Kamis, 20 Jan 2022
Radar Mojokerto
Home / Mojokerto
icon featured
Mojokerto
Polemik Pengelolaan Tiket Wisata

PKS Nyantol di Kantor Pusat

Perhutani Pastikan Dana Bagi Hasil Tak Hilang

14 Januari 2022, 10: 00: 59 WIB | editor : Fendy Hermansyah

PKS Nyantol di Kantor Pusat

PRIMADONA: Wanawisata Air Panas Padusan Pacet di bawah lereng Gunung Welirang masih jadi jujukan wisatawan. (Khudori Aliandu/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik bagi hasil pengelolaan Wanawisata Padusan Pacet dan Air Terjun Dlundung Trawas, tak kunjung menemui titik temu. Itu setelah perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi landasan hukum antara keduanya masih nyantol di perum perhutani pusat.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispapora) Kabupaten Mojokerto Amat Susilo menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordiansi dengan KBM Jatim. Pihaknya pun memastikan uang bagi hasil penjualan karcis di objek wisata tak akan hilang. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan polemik ini. ’’Kami sudah koordinasi dengan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Jatim, kami akan berangkat bareng jemput bola ke Perum Perhutani Pusat untuk menindaklanjuti PKS yang menjadi landasan hukum kita,’’ ungkapnya.

Sebelum PKS itu habis, pemda sudah memenuhi kewajibannya mengajukan permohonan perpanjangan PKS. ’’Oktober 2020 sudah kita proses. Artinya dari kita sudah tidak ada masalah. Tinggal nunggu sana (perhutani),’’ tegasnya.

Baca juga: Hujan Deras, Pohon Tepi Jalan Tumbang

Terpisah, Senior General Manager Perum Perhutani KBM Ecotourism Jatim Berthus Sudarmeidi, mengaku PKS baru memang masih nyantol di Perum Perhutani Pusat. ’’Perpanjangan PKS dalam proses pembuatan SKK dari kantor (Perum Perhutani) pusat, mudah-mudahan tidak terlalu lama,’’ ungkapnya.

Kendati belum ada kejelasan kapan SKK itu turun, pihaknya memastikan dana sharing yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Mojokerto sektor wisata tak akan hilang. Sebab, dalam proporsi bagi hasil dalam PKS baru tidak berubah atau sama dengan PKS lama. 60 persen perhutani dan 40 persen Pemkab Mojokerto pada Wanawisata Padusan, Pacet dan Air Terjun Dlundung, Kecamatan Trawas. Sedangkan pada kolam renang wanawisata yang dikelola pemda, perhutani mendapat bagian 40 persen dan pemda 60 persen. Sehingga, bagi hasil 40 persen yang menjadi hak pemda di dua objek wisata kawasan perhutani tetap bakal dinikmati. Disisi lain, Berthus juga menegaskan, PKS yang tinggal menunggu persetujuan Direktur Utama Perum Perhutani juga bisa berlaku surut. ’’Bisa (berlaku surut). Nanti masing-masing pihak berkewajiban memberikan sharing-nya sesuai dengan berlakunya PKS,’’ tegasnya.

Menurutnya, lambannya persetujuan SKK baru ini memang ada beberapa faktor. Salah satu akibat ada perubahan struktur organisasi di internal perhutani. Dimana sebelumnya KBM atau pengelolaan wisatanya bagian dari divisi Regional Jatim beralih ke divisi ekonomi pada kantor pusat di Jakarta. Sehingga, perpanjangan PKS membutuhkan proses panjang. ’’Kurang lebih begitu, karena surat pemda mengajukan permohonan MoU (Memorandum of Understanding) ditujukan ke divisi bukan ke KBM. Jadi kami tidak mendapatkan tembusannya. Kedua, di perhutani ada perubahan struktur organisasi,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab Mojokerto terancam kehilangan Rp 1,9 miliar dana bagi hasil retribusi di dua objek wisata di kawasan perhutani di Pacet dan Trawas. Itu setelah PKS yang menjadi landasan hukum antara keduanya sudah habis sejak 2020. Sementara, hingga kini, status perpanjangan MoU-nya juga belum jelas. Dalam sharing retribusi penjualan karcis objek wisata di kawasan perhutani terkumpul Rp 1,9 miliar sejak Januari sampai Desember 2021. Angka itu terbagi di dua objek wisata. Masing-masing air terjun Dlundung, Kecamatan Trawas, sebesar Rp 461.841.600 dan Wanawisata Padusan, Kecamatan Pacet, senilai Rp 1.444.776.840. (ori/abi)

(mj/ori/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia