alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

Bupati Apresiasi Kejari Kabupaten Mojokerto

Beri Pendampingan Hukum dan Selamatkan Aset Negara Rp 19 Miliar

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto berhasil menyelamatkan aset pemda senilai Rp 19 miliar. Besarnya penyelamatan itu berasal dari gugatan pasar Pon Mojosari dan rumah dinas wakil bupati di Kenanten, Kecamatan Puri.

Keberhasilan ini diapresiasi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejari Kabupaten Mojokerto dengan Pemkab Mojokerto tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) yang berlangsung di Pendapa Graha Majatama pemkab, kemarin.

Selain itu, korp adhyaksa juga optimal dalam pendampingan sejumlah paket proyek dan memberi pendapat hukum (legal opinion) di beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Sebagai bentuk apresiasi, piagam penghargaan diserahkan pada Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, SH, MH. ’’Piagam penghargaan ini salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Kejari Kabupaten Mojokerto sepanjang 2020 sampai 2022 atas pencapaiannya dalam pendampingan hukum terhadap pemda,’’ ungkap Ikfina.

Menurutnya, kejaksaan telah memberi kontribusi besar dalam pengamanan aset dan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan. Di antaranya, berhasil dalam pemberian bantuan dan pendampingan hukum perkara Tata Usaha Negara terkait gugatan sertifikat Pasar Pon Mojosari dengan nilai aset Rp 3.150.000.000 dan gugatan tanah dan bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati di Desa Kenanten, Kecamatan Puri dengan nilai aset Rp 15.856.434.050. ’’Serta pemberian pendapat hukum penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan mekanisme pengaturannya untuk mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Bupati Minta Ungkap dan Tindak Tegas

Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono menjelaskan, kesepakatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Datun. Baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi Pemkab Mojokerto.

Kesepakatan ini sebelumnya juga sudah dilakukan sepanjang 2020 dan berakhir 30 Maret nanti. ’’Jadi momen ini merupakan penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama. Ini memang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dengan pemda dalam bidang perdata dan tata usaha negara,’’ ungkapnya.

Selama dua tahun terakhir, kejaksaan banyak membantu pemda dalam melakukan pendampingan hukum. Seperti, di tahun 2020 lalu. Kejaksaan memberi pendampingan hukum terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretariat Daerah, dan Dinas Pendidikan. Termasuk di 2021, juga melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada DPUPR, Dinas Pendidikan, RSUD Basoeni, RSUD Soekandar dan DLH.

Baca Juga :  Tren Rambut Pendek Terinspirasi Korean Wave

Selain itu, juga menerbitkan tujuh pendapat hukum atas permohonan Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah dan DPUPR. ’’Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, kami berhadap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dapat berjalan dengan lebih baik lagi di tahun mendatang,’’ tegasnya.

Gaos menjelaskan kesepakatan bersama dalam optimalisasi dengan ruang lingkup, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Datun. ’’Untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik secara nonligitasi maupun ligitasi di pengadilan perdata,’’ tegasnya.

Kemudian, lanjut Gaos, pertimbangan hukum. Yaitu, jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada negara dan pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum dan atau pendampingan hukum di bidang Datun dan atau audit hukum (legal audit) di bidang perdata. ’’Lalu tindakan hukum lain. Yaitu pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara di luar penegakan hukum, dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Antara lain, untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah,’’ paparnya. (ori/ron/adv)

Beri Pendampingan Hukum dan Selamatkan Aset Negara Rp 19 Miliar

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto berhasil menyelamatkan aset pemda senilai Rp 19 miliar. Besarnya penyelamatan itu berasal dari gugatan pasar Pon Mojosari dan rumah dinas wakil bupati di Kenanten, Kecamatan Puri.

Keberhasilan ini diapresiasi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejari Kabupaten Mojokerto dengan Pemkab Mojokerto tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) yang berlangsung di Pendapa Graha Majatama pemkab, kemarin.

Selain itu, korp adhyaksa juga optimal dalam pendampingan sejumlah paket proyek dan memberi pendapat hukum (legal opinion) di beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Sebagai bentuk apresiasi, piagam penghargaan diserahkan pada Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, SH, MH. ’’Piagam penghargaan ini salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Kejari Kabupaten Mojokerto sepanjang 2020 sampai 2022 atas pencapaiannya dalam pendampingan hukum terhadap pemda,’’ ungkap Ikfina.

Menurutnya, kejaksaan telah memberi kontribusi besar dalam pengamanan aset dan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan. Di antaranya, berhasil dalam pemberian bantuan dan pendampingan hukum perkara Tata Usaha Negara terkait gugatan sertifikat Pasar Pon Mojosari dengan nilai aset Rp 3.150.000.000 dan gugatan tanah dan bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati di Desa Kenanten, Kecamatan Puri dengan nilai aset Rp 15.856.434.050. ’’Serta pemberian pendapat hukum penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan mekanisme pengaturannya untuk mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Selamatkan Uang Negara Rp 16 Miliar, JPN Menangkan Gugatan

Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono menjelaskan, kesepakatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Datun. Baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi Pemkab Mojokerto.

- Advertisement -

Kesepakatan ini sebelumnya juga sudah dilakukan sepanjang 2020 dan berakhir 30 Maret nanti. ’’Jadi momen ini merupakan penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama. Ini memang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dengan pemda dalam bidang perdata dan tata usaha negara,’’ ungkapnya.

Selama dua tahun terakhir, kejaksaan banyak membantu pemda dalam melakukan pendampingan hukum. Seperti, di tahun 2020 lalu. Kejaksaan memberi pendampingan hukum terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretariat Daerah, dan Dinas Pendidikan. Termasuk di 2021, juga melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada DPUPR, Dinas Pendidikan, RSUD Basoeni, RSUD Soekandar dan DLH.

Baca Juga :  Pemkab Tingkatkan Pelayanan Publik, Gelar Sosialisasi INOTEK dan IGA

Selain itu, juga menerbitkan tujuh pendapat hukum atas permohonan Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah dan DPUPR. ’’Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, kami berhadap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dapat berjalan dengan lebih baik lagi di tahun mendatang,’’ tegasnya.

Gaos menjelaskan kesepakatan bersama dalam optimalisasi dengan ruang lingkup, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Datun. ’’Untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik secara nonligitasi maupun ligitasi di pengadilan perdata,’’ tegasnya.

Kemudian, lanjut Gaos, pertimbangan hukum. Yaitu, jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada negara dan pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum dan atau pendampingan hukum di bidang Datun dan atau audit hukum (legal audit) di bidang perdata. ’’Lalu tindakan hukum lain. Yaitu pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara di luar penegakan hukum, dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Antara lain, untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah,’’ paparnya. (ori/ron/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Diduga Suap Oknum Bank

58 Formasi PPPK Masih Lowong

Polisi Dalami Video Syur Siswi SMP

Artikel Terbaru


/