alexametrics
24.2 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Gugatan Terhadap Satpol PP Kandas

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Gugatan perdata yang diajukan warga Kranggan Gang I, Kota Mojokerto terhadap Satpol PP yang telah menyegel rumahnya, berakhir kandas. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan atas pemberhentian pembangunan dan pemasangan pita kuning tersebut.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, mengatakan, penyegelan yang dilakukan 11 Juli 2019 silam, dinilai sudah sesuai prosedur. Ia pun tak gegabah saat mengeluarkan keputusan tersebut. ’’Setiap kami mengeluarkan keputusan, hingga melakukan penyegelan, kami tidak pernah sembarang. Selalu ada kajian yang sangat jelas,’’ ujarnya usai menerima Salinan putusan, Rabu (8/4).

Dikatakan Dodik, penyegelan sebuah rumah milik warga di Kranggan tersebut juga sudah melalui proses kajian yang matang. Di antaranya meneliti legalitas mendirikan bangunan. ’’Seharusnya ada izin. Yakni, IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Tetapi, nyatanya, tidak ada izin itu,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Waspada Kiriman Air Kali Kromong

Menurut Dodik, penyegelan serupa juga terjadi di sejumlah bangunan. Baginya, untuk mendirikan sebuah rumah, warga diwajibkan mengantongi IMB. ’’Di mana pun, kalau ada bangunan tidak berizin, kami akan melakukan penyegelan,’’ tegas mantan Kabag Humas Setdakot Mojokerto tersebut.

Sementara itu, dalam salinan putusan atas gugatan disebutkan, majelis hakim Dedy Kurniawan, SH, I Dewa Gede Puja, SH dan Gusman Balkhan, SH sepakat menolak gugatan yang diajukan Mu’ari, warga Kranggan gang I tersebut.

Putusan yang dijatuhkan hakim mendasar sejumlah pertimbangan. Di antaranya, kasus penyegelan rumah yang diajukan ke PTUN dianggap salah alamat. Karena, PTUN Surabaya dianggap tak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut.

Tak hanya itu. Hakim juga menyebut, jika alat bukti dan dalil-dalil yang telah diajukan penggugat dan tergugat selama proses persidangan berlangsung, tidak relevan dengan pokok sengketa.

Baca Juga :  Kota Mojokerto 6 Kali Berturut-turut Raih WTP

Sementara itu, Iwut Widiantoro, mengaku belum menentukan sikap atas putusan tersebut. Apakah akan mengajukan banding atau justru menerima putusan. ’’Kita masih menunggu BPN untuk mengukur lokasi,’’ ujarnya.

Pengukuran lokasi, kata dia, untuk mengetahui batas-batasan tanah di sekitar lokasi sengketa. Termasuk, tanah milik mantan lurah yang berada di sampingnya. ’’Kita kaji dulu. Kita tentukan setelah muncul hasil dari BPN,’’ pungkas dia.

Gugatan yang diajukan ke Pemkot Mojokerto menyusul langkah satpol PP yang telah melakukan penyegelan terhadap rumah kliennya. Menurut Iwut, penyegelan tersebut mengakibatkan pembangunan rumah, terganjal dan tidak bisa diteruskan. Padahal, rumah tersebut sangat dibutuhkan bagi keluarga kliennya.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Gugatan perdata yang diajukan warga Kranggan Gang I, Kota Mojokerto terhadap Satpol PP yang telah menyegel rumahnya, berakhir kandas. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan atas pemberhentian pembangunan dan pemasangan pita kuning tersebut.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, mengatakan, penyegelan yang dilakukan 11 Juli 2019 silam, dinilai sudah sesuai prosedur. Ia pun tak gegabah saat mengeluarkan keputusan tersebut. ’’Setiap kami mengeluarkan keputusan, hingga melakukan penyegelan, kami tidak pernah sembarang. Selalu ada kajian yang sangat jelas,’’ ujarnya usai menerima Salinan putusan, Rabu (8/4).

Dikatakan Dodik, penyegelan sebuah rumah milik warga di Kranggan tersebut juga sudah melalui proses kajian yang matang. Di antaranya meneliti legalitas mendirikan bangunan. ’’Seharusnya ada izin. Yakni, IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Tetapi, nyatanya, tidak ada izin itu,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Bermain Semburan Api, Wajah dan Leher Reyhan Terbakar

Menurut Dodik, penyegelan serupa juga terjadi di sejumlah bangunan. Baginya, untuk mendirikan sebuah rumah, warga diwajibkan mengantongi IMB. ’’Di mana pun, kalau ada bangunan tidak berizin, kami akan melakukan penyegelan,’’ tegas mantan Kabag Humas Setdakot Mojokerto tersebut.

Sementara itu, dalam salinan putusan atas gugatan disebutkan, majelis hakim Dedy Kurniawan, SH, I Dewa Gede Puja, SH dan Gusman Balkhan, SH sepakat menolak gugatan yang diajukan Mu’ari, warga Kranggan gang I tersebut.

Putusan yang dijatuhkan hakim mendasar sejumlah pertimbangan. Di antaranya, kasus penyegelan rumah yang diajukan ke PTUN dianggap salah alamat. Karena, PTUN Surabaya dianggap tak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut.

- Advertisement -

Tak hanya itu. Hakim juga menyebut, jika alat bukti dan dalil-dalil yang telah diajukan penggugat dan tergugat selama proses persidangan berlangsung, tidak relevan dengan pokok sengketa.

Baca Juga :  Pilih Saja, Dibongkar Sendiri atau Dibongkar Satpol PP

Sementara itu, Iwut Widiantoro, mengaku belum menentukan sikap atas putusan tersebut. Apakah akan mengajukan banding atau justru menerima putusan. ’’Kita masih menunggu BPN untuk mengukur lokasi,’’ ujarnya.

Pengukuran lokasi, kata dia, untuk mengetahui batas-batasan tanah di sekitar lokasi sengketa. Termasuk, tanah milik mantan lurah yang berada di sampingnya. ’’Kita kaji dulu. Kita tentukan setelah muncul hasil dari BPN,’’ pungkas dia.

Gugatan yang diajukan ke Pemkot Mojokerto menyusul langkah satpol PP yang telah melakukan penyegelan terhadap rumah kliennya. Menurut Iwut, penyegelan tersebut mengakibatkan pembangunan rumah, terganjal dan tidak bisa diteruskan. Padahal, rumah tersebut sangat dibutuhkan bagi keluarga kliennya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/