alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Jalur Pedestrian Difabel Terputus

– Sebagian Ubin Tak Terpasang
– Warga Sebut Pekerjaan Belum Dituntaskan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Selain di Jalan Pekayon, jalur pedestrian di Jalan Mojopahit Kota Mojokerto juga ditemukan dengan kondisi kurang layak. Sebab, terdapat beberapa titik keramik di jalur khusus difabel yang belum terpasang dan berlubang.

Kondisi tersebut terdapat di sepanjang trotoar sisi barat di Jalan Mojopahit Selatan. Tepatnya di jalur khusus penyandang disabilitas yang terputus lantaran terdapat bidang keramik yang diduga belum terpasang.

Itu dikatakan, Mahmudah, salah satu warga Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan. Menurutnya, sebagian keramik di jalur khusus disabilitas itu belum terpasang oleh pekerja kontraktor. Sebab, setelah pekerjaan selesai di kisaran awal tahun 2022, terdapat beberapa keramik yang tak terpasang. ”Mungkin memang tidak dipasang. Karena sampai sekarang ya dibiarkan berlubang seperti itu,” terangnya, kemarin (12/2).

Keramik pengarah difabel yang belum terpasang tersebut persis berada di antara mainhole. Tak hanya di depan rumahnya, kondisi serupa juga terjadi di sepanjang jalur pedestrian di Jalan Mojopahit Selatan. Parahnya, ubin penanda batas akhir sebelum perlintasan kereta api (KA) Miji juga tidak terpasang. ”Kan kasihan kalau ada yang kejeglong,” ulasnya.

Baca Juga :  PKB Minta Saran dan Masukan PCNU

Bahkan, dirinya sempat berinisiatif untuk menutup keramik difabel yang belum terpasang itu dengan spons. Sebab, kata Mahmudah, tak jarang dia menjumpai ada pejalan kaki yang tersandung karena kurang hati-hati. ”Ada yang kesandung karena bolong-bolong,” bebernya.
Sementara itu, Jawa Pos Radar Mojokerto berusaha mengkonfirmasi Kabid Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir DPUPRPRKP Kota Mojokerto Moh. Afif Hasan namun belum mendapatkan respons. Sambungan telepon belum dijawab hingga sore kemarin.

Pedestrian di Jalan Mojopahit merupakan proyek lanjutan dari program pengendalian banjir Kota Mojokerto di tahun anggaran 2021. Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp 5,4 miliar itu menyentuh pekerjaan rehabilitasi saluran dan trotoar.

Namun, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor CV Makaraya Mandiri itu gagal tuntas tepat waktu di pengujung 2021. Sehingga, DPUPRPRKP melakukan adendum kontrak dengan rekanan untuk menambah waktu penyelesaian di awal tahun 2022 dengan sanksi denda keterlambatan.

Baca Juga :  Pra TMMD Ke-112, Kodim 0815 Renovasi Musala Punden dan Betonisasi

Terkait dugaan belum sempurnanya pekerjaan trotoar di Jalan Mojopahit tersebut juga mendapat atensi dari kalangan DPRD Kota Mojokerto. Ketua Komisi II Agus Wahjudi Utomo mendorong OPD pemangku proyek untuk merespons cepat dengan melakukan tindak lanjut. ”Apalagi kalau itu berdampak langsung merugikan masyarakat, pemerintah harus segera ambil tindakan,” tandasnya.

Agus juga berencana akan turun langsung ke lapangan. Selain mendengar langsung keluhan masyarakat, langkah itu juga untuk memantau hasil proyek yang dianggarkan dari APBD 2021 sebesar Rp 5,4 miliar itu. ”Kalau karena faktor konstruksi, tentu rekanan harus bertanggung jawab. Karena proyek itu baru dikerjakan di tahun anggaran 2021,” tandas politisi Partai Golkar ini. (ram/ron)

– Sebagian Ubin Tak Terpasang
– Warga Sebut Pekerjaan Belum Dituntaskan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Selain di Jalan Pekayon, jalur pedestrian di Jalan Mojopahit Kota Mojokerto juga ditemukan dengan kondisi kurang layak. Sebab, terdapat beberapa titik keramik di jalur khusus difabel yang belum terpasang dan berlubang.

Kondisi tersebut terdapat di sepanjang trotoar sisi barat di Jalan Mojopahit Selatan. Tepatnya di jalur khusus penyandang disabilitas yang terputus lantaran terdapat bidang keramik yang diduga belum terpasang.

Itu dikatakan, Mahmudah, salah satu warga Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan. Menurutnya, sebagian keramik di jalur khusus disabilitas itu belum terpasang oleh pekerja kontraktor. Sebab, setelah pekerjaan selesai di kisaran awal tahun 2022, terdapat beberapa keramik yang tak terpasang. ”Mungkin memang tidak dipasang. Karena sampai sekarang ya dibiarkan berlubang seperti itu,” terangnya, kemarin (12/2).

Keramik pengarah difabel yang belum terpasang tersebut persis berada di antara mainhole. Tak hanya di depan rumahnya, kondisi serupa juga terjadi di sepanjang jalur pedestrian di Jalan Mojopahit Selatan. Parahnya, ubin penanda batas akhir sebelum perlintasan kereta api (KA) Miji juga tidak terpasang. ”Kan kasihan kalau ada yang kejeglong,” ulasnya.

Baca Juga :  Pra TMMD Ke-112, Kodim 0815 Renovasi Musala Punden dan Betonisasi

Bahkan, dirinya sempat berinisiatif untuk menutup keramik difabel yang belum terpasang itu dengan spons. Sebab, kata Mahmudah, tak jarang dia menjumpai ada pejalan kaki yang tersandung karena kurang hati-hati. ”Ada yang kesandung karena bolong-bolong,” bebernya.
Sementara itu, Jawa Pos Radar Mojokerto berusaha mengkonfirmasi Kabid Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir DPUPRPRKP Kota Mojokerto Moh. Afif Hasan namun belum mendapatkan respons. Sambungan telepon belum dijawab hingga sore kemarin.

- Advertisement -

Pedestrian di Jalan Mojopahit merupakan proyek lanjutan dari program pengendalian banjir Kota Mojokerto di tahun anggaran 2021. Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp 5,4 miliar itu menyentuh pekerjaan rehabilitasi saluran dan trotoar.

Namun, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor CV Makaraya Mandiri itu gagal tuntas tepat waktu di pengujung 2021. Sehingga, DPUPRPRKP melakukan adendum kontrak dengan rekanan untuk menambah waktu penyelesaian di awal tahun 2022 dengan sanksi denda keterlambatan.

Baca Juga :  Cegah Klaster Ponpes, Awasi Prokes Wisuda

Terkait dugaan belum sempurnanya pekerjaan trotoar di Jalan Mojopahit tersebut juga mendapat atensi dari kalangan DPRD Kota Mojokerto. Ketua Komisi II Agus Wahjudi Utomo mendorong OPD pemangku proyek untuk merespons cepat dengan melakukan tindak lanjut. ”Apalagi kalau itu berdampak langsung merugikan masyarakat, pemerintah harus segera ambil tindakan,” tandasnya.

Agus juga berencana akan turun langsung ke lapangan. Selain mendengar langsung keluhan masyarakat, langkah itu juga untuk memantau hasil proyek yang dianggarkan dari APBD 2021 sebesar Rp 5,4 miliar itu. ”Kalau karena faktor konstruksi, tentu rekanan harus bertanggung jawab. Karena proyek itu baru dikerjakan di tahun anggaran 2021,” tandas politisi Partai Golkar ini. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/