alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Pemindahan Ibu Kota dan Kantor Bupati Mojokerto Batal

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan pandemi Covid-919 ditaksir berdampak luas terhadap program-program di pemerintahan. Tak terkecuali terhadap rencana pemindahan ibu kota dan kantor Bupati Mojokerto.

Rencana yang digagas sejak tahun lalu itu agaknya berpotensi tertunda. Mengingat, hingga kini, perkembangan rencana pemindahannya belum juga memiliki kejelasan. Padahal, tak mudah untuk memudahkan ibu kota dan kantor bupati pada satu masa tahun anggaran.

Terlebih, keberadaan pandemi Covid-19 diprediksi kian menyulitkan memuluskan rencana tersebut. Lantaran, disebut-sebut mata anggaran untuk mendukung program itu tergulung oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sedianya, rencana pemindahan ibu kota dan kantor bupati itu terlebih dahulu diatur dengan pembuatan regulasinya. Yakni, aturan daerah terkait program tersebut. Pemkab sedianya mengawali pembuatan aturan itu melalui rancangan perubahan perda tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto.

Revisi atas RTRW tersebut dijadikan landasan untuk membuat rencana perubahan tata ruang wilayah yang sedianya digunakan untuk tempat pemindahan ibu kota dan kantor bupati. Meski begitu, revisi atas perda RTRW tersebut belum juga masuk ke DPRD Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Vaksin Tahap ke-50 Datang, Pemerintah Pastikan Semua Vaksin Berkhasiat

Disebut-sebut, kini masih memasuki tahapan rancangan awal atas raperda RTRW. Yang mana, diwajibkan terlebih dahulu bagi pemerintah daerah yang ingin memindahkan lokasi ibu kota dan kantor pemerintahan mengantongi persetujuan pemerintah pusat.

’’Untuk rencana pemindahan ibu kota dan kantor bupati sementara ditunda,’’ ujar Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariyono, kemarin. Praktis, adanya rencana penundaan itu membuat anggaran yang sebelumnya diplot untuk pengadaan lahan diperkirakan juga turut tertunda.

Kendati demikian, Hariyono menandaskan rencana pemindahan ibu kota itu tetap masuk dalam skema revisi RTRW yang tengah disorong ke dewan. Sedianya, sebelumnya mengajukan raperda revisi RTRW ke dewan, pemkab terlebih dahulu menyusun rancangan awal (ranwal) raperda revisi RTRW.

Baca Juga :  Ini Kata Polisi soal Penggerebekan Gudang Beras Diduga Oplosan

Ranwal itu di antaranya wajib mengantongi sejumlah rekomendasi dari instansi teknis di tingkat pusat. ’’Sekarang ini sedang dibahas ranwal raperdanya,’’ tambah Hariyono.

Terpisah, Kepala Bapemperda DPRD Kabupaten Mojokerto Khusairin, menyatakan, revisi atas raperda RTRW sebelumnya disorong ke dewan diawali dengan penyampaian dokumen persetujuan perubahan substansial. Daftar perubahan substansial itu sedianya diajukan ke pemerintah pusat.

’’Salah satunya, mencocokkan perubahan substansial atas revisi RTRW tersebut terhadap RTRW tingkat pusat,’’ ujar dia. Diketahui sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota dan kantor Bupati Mojokerto kembali digagas pemkab sejak tahun 2019 lalu.

Sejumlah lokasi disasar sebagai calon lokasi pemindahan, seperti di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, hingga Kecamatan Mojosari. Pemkab juga menyediakan anggaran Rp 50 miliar untuk pengadaan lahan untuk calon lokasi ibu kota dan kantor bupati.

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan pandemi Covid-919 ditaksir berdampak luas terhadap program-program di pemerintahan. Tak terkecuali terhadap rencana pemindahan ibu kota dan kantor Bupati Mojokerto.

Rencana yang digagas sejak tahun lalu itu agaknya berpotensi tertunda. Mengingat, hingga kini, perkembangan rencana pemindahannya belum juga memiliki kejelasan. Padahal, tak mudah untuk memudahkan ibu kota dan kantor bupati pada satu masa tahun anggaran.

Terlebih, keberadaan pandemi Covid-19 diprediksi kian menyulitkan memuluskan rencana tersebut. Lantaran, disebut-sebut mata anggaran untuk mendukung program itu tergulung oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sedianya, rencana pemindahan ibu kota dan kantor bupati itu terlebih dahulu diatur dengan pembuatan regulasinya. Yakni, aturan daerah terkait program tersebut. Pemkab sedianya mengawali pembuatan aturan itu melalui rancangan perubahan perda tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto.

Revisi atas RTRW tersebut dijadikan landasan untuk membuat rencana perubahan tata ruang wilayah yang sedianya digunakan untuk tempat pemindahan ibu kota dan kantor bupati. Meski begitu, revisi atas perda RTRW tersebut belum juga masuk ke DPRD Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Keamanan Kampung Diserahkan Siskamling

Disebut-sebut, kini masih memasuki tahapan rancangan awal atas raperda RTRW. Yang mana, diwajibkan terlebih dahulu bagi pemerintah daerah yang ingin memindahkan lokasi ibu kota dan kantor pemerintahan mengantongi persetujuan pemerintah pusat.

- Advertisement -

’’Untuk rencana pemindahan ibu kota dan kantor bupati sementara ditunda,’’ ujar Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariyono, kemarin. Praktis, adanya rencana penundaan itu membuat anggaran yang sebelumnya diplot untuk pengadaan lahan diperkirakan juga turut tertunda.

Kendati demikian, Hariyono menandaskan rencana pemindahan ibu kota itu tetap masuk dalam skema revisi RTRW yang tengah disorong ke dewan. Sedianya, sebelumnya mengajukan raperda revisi RTRW ke dewan, pemkab terlebih dahulu menyusun rancangan awal (ranwal) raperda revisi RTRW.

Baca Juga :  Moratorium Belum Dicabut, Dilarang Dirikan SMA Baru

Ranwal itu di antaranya wajib mengantongi sejumlah rekomendasi dari instansi teknis di tingkat pusat. ’’Sekarang ini sedang dibahas ranwal raperdanya,’’ tambah Hariyono.

Terpisah, Kepala Bapemperda DPRD Kabupaten Mojokerto Khusairin, menyatakan, revisi atas raperda RTRW sebelumnya disorong ke dewan diawali dengan penyampaian dokumen persetujuan perubahan substansial. Daftar perubahan substansial itu sedianya diajukan ke pemerintah pusat.

’’Salah satunya, mencocokkan perubahan substansial atas revisi RTRW tersebut terhadap RTRW tingkat pusat,’’ ujar dia. Diketahui sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota dan kantor Bupati Mojokerto kembali digagas pemkab sejak tahun 2019 lalu.

Sejumlah lokasi disasar sebagai calon lokasi pemindahan, seperti di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, hingga Kecamatan Mojosari. Pemkab juga menyediakan anggaran Rp 50 miliar untuk pengadaan lahan untuk calon lokasi ibu kota dan kantor bupati.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/