alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Thursday, July 7, 2022

Kejari Dalami dan Klarifikasi Kasus Rekrutmen THL Berbayar di DP2KBP2

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto turut memberi atensi atas dugaan rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2). Dalam waktu dekat, korps adhyaksa ini pun bakal melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak untuk mengungkap fakta tersebut.

’’Kita akan koordinasi dengan intel. Kita akan melihat dulu duduk persoalannya seperti apa,’’ ungkap Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Rizky Raditya Eka Putra, kemarin.

Yang jelas, segala bentuk persoalan yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, akan menjadi atensi khusus bagi lembaganya. ’’Kalau memang ada laporan atau informasi, ya akan kita tindaklanjuti. Bisa itu dari dumas atau pun lainnya,’’ tegasnya.

Sementara itu, inspektorat juga terus mendalami dugaan pungutan sejumlah uang saat rekrutmen THL di DP2KBP2. Setidaknya sudah ada 17 saksi turut diperiksa untuk mengungkap perilaku nakal ini.

Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo menegaskan, penyelidikan terkait dugaan rekrutmen THL berbayar di lingkungan DP2KBP2 terus dilakukan. Tiap hari, tim Irban khusus (Irbansus) terus memanggil pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan rekrutmen tersebut. ’’Masih kita dalami, pemeriksaan masih berlanjut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Wali Kota Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

Selain memeriksa para THL, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di DP2KBP2. Termasuk para kepala bidang untuk mengorek lebih jauh atas dugaan pembayaran senilai puluhan juta dalam rekrutmen THL. ’’Total ada 17 yang sudah kami mintai keterangan. Delapan orang THL dan lebihnya statusnya ASN. Ini belum termasuk kepala dinas dan sekretarisnya,’’ tegasnya.

Kendati begitu, pihaknya memastikan jika Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko dan Sekretaris DP2KBP2 Siti Asiah tak akan lepas dari pemeriksaan. Sebab, kehadiran keduanya diperlukan memberikan keterangan sebagai bentuk klarifikasi penyidik atas peristiwa yang tengah bergulir ini. ’’Akan kita panggil terakhir,’’ tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Mojokerto tak hanya mendorong pemda transparan dalam memberikan sanksi. Namun, juga mendesak pemerintah untuk menyeret kasus ini ke ranah pidana. Legislator daerah ini mengaku prihatin dengan munculnya kabar pungli tersebut.

Baca Juga :  Bakal Dihapus, Nasib Ratusan Honorer Cabdindik Buram

Peristiwa ini dianggap sangat mencoreng wajah pemerintah daerah. Menyusul, di tengah pemkab gencar menyuarakan zona integritas dan antikorupsi hingga pemerintahan lini paling bawah, nyatanya masih ditemukan oknum yang nekat berbuat nakal. ’’Seperti ini (dugaan pungli) kan, juga tidak kali pertama terjadi di lingkungan pemda. Ini cukup memperihatinkan bagi kami,’’ ungkap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, kemarin (9/6).

Politisi PKB ini menjelaskan, peristiwa yang sama dengan modus rekrutmen THL, sebelumnya juga terjadi di lingkungan Puskesmas Gondang. Hanya saja, belum sampai ada tindakan tegas yang diberikan pada oknum yang terbukti terlibat, kini peristiwa yang sama kembali terulang. Atas munculnya persoalan ini, kata Ayni, pemda harus tegas menindak pejabat atau ASN yang terbukti terlibat. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto turut memberi atensi atas dugaan rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2). Dalam waktu dekat, korps adhyaksa ini pun bakal melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak untuk mengungkap fakta tersebut.

’’Kita akan koordinasi dengan intel. Kita akan melihat dulu duduk persoalannya seperti apa,’’ ungkap Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Rizky Raditya Eka Putra, kemarin.

Yang jelas, segala bentuk persoalan yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, akan menjadi atensi khusus bagi lembaganya. ’’Kalau memang ada laporan atau informasi, ya akan kita tindaklanjuti. Bisa itu dari dumas atau pun lainnya,’’ tegasnya.

Sementara itu, inspektorat juga terus mendalami dugaan pungutan sejumlah uang saat rekrutmen THL di DP2KBP2. Setidaknya sudah ada 17 saksi turut diperiksa untuk mengungkap perilaku nakal ini.

Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo menegaskan, penyelidikan terkait dugaan rekrutmen THL berbayar di lingkungan DP2KBP2 terus dilakukan. Tiap hari, tim Irban khusus (Irbansus) terus memanggil pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan rekrutmen tersebut. ’’Masih kita dalami, pemeriksaan masih berlanjut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Kendarai Honda CRZ, Habib Hasan Keliling Jatim, Ini Yang Dibawanya

Selain memeriksa para THL, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di DP2KBP2. Termasuk para kepala bidang untuk mengorek lebih jauh atas dugaan pembayaran senilai puluhan juta dalam rekrutmen THL. ’’Total ada 17 yang sudah kami mintai keterangan. Delapan orang THL dan lebihnya statusnya ASN. Ini belum termasuk kepala dinas dan sekretarisnya,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Kendati begitu, pihaknya memastikan jika Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko dan Sekretaris DP2KBP2 Siti Asiah tak akan lepas dari pemeriksaan. Sebab, kehadiran keduanya diperlukan memberikan keterangan sebagai bentuk klarifikasi penyidik atas peristiwa yang tengah bergulir ini. ’’Akan kita panggil terakhir,’’ tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Mojokerto tak hanya mendorong pemda transparan dalam memberikan sanksi. Namun, juga mendesak pemerintah untuk menyeret kasus ini ke ranah pidana. Legislator daerah ini mengaku prihatin dengan munculnya kabar pungli tersebut.

Baca Juga :  Hasil Seleksi CPNS Diumumkan Hari Ini

Peristiwa ini dianggap sangat mencoreng wajah pemerintah daerah. Menyusul, di tengah pemkab gencar menyuarakan zona integritas dan antikorupsi hingga pemerintahan lini paling bawah, nyatanya masih ditemukan oknum yang nekat berbuat nakal. ’’Seperti ini (dugaan pungli) kan, juga tidak kali pertama terjadi di lingkungan pemda. Ini cukup memperihatinkan bagi kami,’’ ungkap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, kemarin (9/6).

Politisi PKB ini menjelaskan, peristiwa yang sama dengan modus rekrutmen THL, sebelumnya juga terjadi di lingkungan Puskesmas Gondang. Hanya saja, belum sampai ada tindakan tegas yang diberikan pada oknum yang terbukti terlibat, kini peristiwa yang sama kembali terulang. Atas munculnya persoalan ini, kata Ayni, pemda harus tegas menindak pejabat atau ASN yang terbukti terlibat. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/