alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Pejabat Jadi Sapi Perah

SURABAYA , Jawa Pos Radar Mojokerto – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) memperlakukan para pejabatnya sebagai sapi perah. Berbagai jenis kebutuhan pribadinya harus dipenuhi.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin. Mustain, mantan kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) ini menceritakan, permintaan kerap dilakukan MKP selama dirinya menduduki jabatan penting. ’’Saya pernah dikontak Nono (Nano Santoso Hudiarto). Minta uang Rp 25 juta dan ketemu di kafe di Jalan Majapahit. Lokasinya sekarang Pizza Hut,” katanya.

Nono merupakan timses MKP saat mencalonkan sebagai bupati di periode pertama. Sejak itu, ia dipercaya sebagai ’’Baperjakat’’. Tak ada alasan jelas peruntukan uang tersebut. Namun, Mustain yang pernah diancam Nono, tak bernyali menolaknya. ’’Waktu itu, saya Kepala Bakesbang. Diancam. Kalau ada apa-apa, jangan menyesal,’’ tandasnya.

Saat itu, Mustain mengingat, dirinya ditawari menduduki kursi kepala BKPP. Namun, karena diminta membayar Rp 200 juta, ia menolaknya. ’’Akhirnya, saya bayar dua kali. Pertama, Rp 100 juta dan saya serahkan di rumah istri mudanya. Di Menanggal Mojosari,’’ ungkap Mustain.

Selain menerima upeti melalui orang terdekatnya, berbagai setoran pejabat juga bisa dilakukan melalui laci yang disediakan secara khusus.  Mustain, yang saat itu menjabat Kepala Disperindag ini, mengatakan, pernah dihubungi inspektur Bambang Sugeng dan meminta uang Rp 25 juta. ’’Ada ruangan di atas kantor BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan). Dan, uangnya disuruh menaruh di laci,’’ katanya.

Baca Juga :  Ditemukan Telentang Bersama Rokok Menyala

Mustain meyakini, uang itu sudah sampai ke tangan MKP. Pasalnya, usai menyetornya, tak ada permintaan serupa. ’’Kalau tidak setor, pasti ditelepon-telepon terus,’’ bebernya.

Kepala BKPP Susantoso juga memberikan kesaksian serupa. Ia menyetor uang hasil transaksi jual beli jabatan ke meja kerja MKP, di peringgitan. Diterangkan Susantoso, saat MKP menjabat, jabatan di Pemkab Mojokerto memiliki tarif yang sangat jelas. Seperti, jabatan setingkat selon IV dibanderol Rp 10-15 juta, kabid, sekretaris, dan camat Rp 50 juta, dan eselon II sebesar Rp 100 juta.

’’Lalu, saudara saksi, saat menjabat kepala BKPP, bayar berapa?’’ celetuk jaksa KPK Arief Suhermanto.

Susantoso memastikan, selama menjabat di berbagai institusi, ia tak.pernah membayar uang sepeser pun. Berbagai uang yang disetorkan, hanya berupa titipan dari berbagai pejabat yang ingin promosi. ’’Selama 2 tahun, ada Rp 540 juta,’’ katanya. Uang sebanyak itu, terang dia, dilakukan bertahap. Dari besaran Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

Baca Juga :  Pemkot Terima Bantuan 50 Ton Pupuk dari PT Petrokimia

Kepala Disnaker Bambang Purwanto juga menyetor uang sebesar Rp 215 juta. Dengan rincian, uang senilai Rp 200 juta untuk tasyakuran atas jabatan eselon II yang didudukinya, dan sisanya Rp 15 juta untuk urunan membeli jet ski.

Eks Kadinkes Endang Sri Wulan juga memberi kesaksian jika dirinya kerap mengeluarkan uang saat MKP turun ke desa-desa. ’’Saat itu, saat sambang desa. Saya keluarkan uang pribadi. Besarannya Rp 3 juta,’’ katanya.

Tak hanya sekali. Endang mengaku, berulang-ulang melakulan hal serupa. Uang itu bersumber dari honor yang diterimanya. ’’Ada juga. Rp 15 juta. Itu urunan OPD untuk mamin dan setor ke BKPKA,” jelas dia.

Saksi lain yang dihadirkan adalah mantan Kadinkop Yoko Priyono yang setor Rp 29 juta, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Ustadzi Rois Rp 4 juta dan Kepala BPKAD Mieke Juli Astuti.

Sementara itu, menanggapi berbagai keterangan tujuh saksi,  MKP tak banyak membantahnya. Ia justru lebih banyak menerangkan tentang proses nonjob yang dilakukan selama ini. ’’Semua ada mekanisme yang mulia. Tidak semena-mena. Ada baperjakat,’’ jelas dia. (ron/abi)

SURABAYA , Jawa Pos Radar Mojokerto – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) memperlakukan para pejabatnya sebagai sapi perah. Berbagai jenis kebutuhan pribadinya harus dipenuhi.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin. Mustain, mantan kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) ini menceritakan, permintaan kerap dilakukan MKP selama dirinya menduduki jabatan penting. ’’Saya pernah dikontak Nono (Nano Santoso Hudiarto). Minta uang Rp 25 juta dan ketemu di kafe di Jalan Majapahit. Lokasinya sekarang Pizza Hut,” katanya.

Nono merupakan timses MKP saat mencalonkan sebagai bupati di periode pertama. Sejak itu, ia dipercaya sebagai ’’Baperjakat’’. Tak ada alasan jelas peruntukan uang tersebut. Namun, Mustain yang pernah diancam Nono, tak bernyali menolaknya. ’’Waktu itu, saya Kepala Bakesbang. Diancam. Kalau ada apa-apa, jangan menyesal,’’ tandasnya.

Saat itu, Mustain mengingat, dirinya ditawari menduduki kursi kepala BKPP. Namun, karena diminta membayar Rp 200 juta, ia menolaknya. ’’Akhirnya, saya bayar dua kali. Pertama, Rp 100 juta dan saya serahkan di rumah istri mudanya. Di Menanggal Mojosari,’’ ungkap Mustain.

Selain menerima upeti melalui orang terdekatnya, berbagai setoran pejabat juga bisa dilakukan melalui laci yang disediakan secara khusus.  Mustain, yang saat itu menjabat Kepala Disperindag ini, mengatakan, pernah dihubungi inspektur Bambang Sugeng dan meminta uang Rp 25 juta. ’’Ada ruangan di atas kantor BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan). Dan, uangnya disuruh menaruh di laci,’’ katanya.

Baca Juga :  Pemkot Terima Bantuan 50 Ton Pupuk dari PT Petrokimia

Mustain meyakini, uang itu sudah sampai ke tangan MKP. Pasalnya, usai menyetornya, tak ada permintaan serupa. ’’Kalau tidak setor, pasti ditelepon-telepon terus,’’ bebernya.

- Advertisement -

Kepala BKPP Susantoso juga memberikan kesaksian serupa. Ia menyetor uang hasil transaksi jual beli jabatan ke meja kerja MKP, di peringgitan. Diterangkan Susantoso, saat MKP menjabat, jabatan di Pemkab Mojokerto memiliki tarif yang sangat jelas. Seperti, jabatan setingkat selon IV dibanderol Rp 10-15 juta, kabid, sekretaris, dan camat Rp 50 juta, dan eselon II sebesar Rp 100 juta.

’’Lalu, saudara saksi, saat menjabat kepala BKPP, bayar berapa?’’ celetuk jaksa KPK Arief Suhermanto.

Susantoso memastikan, selama menjabat di berbagai institusi, ia tak.pernah membayar uang sepeser pun. Berbagai uang yang disetorkan, hanya berupa titipan dari berbagai pejabat yang ingin promosi. ’’Selama 2 tahun, ada Rp 540 juta,’’ katanya. Uang sebanyak itu, terang dia, dilakukan bertahap. Dari besaran Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

Baca Juga :  Ditemukan Telentang Bersama Rokok Menyala

Kepala Disnaker Bambang Purwanto juga menyetor uang sebesar Rp 215 juta. Dengan rincian, uang senilai Rp 200 juta untuk tasyakuran atas jabatan eselon II yang didudukinya, dan sisanya Rp 15 juta untuk urunan membeli jet ski.

Eks Kadinkes Endang Sri Wulan juga memberi kesaksian jika dirinya kerap mengeluarkan uang saat MKP turun ke desa-desa. ’’Saat itu, saat sambang desa. Saya keluarkan uang pribadi. Besarannya Rp 3 juta,’’ katanya.

Tak hanya sekali. Endang mengaku, berulang-ulang melakulan hal serupa. Uang itu bersumber dari honor yang diterimanya. ’’Ada juga. Rp 15 juta. Itu urunan OPD untuk mamin dan setor ke BKPKA,” jelas dia.

Saksi lain yang dihadirkan adalah mantan Kadinkop Yoko Priyono yang setor Rp 29 juta, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Ustadzi Rois Rp 4 juta dan Kepala BPKAD Mieke Juli Astuti.

Sementara itu, menanggapi berbagai keterangan tujuh saksi,  MKP tak banyak membantahnya. Ia justru lebih banyak menerangkan tentang proses nonjob yang dilakukan selama ini. ’’Semua ada mekanisme yang mulia. Tidak semena-mena. Ada baperjakat,’’ jelas dia. (ron/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/