alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Sekolah Masuk, Siswa Jangan Hadir Ke Sekolah

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mulai hari ini, tahun ajaran baru 2020/2021 digulirkan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto meminta sekolah untuk menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara dalam jaringan (daring). Lembaga hanya diizinkan melakukan tatap muka alias pertemuan langsung pada kegiatan yang bersifat mendesak.

Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin menegaskan, meski hingga sore kemarin pihaknya belum menerbitkan edaran secara resmi terkait pedoman pembelajaran dan MPLS, tetapi seluruh lembaga diminta untuk tetap menerapkan belajar di rumah kepada peserta didik.

Menurutnya, kebijakan itu mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. ’’Di mana sekarang ini kita (Kabupaten Mojokerto) masih masuk zona merah. Sehingga masih belajar di rumah (BDR),’’ terangnya kemarin.

Dengan demikian, kata Zainul, lembaga mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP negeri/swasta belum diperbolehkan untuk menggelar pertemuan secara langsung di sekolah. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dijalankan sesuai kalender pendidikan melalui moda daring atau online.

Disebutkannya, sistem pembelajaran jarak jauh tersebut diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. ’’Sampai nanti ada kebijakan baru atau mungkin Kabupaten Mojokerto masuk zona hijau,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Delapan SMP Negeri Mendadak Tambah Pagu, Tampung Pendaftar Jalur USBN

Zainul memastikan, hal serupa juga diterapkan dalam kegiatan MPLS bagi peserta didik baru. Mulai hari ini hingga Rabu (15/7), sekolah tetap diminta untuk tidak menghadirkan siswa ke sekolah. Sebab, penyampaian materi-materi terkait terkait MPLS akan disampaikan secara online. ’’Saat ini sudah dibentuk grup-grup per kelas oleh masing-masing sekolah untuk menyampaikan materi secara daring,’’ tandasnya.

Meski demikian, dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, terdapat sejumlah sekolah yang tetap mengundang siswa baru dan wali murid untuk datang sekolah dalam kegiatan MPLS. Di antaranya, salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kompleks perumahan di Kecamatan Mojoanyar. 

Diakui Zainul, pihaknya memang sempat menerima beberapa pengajuan izin untuk melaksanakan MPLS di sekolah. Namun, seluruh usulan tersebut tidak ada yang diberikan lampu hijau lantaran dispendik masih mengacu pada SKB empat menteri.

Dispendik hanya mempersilakan sekolah untuk melakukan tatap muka jika terdapat suatu hal yang bersifat mendesak. ’’Sehingga kalau toh nanti ke sekolah, hanya yang sifatnya urgent saja. Kalau sekadar materi MPLS seperti visi-misi, pengenalan, kan bisa melalui daring,’’ paparnya.
Itu pun, tegas dia, harus menunggu restu dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kabupaten Mojokerto. Sehingga, masing-masing satuan pendidikan tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengundang siswa.

Baca Juga :  Wali Kelas Antar Rapor ke Rumah Siswa

Bahkan, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto ini menyatakan akan melayangkan peringatan bagi sekolah yang nekat menggelar tatap muka tanpa sepengatahuan dispendik maupun GTPPC. Pasalnya, pihaknya menerjunkan tim untuk memantau berjalannya pelaksanaan MPLS. Termasuk mengantisipasi adanya sekolah yang nekat tatap muka. ’’Jadi sampai, detik ini kita masih tidak mengizinkan itu (tatap muka). Tapi kalau nanti terjadi seperti itu, kita akan berikan teguran,’’ tandasnya.

Di sisi lain, Zainul mengakui jika terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara daring. Sehingga, pelaksanaannya harus dilakukan dengan memanggil siswa maupun wali murid ke sekolah. Untuk itu, dispendik telah mengajukan izin ke GTPPC sebagai pedoman seluruh sekolah agar bisa menggelar tatap muka tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.

Dia menyebutkan, beberapa hal yang harus menghadirkan siswa di antaranya adalah untuk memberikan jadwal mata pelajaran, pembagian buku paket pelajaran, dan penjelasan kepada wali murid terkait pembelajaran daring. ’’Kita sudah minta izin dari ketua gugus tugas (Bupati Pungkasiadi). Nanti kalau memang diizinkan (tatap muka), ya mungkin sebatas untuk keperluan yang urgent itu saja,’’ pungkas Zainul.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mulai hari ini, tahun ajaran baru 2020/2021 digulirkan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto meminta sekolah untuk menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara dalam jaringan (daring). Lembaga hanya diizinkan melakukan tatap muka alias pertemuan langsung pada kegiatan yang bersifat mendesak.

Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin menegaskan, meski hingga sore kemarin pihaknya belum menerbitkan edaran secara resmi terkait pedoman pembelajaran dan MPLS, tetapi seluruh lembaga diminta untuk tetap menerapkan belajar di rumah kepada peserta didik.

Menurutnya, kebijakan itu mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. ’’Di mana sekarang ini kita (Kabupaten Mojokerto) masih masuk zona merah. Sehingga masih belajar di rumah (BDR),’’ terangnya kemarin.

Dengan demikian, kata Zainul, lembaga mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP negeri/swasta belum diperbolehkan untuk menggelar pertemuan secara langsung di sekolah. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dijalankan sesuai kalender pendidikan melalui moda daring atau online.

Disebutkannya, sistem pembelajaran jarak jauh tersebut diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. ’’Sampai nanti ada kebijakan baru atau mungkin Kabupaten Mojokerto masuk zona hijau,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Pagar Ambrol, Gedung Puskesmas Rawan Roboh

Zainul memastikan, hal serupa juga diterapkan dalam kegiatan MPLS bagi peserta didik baru. Mulai hari ini hingga Rabu (15/7), sekolah tetap diminta untuk tidak menghadirkan siswa ke sekolah. Sebab, penyampaian materi-materi terkait terkait MPLS akan disampaikan secara online. ’’Saat ini sudah dibentuk grup-grup per kelas oleh masing-masing sekolah untuk menyampaikan materi secara daring,’’ tandasnya.

- Advertisement -

Meski demikian, dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, terdapat sejumlah sekolah yang tetap mengundang siswa baru dan wali murid untuk datang sekolah dalam kegiatan MPLS. Di antaranya, salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kompleks perumahan di Kecamatan Mojoanyar. 

Diakui Zainul, pihaknya memang sempat menerima beberapa pengajuan izin untuk melaksanakan MPLS di sekolah. Namun, seluruh usulan tersebut tidak ada yang diberikan lampu hijau lantaran dispendik masih mengacu pada SKB empat menteri.

Dispendik hanya mempersilakan sekolah untuk melakukan tatap muka jika terdapat suatu hal yang bersifat mendesak. ’’Sehingga kalau toh nanti ke sekolah, hanya yang sifatnya urgent saja. Kalau sekadar materi MPLS seperti visi-misi, pengenalan, kan bisa melalui daring,’’ paparnya.
Itu pun, tegas dia, harus menunggu restu dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kabupaten Mojokerto. Sehingga, masing-masing satuan pendidikan tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengundang siswa.

Baca Juga :  Siswa Masih Buta tentang Pendidikan Sejarah

Bahkan, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto ini menyatakan akan melayangkan peringatan bagi sekolah yang nekat menggelar tatap muka tanpa sepengatahuan dispendik maupun GTPPC. Pasalnya, pihaknya menerjunkan tim untuk memantau berjalannya pelaksanaan MPLS. Termasuk mengantisipasi adanya sekolah yang nekat tatap muka. ’’Jadi sampai, detik ini kita masih tidak mengizinkan itu (tatap muka). Tapi kalau nanti terjadi seperti itu, kita akan berikan teguran,’’ tandasnya.

Di sisi lain, Zainul mengakui jika terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara daring. Sehingga, pelaksanaannya harus dilakukan dengan memanggil siswa maupun wali murid ke sekolah. Untuk itu, dispendik telah mengajukan izin ke GTPPC sebagai pedoman seluruh sekolah agar bisa menggelar tatap muka tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.

Dia menyebutkan, beberapa hal yang harus menghadirkan siswa di antaranya adalah untuk memberikan jadwal mata pelajaran, pembagian buku paket pelajaran, dan penjelasan kepada wali murid terkait pembelajaran daring. ’’Kita sudah minta izin dari ketua gugus tugas (Bupati Pungkasiadi). Nanti kalau memang diizinkan (tatap muka), ya mungkin sebatas untuk keperluan yang urgent itu saja,’’ pungkas Zainul.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/