alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Dewan Desak Silpa Diusulkan untuk Penanganan Covid-19

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kalangan legislatif tak hanya menyoroti soal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran (TA) 2019.

Mereka juga mengusulkan agar nilai silpa yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program penanganan Covid-19 ke depan. Anggota Fraksi PKS (F-PKS) mengatakan Sugiyanto mengungkapkan, Pemkab Mojokerto perlu merinci program dan kegiatan apa saja pada TA 2019 yang gagal dilaksanakan.

Termasuk menyebutkan penyebab kegagalan anggaran program yang tak terserap. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar tim anggaran (timran) daerah eksekutif melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan sesuai rencana per triwulan anggaran.

’’Juga perlu menerapkan bentuk punishment bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah,’’ ujar dia. Dikatakan Sugiyanto, dokumen CaLK (catatan atas laporan keuangan) APBD tahun 2019, tidak menyajikan berapa silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya.

Baca Juga :  Minim Siswa, Tiga SMK Gulung Tikar

Seperti objek dan rincian objek belanja. Untuk itu, perlu agar DPRD meminta kelengkapan data  silpa 2019 (audited) dilengkapi dengan sumbernya. ’’Supaya diketahui secara dini dari total Rp 351 miliar lebih, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2020,’’ kata dia.

Di tengah pandemi Covid-19 yang berakibat pada persoalan kesehatan dan sosial-ekonomi masyarakat, pihaknya mendorong pemda melakukan kebijakan belanja yang lebih progresif. ’’Salah satunya dengan memanfaatkan anggaran silpa tahun berjalan secara maksimal lewat P-APBD 2020 mendatang untuk penanganan dan pencegahan Covid-19,’’ tambahnya.

Dalam executivesummary jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, nilai silpa yang besar berasal dari sejumlah dana pusat yang tidak tersalurkan. Diantaranya,dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam.

Baca Juga :  Sasaran Vaksin Perdana Hanya Pejabat

Anggota F-PAPI Arif Winarko juga mendorong agar silpa TA 2019 dimanfaatkan pada P-APBD 2020. Utamanya, untuk mendukung anggaran penanganan Covid-19. Terlebih, kasus terkonfirmasi positif korona di wilayah kabupaten terus mengalami peningkatan signifikan dalam lima bulan terakhir ini.

’’Di saat pandemi Covid-19 sekarang ini besaran silpa itu seharusnya nanti bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 saat P-APBD nanti,’’ tandasnya. Untuk diketahui, laju sebaran infeksi Covid-19 di wilayah kabupaten merata di seluruh kecamatan.

Sudah tidak ada lagi kawasan yang terbebas dari ancaman penularan virus ini. Sedangkan melihat data yang ada, laju sebaran virus belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. 

 

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kalangan legislatif tak hanya menyoroti soal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran (TA) 2019.

Mereka juga mengusulkan agar nilai silpa yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program penanganan Covid-19 ke depan. Anggota Fraksi PKS (F-PKS) mengatakan Sugiyanto mengungkapkan, Pemkab Mojokerto perlu merinci program dan kegiatan apa saja pada TA 2019 yang gagal dilaksanakan.

Termasuk menyebutkan penyebab kegagalan anggaran program yang tak terserap. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar tim anggaran (timran) daerah eksekutif melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan sesuai rencana per triwulan anggaran.

’’Juga perlu menerapkan bentuk punishment bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah,’’ ujar dia. Dikatakan Sugiyanto, dokumen CaLK (catatan atas laporan keuangan) APBD tahun 2019, tidak menyajikan berapa silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya.

Baca Juga :  Minim Siswa, Tiga SMK Gulung Tikar

Seperti objek dan rincian objek belanja. Untuk itu, perlu agar DPRD meminta kelengkapan data  silpa 2019 (audited) dilengkapi dengan sumbernya. ’’Supaya diketahui secara dini dari total Rp 351 miliar lebih, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2020,’’ kata dia.

Di tengah pandemi Covid-19 yang berakibat pada persoalan kesehatan dan sosial-ekonomi masyarakat, pihaknya mendorong pemda melakukan kebijakan belanja yang lebih progresif. ’’Salah satunya dengan memanfaatkan anggaran silpa tahun berjalan secara maksimal lewat P-APBD 2020 mendatang untuk penanganan dan pencegahan Covid-19,’’ tambahnya.

- Advertisement -

Dalam executivesummary jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, nilai silpa yang besar berasal dari sejumlah dana pusat yang tidak tersalurkan. Diantaranya,dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam.

Baca Juga :  Pemkab Gelar Konsultasi Publik RKPD 2023

Anggota F-PAPI Arif Winarko juga mendorong agar silpa TA 2019 dimanfaatkan pada P-APBD 2020. Utamanya, untuk mendukung anggaran penanganan Covid-19. Terlebih, kasus terkonfirmasi positif korona di wilayah kabupaten terus mengalami peningkatan signifikan dalam lima bulan terakhir ini.

’’Di saat pandemi Covid-19 sekarang ini besaran silpa itu seharusnya nanti bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 saat P-APBD nanti,’’ tandasnya. Untuk diketahui, laju sebaran infeksi Covid-19 di wilayah kabupaten merata di seluruh kecamatan.

Sudah tidak ada lagi kawasan yang terbebas dari ancaman penularan virus ini. Sedangkan melihat data yang ada, laju sebaran virus belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/