alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Terminal Mojosari Beralih ke Pemprov

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Terminal Mojosari yang berdiri di Dusun Bedagas, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, akhirnya berpindah tangan ke Pemprov Jatim. Selain sempat jadi asistensi KPK, peralihan pengelolaan ini diharapkan tak lagi mangkrak.

Peralihan ini setelah terminal yang diresmikan tahun 2009 ini merupakan terminal tipe B yang melayani moda transportasi antarkota antarprovinsi (AKAP). ’’Statusnya sudah jelas, saat ini sudah diserahkan ke provinsi,’’ ungkap Kepala UPT P3 LLAJ Mojokerto Yoyok Kristyowahono, kemarin.

Menurutnya, peralihan terminal itu memang melalui proses cukup panjang dan alot. Hingga akhirnya, tahun lalu mendapat asistensi dari KPK. Beberapa kewenangan yang belum diberikan kepada provinsi akhirnya ’’dipaksa’’ diberikan ke provinsi.

Peralihan pengelolaan itu sesuai UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya memiliki wewenang mengelola terminal tipe C. Sedangkan, tipe B, pengelolaannya akan ditangani provinsi. Begitupun dengan terminal tipe A, secara otomatis wewenangnya akan dilimpahkan lagsung ke pemerintah pusat. ’’Karena terminal itu tipe B, setelah dirapatkan, akhirnya provinsi hanya dapat seperempat saja. Batasan pintu masuk bagian barat, sampai batas tembok perkantoran,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Hutan Jati Cendoro Terbakar, Satu Pengendara Motor Tersambar Api

Sedangkan, keberadaan gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten yang berada satu area dengan terminal tipe B tetap menjadi aset pemerintah daerah. Alhasil, terminal yang kini dikelola Dishub Provinsi pun tanpa dilengkapi ruangan untuk kantor. Karena, proses anggaran sudah berjalan dan sudah ditetapkan, Yoyok menyebut, kemungkinan tahun depan akan dilakukan pembenahan. ’’Pembenahan yang jadi prioritas, salah satunya ya kantor, masak ada terminalnya, tapi tidak ada kantornya,’’ tegasnya.

Meski terminal tersebut diserahkan kepada pemprov, dirinya tak bisa menggaransi bisa ramai seperti terminal pada umumnya. Bahkan, akan lebih banyak mengeluarkan biaya pembangunan atau pemeliharaan daripada hasil yang didapatkan. Sebab, lokasinya dinilai jauh dari central bisnis distrik (CBD).

Baca Juga :  Kepala Puskesmas Mendadak "Kumat" dan Jadi "Orang Gila"

Meski begitu, dengan peralihan pengelolaan terminal ke provinsi ini, diharapkan memang tidak lagi mangkrak seperti sekarang ini. ’’Jadi, untuk optimaliasi terminal, bus yang dari arah barat wajib masuk, jadi depan terminal nanti kita pasang rambu bus dilarang lewat, akhirnya mau tidak mau harus masuk. Kalau tetap lewat depan, bisa kita tilang,’’ paparnya. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Terminal Mojosari yang berdiri di Dusun Bedagas, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, akhirnya berpindah tangan ke Pemprov Jatim. Selain sempat jadi asistensi KPK, peralihan pengelolaan ini diharapkan tak lagi mangkrak.

Peralihan ini setelah terminal yang diresmikan tahun 2009 ini merupakan terminal tipe B yang melayani moda transportasi antarkota antarprovinsi (AKAP). ’’Statusnya sudah jelas, saat ini sudah diserahkan ke provinsi,’’ ungkap Kepala UPT P3 LLAJ Mojokerto Yoyok Kristyowahono, kemarin.

Menurutnya, peralihan terminal itu memang melalui proses cukup panjang dan alot. Hingga akhirnya, tahun lalu mendapat asistensi dari KPK. Beberapa kewenangan yang belum diberikan kepada provinsi akhirnya ’’dipaksa’’ diberikan ke provinsi.

Peralihan pengelolaan itu sesuai UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya memiliki wewenang mengelola terminal tipe C. Sedangkan, tipe B, pengelolaannya akan ditangani provinsi. Begitupun dengan terminal tipe A, secara otomatis wewenangnya akan dilimpahkan lagsung ke pemerintah pusat. ’’Karena terminal itu tipe B, setelah dirapatkan, akhirnya provinsi hanya dapat seperempat saja. Batasan pintu masuk bagian barat, sampai batas tembok perkantoran,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Mati Suri, Status Pengelolaan Terminal Mojosari Belum Jelas

Sedangkan, keberadaan gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten yang berada satu area dengan terminal tipe B tetap menjadi aset pemerintah daerah. Alhasil, terminal yang kini dikelola Dishub Provinsi pun tanpa dilengkapi ruangan untuk kantor. Karena, proses anggaran sudah berjalan dan sudah ditetapkan, Yoyok menyebut, kemungkinan tahun depan akan dilakukan pembenahan. ’’Pembenahan yang jadi prioritas, salah satunya ya kantor, masak ada terminalnya, tapi tidak ada kantornya,’’ tegasnya.

Meski terminal tersebut diserahkan kepada pemprov, dirinya tak bisa menggaransi bisa ramai seperti terminal pada umumnya. Bahkan, akan lebih banyak mengeluarkan biaya pembangunan atau pemeliharaan daripada hasil yang didapatkan. Sebab, lokasinya dinilai jauh dari central bisnis distrik (CBD).

Baca Juga :  Tampil Anggun, Arzeti Jadi Buruan Selfie
- Advertisement -

Meski begitu, dengan peralihan pengelolaan terminal ke provinsi ini, diharapkan memang tidak lagi mangkrak seperti sekarang ini. ’’Jadi, untuk optimaliasi terminal, bus yang dari arah barat wajib masuk, jadi depan terminal nanti kita pasang rambu bus dilarang lewat, akhirnya mau tidak mau harus masuk. Kalau tetap lewat depan, bisa kita tilang,’’ paparnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Eks Kades Mengadu Ke Polisi

Pemkab Bakal Gunakan BTT

PSMTI Berbagi dan Hibur Lansia

8 Tahun, Pemkot Rutin Raih WTP

/