alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Kades Nono Sulit Berkelit dari Dakwaan Pidana Pemilu

MOJOKERTO – Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, dipastikan sulit berkelit dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Potensi itu menyusul keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan jaksa di ruang persidangan, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Jumat (7/12), cukup memberatkan.

Salah satu saksi yang memberatkan adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq. Ia menyebut, langkah kades melakukan penyambutan cawapres Sandiaga Uno 21 Oktober lalu, masuk dalam kategori kampanye.

Alasannya sederhana. Unsur kampanye itu terlihat dari banyaknya banner, spanduk dan warga yang hadir dalam pertemuan itu. ’’Masuk kategori kampanye. Dan dalam aturan disebut pertemuan tertutup,’’ imbuhnya.

Selain itu, Yuhan mengaku sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap aturan yang melarang kepala desa terlibat dalam politik praktis.

Tak hanya Yuhan. JPU juga menghadirkan Sunardi Almi. Ia merupakan ketua Karang Taruna Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, yang hadir dalam pertemuan dua hari sebelum prosesi penyambutan cawapres.

Pria yang kesehariannya bekerja sebagai leader di PT Multi Bintang Indonesia (MBI) ini, menceritakan, pasca terjadinya pertemuan malam itu, pagi harinya ia memesan spanduk dan menghabiskan dana hingga hampir Rp 1 juta.

Baca Juga :  Momentum Tingkatkan Profesionalisme, Menjunjung Tinggi Kebersamaan

Tak hanya itu, ia juga menyewa kelompok patrol untuk meramaikan suasana. Awalnya, Sunardi mengaku hanya menyewa selama 2 jam dengan biaya Rp 500 ribu. Namun, kehadiran Sandiaga Uno yang molor, terjadi pembengkakan biaya. Total sebesar Rp 1,5 juta.

Ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat SH, yang mendengar keterangan saksi, mulai mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. ’’ ’’Biayanya dari mana?’’ ujarnya.

Sunardi yang menggunakan hem warna biru tua itu, mengaku dengan tegas jika semua biaya ditanggung dirinya. Namun, karena terjadi pembengkakan anggaran, ia baru meminta bantuan kades. ’’Saya akhirnya menyuruh kades untuk membayar,’’ imbuh Sunardi.

Tak hanya soal aliran dana yang nampak ditutup-tutupi. Pria ini juga sempat kelabakan saat dicecar tentang posisi dirinya saat Sandiaga Uno mampir ke lokasi itu.

Semula ia mengaku berjarak beberapa meter dari kades. Namun, saat JPU Ivan Yoko, SH menunjuk sebuah foto, Sunardi pun tak mampu mengelaknya.

Tak cukup hanya di situ. Ivan Yoko juga membeber jika Sunardi sempat ikut nyawer sejumlah penyanyi yang hadir di lokasi. ’’Untuk beli spanduk saja, uang tidak cukup. Kenapa ikut nyawer?’’ katanya menggelitik.

Baca Juga :  Suplai Air Delapan Kecamatan Terputus

Saksi lain yang dihadirkan kemarin adalah Mujianto. Ia merupakan seorang pemilik channel YouTube, Toyik Production. Sejak beberapa tahun lalu, ia merupakan orang kepercayaan kades dalam proses dokumentasi dan selalu menggunggahnya ke jaringan online.

Saat itu, ia pun dihubungi dan dibayar senilai Rp 1 juta. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Abdul Malik, SH, menjelaskan, seluruh saksi yang dihadirkan justru meringankan kliennya.

Karena, selama ini, KPU tak pernah melakukan sosialisasi atas pelarangan itu. ’’KPU tidak pernah sosialisasi terkait pelarangan itu,’’ ujarnya.

Dengan begitu, seharusnya hakim memberikan vonis yang layak atas ketidakpahaman tersebut. ’’Kami tetap ikuti proses peradilan. Dan meminta hakim untuk memberikan vonis seadil-adilnya,’’ tambah Malik.

Permintaan ke hakim itu, dianggap layak. Karena, saksi-saksi yang dihadirkan JPU, dianggap tak memberatkan. ’’Makanya, saya juga tidak jadi mengajukan saksi a de charge (meringankan),’’ pungkasnya.

Terpisah, ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat SH, mengatakan, pemeriksaan saksi sudah rampung. Dan akan melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU pada Selasa (11/12).

Sedangkan, keesokan harinya akan digelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi. 

MOJOKERTO – Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, dipastikan sulit berkelit dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Potensi itu menyusul keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan jaksa di ruang persidangan, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Jumat (7/12), cukup memberatkan.

Salah satu saksi yang memberatkan adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq. Ia menyebut, langkah kades melakukan penyambutan cawapres Sandiaga Uno 21 Oktober lalu, masuk dalam kategori kampanye.

Alasannya sederhana. Unsur kampanye itu terlihat dari banyaknya banner, spanduk dan warga yang hadir dalam pertemuan itu. ’’Masuk kategori kampanye. Dan dalam aturan disebut pertemuan tertutup,’’ imbuhnya.

- Advertisement -

Selain itu, Yuhan mengaku sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap aturan yang melarang kepala desa terlibat dalam politik praktis.

Tak hanya Yuhan. JPU juga menghadirkan Sunardi Almi. Ia merupakan ketua Karang Taruna Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, yang hadir dalam pertemuan dua hari sebelum prosesi penyambutan cawapres.

Pria yang kesehariannya bekerja sebagai leader di PT Multi Bintang Indonesia (MBI) ini, menceritakan, pasca terjadinya pertemuan malam itu, pagi harinya ia memesan spanduk dan menghabiskan dana hingga hampir Rp 1 juta.

Baca Juga :  Catat! Pemkot Mojokerto Butuh 900 Tenaga CPNS

Tak hanya itu, ia juga menyewa kelompok patrol untuk meramaikan suasana. Awalnya, Sunardi mengaku hanya menyewa selama 2 jam dengan biaya Rp 500 ribu. Namun, kehadiran Sandiaga Uno yang molor, terjadi pembengkakan biaya. Total sebesar Rp 1,5 juta.

Ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat SH, yang mendengar keterangan saksi, mulai mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. ’’ ’’Biayanya dari mana?’’ ujarnya.

Sunardi yang menggunakan hem warna biru tua itu, mengaku dengan tegas jika semua biaya ditanggung dirinya. Namun, karena terjadi pembengkakan anggaran, ia baru meminta bantuan kades. ’’Saya akhirnya menyuruh kades untuk membayar,’’ imbuh Sunardi.

Tak hanya soal aliran dana yang nampak ditutup-tutupi. Pria ini juga sempat kelabakan saat dicecar tentang posisi dirinya saat Sandiaga Uno mampir ke lokasi itu.

Semula ia mengaku berjarak beberapa meter dari kades. Namun, saat JPU Ivan Yoko, SH menunjuk sebuah foto, Sunardi pun tak mampu mengelaknya.

Tak cukup hanya di situ. Ivan Yoko juga membeber jika Sunardi sempat ikut nyawer sejumlah penyanyi yang hadir di lokasi. ’’Untuk beli spanduk saja, uang tidak cukup. Kenapa ikut nyawer?’’ katanya menggelitik.

Baca Juga :  Ketika Guru Harus Bersiasat di Tengah Pandemi

Saksi lain yang dihadirkan kemarin adalah Mujianto. Ia merupakan seorang pemilik channel YouTube, Toyik Production. Sejak beberapa tahun lalu, ia merupakan orang kepercayaan kades dalam proses dokumentasi dan selalu menggunggahnya ke jaringan online.

Saat itu, ia pun dihubungi dan dibayar senilai Rp 1 juta. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Abdul Malik, SH, menjelaskan, seluruh saksi yang dihadirkan justru meringankan kliennya.

Karena, selama ini, KPU tak pernah melakukan sosialisasi atas pelarangan itu. ’’KPU tidak pernah sosialisasi terkait pelarangan itu,’’ ujarnya.

Dengan begitu, seharusnya hakim memberikan vonis yang layak atas ketidakpahaman tersebut. ’’Kami tetap ikuti proses peradilan. Dan meminta hakim untuk memberikan vonis seadil-adilnya,’’ tambah Malik.

Permintaan ke hakim itu, dianggap layak. Karena, saksi-saksi yang dihadirkan JPU, dianggap tak memberatkan. ’’Makanya, saya juga tidak jadi mengajukan saksi a de charge (meringankan),’’ pungkasnya.

Terpisah, ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat SH, mengatakan, pemeriksaan saksi sudah rampung. Dan akan melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU pada Selasa (11/12).

Sedangkan, keesokan harinya akan digelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/