alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Pengusaha Galian Lebakjabung Kantongi Izin Komplet

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal Peirzinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto menyebutkan, dua perusahaan galian C (sirtu) di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, dilengkapi izin resmi.

Di antaranya, rekomendasi tata ruang, izin usaha pertambangan (IUP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), izin prinsip, izin lingkungan, hingga dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL).

Layanan pengurusan dokumen UKL/UPL dilakukan ketika perusahaan telah mengantongi izin prinsip dan kesesuaian lokasi dengan tata ruang yang ada. Tahapan itu dilakukan ketika perencanaan pengajuan perizinan operasional pertambangan.

Pelayanan perizinan di tingkat kabupaten berupa izin prinsip, UKL/UPL, hingga izin lingkungan. Sejumlah izin dan dokumen pendukung itu dikatakan belum cukup menjadi dasar operasional galian. Karena masih ada tahapan perizinan usaha pertambangan. ’’Perizinan operasional galian diurus dan diterbitkan oleh Provinsi Jatim,’’ ujar Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, dalam rapat dengar pendapat bersama dewan di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Suroso, kemarin.

Baca Juga :  1.336 Orang Terjaring, Tak Bawa Masker Didenda Rp 75 Ribu

Izin operasional penambangan secara resmi diterbitkan Pemprov Jatim. Termasuk, izin terkait wilayah usaha pertambangan. Selain itu, pemprov juga mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan apabila ada pelanggaran terhadap perusahaan galian pemegang izin resmi. ’’Perizinan itu dapat ditinjau ulang apabila ada pelanggaran atas perundang-undangan,’’ tambah Suroso.

Tengara kompletnya izin kedua perusahaan galian itu juga diperkuat satpol PP kabupaten. Pengkajian perizinan dua perusahaan galian itu bahkan sudah pernah gelar perkara melibatkan Dinas ESDM Jatim, BBWS, DLH, dan pihak terkait lainnya. Saat itu, saling paparkan kewenangan masing-masing. ’’Kesimpulannya tidak ada celah untuk mengatakan perizinannya cacat hukum,’’ ujar Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Sampirno.

Baca Juga :  Kader Terbaik, Cerdas, dan Rendah Hati

Sementara itu, Camat Jatirejo M Amin berharap, ada sosialisasi lebih lanjut terkait perizinan galian C dari instansi terkait. ’’Karena harapan kami ini tidak berlanjut ke daerah lain. Soalnya masih ada Baureno dan Bleberan yang juga punya galian. Harapannya, ada sosialisasi,’’ tambah dia.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal Peirzinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto menyebutkan, dua perusahaan galian C (sirtu) di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, dilengkapi izin resmi.

Di antaranya, rekomendasi tata ruang, izin usaha pertambangan (IUP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), izin prinsip, izin lingkungan, hingga dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL).

Layanan pengurusan dokumen UKL/UPL dilakukan ketika perusahaan telah mengantongi izin prinsip dan kesesuaian lokasi dengan tata ruang yang ada. Tahapan itu dilakukan ketika perencanaan pengajuan perizinan operasional pertambangan.

Pelayanan perizinan di tingkat kabupaten berupa izin prinsip, UKL/UPL, hingga izin lingkungan. Sejumlah izin dan dokumen pendukung itu dikatakan belum cukup menjadi dasar operasional galian. Karena masih ada tahapan perizinan usaha pertambangan. ’’Perizinan operasional galian diurus dan diterbitkan oleh Provinsi Jatim,’’ ujar Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, dalam rapat dengar pendapat bersama dewan di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Suroso, kemarin.

Baca Juga :  Bawaslu Gerak Cepat Cegah Kerumunan Massa

Izin operasional penambangan secara resmi diterbitkan Pemprov Jatim. Termasuk, izin terkait wilayah usaha pertambangan. Selain itu, pemprov juga mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan apabila ada pelanggaran terhadap perusahaan galian pemegang izin resmi. ’’Perizinan itu dapat ditinjau ulang apabila ada pelanggaran atas perundang-undangan,’’ tambah Suroso.

Tengara kompletnya izin kedua perusahaan galian itu juga diperkuat satpol PP kabupaten. Pengkajian perizinan dua perusahaan galian itu bahkan sudah pernah gelar perkara melibatkan Dinas ESDM Jatim, BBWS, DLH, dan pihak terkait lainnya. Saat itu, saling paparkan kewenangan masing-masing. ’’Kesimpulannya tidak ada celah untuk mengatakan perizinannya cacat hukum,’’ ujar Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Sampirno.

Baca Juga :  Truk Tangki Terjun ke Parit
- Advertisement -

Sementara itu, Camat Jatirejo M Amin berharap, ada sosialisasi lebih lanjut terkait perizinan galian C dari instansi terkait. ’’Karena harapan kami ini tidak berlanjut ke daerah lain. Soalnya masih ada Baureno dan Bleberan yang juga punya galian. Harapannya, ada sosialisasi,’’ tambah dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/