanya agar patuh untuk membayar THR keagamaan tahun ini. Selain denda, sanksi administratif juga menanti bagi perusahaan nakal. Di antaranya teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. ’’Hingga paling berat membekukan kegiatan usaha,’’ cetusnya.

Baca Juga :  Ning Ita: Perempuan Punya Peran Perangi Radikalisme dan Terorisme
- Advertisement -

Sanksi itu sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, Permennaker Nomor 20 tahun 2016 dan Permennaker Nomor 6 tahun 2016. Bambang menambahkan, pembayaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Juga, pekerja yang memiki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian tertentu. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/