alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

Tower Rawan Gejolak Sosial, tanpa Pengawasan, Tak Terpantau Kelayakan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan menara telekomunikasi di kawasan Kota Mojokerto diketahui tanpa pengendalian terpadu.

Kalangan dewan menilai belum adanya pengendalian terhadap menjamurnya menara tersebut dikhawatirkan meningkatkan kerawanan gejolak sosial di masyarakat.

Hal itu terungkap ketika digelar rapat hasil evaluasi Gubernur Jatim terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun 2019 di gedung dewan, kemarin. Kegiatan pengawasan, pengendalian, hingga penarikan retribusi, belum dilaksanakan secara terpadu.

’’Pengendalian secara terpadu terhadap menara telekomunikasi belum terlaksana,’’ ujar anggota DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Ia mengatakan, terdapat evaluasi dari gubernur terhadap tidak terealisasinya proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap menara telekomunikasi di kota tahun 2019. Yakni PAD sebesar Rp 50 juta.

Baca Juga :  GTT/PTT SMA/SMK Digerojok Tunjangan Kinerja Rp 8,8 Miliar

Terhadap evaluasi tersebut, kata Deny, pihak eksekutif memberikan tanggapan yang kurang memuaskan. Lantaran, disebutkan kondisi itu terjadi diakibatkan belum adanya tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi bersama (TP3MB).

Yang mana sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. ’’Temuan ini harus ditindaklanjuti pemkot. Karena, selama ini menara telekomunikasi rawan menimbulkan gejolak sosial,’’ terang politisi Partai Demokrat ini.

Dijelaskannya, keberadaan menara telekomunikasi sejak adanya penghapusan izin lingkungan (HO), tidak ada kontrol rutin. Yang dulunya lewat izin lingkungan bisa diketahui kondisi kelayakan menara secara berkala. ’’Sejak dihapusnya HO dan tidak adanya tim pengawasan, keberadaan menara tanpa kontrol,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku, Gelar Berbagai Kegiatan dan Lomba

Pihaknya mencontohkan seperti di Lingkungan Suratan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Salah satu menara telekomunikasi berdiri sejak tahun 1980-an. Sejak beberapa tahun lalu, kondisi menara itu tidak diketahui kelayakannya.

Namun tetap digunakan dan berfungsi. ’’Warga sekitar tidak tahu bagaimana kelayakan menara. Karena pengelola tidak pernah mengajak bicara. Ini yang membuat warga resah,’’ tandasnya.

Saat rapat evaluasi Gubernur terhadap LPPA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 DPRD bersama pemkot terkait belum terbentuknya tim terpadu tersebut sempat ditanggapi Sekdakot Harlistyati. Pihaknya mengaku bakal segera menindaklanjuti rekomendasi dewan. ’’Atas masukan dari DPRD, pemkot bakal segera tindak lanjuti,’’ ucapnya. 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan menara telekomunikasi di kawasan Kota Mojokerto diketahui tanpa pengendalian terpadu.

Kalangan dewan menilai belum adanya pengendalian terhadap menjamurnya menara tersebut dikhawatirkan meningkatkan kerawanan gejolak sosial di masyarakat.

Hal itu terungkap ketika digelar rapat hasil evaluasi Gubernur Jatim terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun 2019 di gedung dewan, kemarin. Kegiatan pengawasan, pengendalian, hingga penarikan retribusi, belum dilaksanakan secara terpadu.

’’Pengendalian secara terpadu terhadap menara telekomunikasi belum terlaksana,’’ ujar anggota DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Ia mengatakan, terdapat evaluasi dari gubernur terhadap tidak terealisasinya proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap menara telekomunikasi di kota tahun 2019. Yakni PAD sebesar Rp 50 juta.

Baca Juga :  FKUB Kutuk Tindakan Tak Manusiawi kepada Etnis Rohingya

Terhadap evaluasi tersebut, kata Deny, pihak eksekutif memberikan tanggapan yang kurang memuaskan. Lantaran, disebutkan kondisi itu terjadi diakibatkan belum adanya tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi bersama (TP3MB).

Yang mana sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. ’’Temuan ini harus ditindaklanjuti pemkot. Karena, selama ini menara telekomunikasi rawan menimbulkan gejolak sosial,’’ terang politisi Partai Demokrat ini.

- Advertisement -

Dijelaskannya, keberadaan menara telekomunikasi sejak adanya penghapusan izin lingkungan (HO), tidak ada kontrol rutin. Yang dulunya lewat izin lingkungan bisa diketahui kondisi kelayakan menara secara berkala. ’’Sejak dihapusnya HO dan tidak adanya tim pengawasan, keberadaan menara tanpa kontrol,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Muncul Ular dari Dashboard Mobil

Pihaknya mencontohkan seperti di Lingkungan Suratan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Salah satu menara telekomunikasi berdiri sejak tahun 1980-an. Sejak beberapa tahun lalu, kondisi menara itu tidak diketahui kelayakannya.

Namun tetap digunakan dan berfungsi. ’’Warga sekitar tidak tahu bagaimana kelayakan menara. Karena pengelola tidak pernah mengajak bicara. Ini yang membuat warga resah,’’ tandasnya.

Saat rapat evaluasi Gubernur terhadap LPPA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 DPRD bersama pemkot terkait belum terbentuknya tim terpadu tersebut sempat ditanggapi Sekdakot Harlistyati. Pihaknya mengaku bakal segera menindaklanjuti rekomendasi dewan. ’’Atas masukan dari DPRD, pemkot bakal segera tindak lanjuti,’’ ucapnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/