alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Laporan Keuangan Pemkab Penuhi Tujuh Unsur Penting

Secara lengkap, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.

Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah didampingi oleh Wagub Jatim dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim berpesan, prestasi WTP menandakan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik.

Baca Juga :  Kembangkan Kemandirian Ekonomi Pemuda

Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini yang memerlukan transaksi pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif, tetapi aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari.

’’WTP menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara baik dan seksama. Untuk daerah yang belum mendapatkan WTP, mari kita dorong bersama agar akuntabilitas penggunaan anggaran ke depannya bisa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik,’’ pungkasnya. (tik)

Secara lengkap, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.

Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah didampingi oleh Wagub Jatim dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim berpesan, prestasi WTP menandakan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik.

Baca Juga :  Bayi Itu Tewas sebelum Dibuang ke Sungai

Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini yang memerlukan transaksi pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif, tetapi aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari.

’’WTP menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara baik dan seksama. Untuk daerah yang belum mendapatkan WTP, mari kita dorong bersama agar akuntabilitas penggunaan anggaran ke depannya bisa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik,’’ pungkasnya. (tik)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/