alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Logistik Korban Banjir Dipastikan Aman

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bencana banjir yang tak kunjung usai membuat Pemkab Mojokerto memperpanjang status tanggap darurat bencana. Status ini diberlakukan hingga tiga bulan ke depan.

’’Kami pastikan status tanggap bencana kita perpanjang,’’ ungkap Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin. Sesuai usulan BPBD, perpanjangan status tanggap darurat yang habis pada akhir Desember 2020 lalu, dipastikan diaktifkan kembali hingga beberapa bulan ke depan. Menyesuaikan potensi bencana yang terjadi di wilayah kerjanya. ’’Mulai 1 Januari sampai 31 Maret,’’ tandasnya.

Dengan status tanggap darurat, warga terdampak banjir tak perlu khawatir dengan kebutuhan pokok tiap harinya. Secara penuh pemerintah akan menanggung. Yakni dengan mendirikan dapur umum, tenda pengungsian, kecukupan air besih, layanan kesehatan dan MCK.

Selain itu, juga diterjunkan alat berat, kontainer sampah untuk pengendalian banjir. Termasuk BBWS Brantas selaku pemegang wewenang sungai yang sudah sepekan lebih meluap ke permukiman warga. ’’Sesuai aturan tanggap darurat, pemerintah mengerahkan seluruh SDM, keuangan, dan lain sebagianya. Kita maksimalkan dalam penanganan banjir. Insya Allah soal logistik gak usah khawatir lagi,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kodam Apresiasi Kerja Keras Kodim

Sementara itu, terkait ketersediaan bahan pangan, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto M. Zaini menegaskan, masih banyak. ’’Kita ada stok 100 ton beras,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dengan bencana banjir yang terjadi di Tempuran, seharusnya korban sudah dievakuasi ke tempat lebih aman. Namun, mereka memaksakan diri memilih bertahan di rumah masing-masing. ’’Dalihnya untuk menjaga harta benda. Padahal, bila masyarakat terdampak tidak bisa melaksanakan aktivitas, maka pemerintah harus hadir melakukan evakuasi warga terdampak,’’ tandasnya.

Hal itu sesuai SOP tanggap darurat berdasarkan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta SK Bupati tentang Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Tak hanya itu, pemerintah juga wajib menyediakan kebutuhan dasar tiap harinya. Termasuk juga mendirikan posko tanggap darurat  bencana 24 jam di area terdampak. ’’Jadi, kalau memang tidak mau, jangan salahkan pemerintah jika ada permasalahan-permasalahan ikutan, meski itu tidak kita harapkan,’’ paparnya.

Baca Juga :  Perpanjangan Kontrak Proyek Diobral

Di tengah penanggulangan bencanan di Tempuran, BPBD juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaannya. Sebab, hujan deras yang terjadi belakangan ini belum sampai pada puncaknya. Sesuai prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Juanda Surabaya, beberapa bulan ke depan hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi merata di Jawa Timur. Termasuk Mojokerto. Tak urung, potensi bencana hidrometeorologi masih cukup tinggi seiring fenomena alam. ’’Puncaknya nanti akhir Februari sampai Maret,’’ tegasnya. 

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bencana banjir yang tak kunjung usai membuat Pemkab Mojokerto memperpanjang status tanggap darurat bencana. Status ini diberlakukan hingga tiga bulan ke depan.

’’Kami pastikan status tanggap bencana kita perpanjang,’’ ungkap Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin. Sesuai usulan BPBD, perpanjangan status tanggap darurat yang habis pada akhir Desember 2020 lalu, dipastikan diaktifkan kembali hingga beberapa bulan ke depan. Menyesuaikan potensi bencana yang terjadi di wilayah kerjanya. ’’Mulai 1 Januari sampai 31 Maret,’’ tandasnya.

Dengan status tanggap darurat, warga terdampak banjir tak perlu khawatir dengan kebutuhan pokok tiap harinya. Secara penuh pemerintah akan menanggung. Yakni dengan mendirikan dapur umum, tenda pengungsian, kecukupan air besih, layanan kesehatan dan MCK.

Selain itu, juga diterjunkan alat berat, kontainer sampah untuk pengendalian banjir. Termasuk BBWS Brantas selaku pemegang wewenang sungai yang sudah sepekan lebih meluap ke permukiman warga. ’’Sesuai aturan tanggap darurat, pemerintah mengerahkan seluruh SDM, keuangan, dan lain sebagianya. Kita maksimalkan dalam penanganan banjir. Insya Allah soal logistik gak usah khawatir lagi,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Wali Kota Tebang Tujuh Reklame Hantu

Sementara itu, terkait ketersediaan bahan pangan, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto M. Zaini menegaskan, masih banyak. ’’Kita ada stok 100 ton beras,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dengan bencana banjir yang terjadi di Tempuran, seharusnya korban sudah dievakuasi ke tempat lebih aman. Namun, mereka memaksakan diri memilih bertahan di rumah masing-masing. ’’Dalihnya untuk menjaga harta benda. Padahal, bila masyarakat terdampak tidak bisa melaksanakan aktivitas, maka pemerintah harus hadir melakukan evakuasi warga terdampak,’’ tandasnya.

- Advertisement -

Hal itu sesuai SOP tanggap darurat berdasarkan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta SK Bupati tentang Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Tak hanya itu, pemerintah juga wajib menyediakan kebutuhan dasar tiap harinya. Termasuk juga mendirikan posko tanggap darurat  bencana 24 jam di area terdampak. ’’Jadi, kalau memang tidak mau, jangan salahkan pemerintah jika ada permasalahan-permasalahan ikutan, meski itu tidak kita harapkan,’’ paparnya.

Baca Juga :  Banjir Sooko Kian Parah

Di tengah penanggulangan bencanan di Tempuran, BPBD juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaannya. Sebab, hujan deras yang terjadi belakangan ini belum sampai pada puncaknya. Sesuai prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Juanda Surabaya, beberapa bulan ke depan hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi merata di Jawa Timur. Termasuk Mojokerto. Tak urung, potensi bencana hidrometeorologi masih cukup tinggi seiring fenomena alam. ’’Puncaknya nanti akhir Februari sampai Maret,’’ tegasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/