alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Yang Menolak, Bakal Dijatuhi Disanksi

SEMENTARA itu, Pemkab Mojokerto mengeluarkan surat edaran (SE) terkait percepatan vaksinasi. Tak sekadar mewajibkan mereka yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, tetapi juga menyiapkan sanksi dan denda bagi yang menolaknya.

’’SE ini sebagai tindak lanjut perpres dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah sesuai yang ditetapkan pemerintah,’’ ungkap Kabag Hukum Setdakab Mojokerto Tatang Marhendrata, kemarin.

SE Nomor 130/2980/416-012/2021 juga sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. SE yang ditetapkan pada 4 Oktober oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati ini sekaligus mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah berlangsung sejak awal September lalu.

Pemerintah tak hanya mewajibkan tenaga kependidikan dan pendidik, tetapi juga terhadap siswa dan seluruh keluarganya yang terlibat dalam proses pembelajaran. ’’Ini untuk mengantisipasi munculnya klaster di lingkungan pendidikan dan keluarga, karena keduanya saling keterkaitan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Akibat Dihukum Squat Jump, Siswa Ini Hanya Bisa Berbaring

Hemat Tatang, di tengah PTM berlangsung, lingkungan sekolah dan keluarga saling berkaitan. Khawatirnya, jika peserta didik ada yang terpapar Covid-19 saat di sekolah, bakal membahayakan keluarga yang belum tervaksin. ’’Bisa saudara, ibu, ayah, paman, apalagi yang di rumah itu ada yang usia lanjut yang rentan. Makanya kita upayakan juga agar mereka yang menjadi keluarga siswa yang mengikuti PTM wajib divaksin juga,’’ jelas Tatang.

Berbeda saat keluarga sudah tervaksin. Setidaknya saat siswa yang terpapar Covid-19 pulang ke rumah dan berinteraksi dengan keluarga, risiko yang ditimbulkan lebih ringan lantaran herd immunity yang terbentuk. ’’Itu juga untuk mempercepat target persentase vaksin daerah. Itu kan salah satu upaya pemerintah. Sanksinya bagi mereka yang menolak divaksin juga tertuang dalam SE ini,’’ tegasnya.

Dikatakannya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Meliputi, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau penghentian bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau berupa denda. ’’Sanksi itu kita sesuaikan dengan yang tertuang pada pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020,’’ paparnya.

Baca Juga :  Rintis Usaha Nasi Kotak hingga Beralih Jualan Gorengan

Dalam poin 7, pelaksanaan SE ini didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sebelumnya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati juga menegaskan jika vaksin menjadi syarat bansos itu sebenarnya bukan muncul akibat sulitnya mencari sasaran vaksin yang terjadi di Mojokerto. Melainkan amanat dari perpres yang sebelumnya diundangkan pada 10 Februari lalu. Tak urung, daerah tidak mungkin tidak melaksanakan perpres itu. Namun, bagaimana pemerintah daerah itu melaksanakan, tetapi di lapangan tidak sampai menimbulkan gejolak.

’’Kalau ada aturan itu, kan mengikat. Jadi tetap harus dilaksanakan dan memperhitungkan pelaksanaan di lapangan agar tidak menimbulkan gejolak,’’ katanya. (ori/abi)

SEMENTARA itu, Pemkab Mojokerto mengeluarkan surat edaran (SE) terkait percepatan vaksinasi. Tak sekadar mewajibkan mereka yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, tetapi juga menyiapkan sanksi dan denda bagi yang menolaknya.

’’SE ini sebagai tindak lanjut perpres dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah sesuai yang ditetapkan pemerintah,’’ ungkap Kabag Hukum Setdakab Mojokerto Tatang Marhendrata, kemarin.

SE Nomor 130/2980/416-012/2021 juga sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. SE yang ditetapkan pada 4 Oktober oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati ini sekaligus mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah berlangsung sejak awal September lalu.

Pemerintah tak hanya mewajibkan tenaga kependidikan dan pendidik, tetapi juga terhadap siswa dan seluruh keluarganya yang terlibat dalam proses pembelajaran. ’’Ini untuk mengantisipasi munculnya klaster di lingkungan pendidikan dan keluarga, karena keduanya saling keterkaitan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Tempat Ngopi Santai dan Cozy

Hemat Tatang, di tengah PTM berlangsung, lingkungan sekolah dan keluarga saling berkaitan. Khawatirnya, jika peserta didik ada yang terpapar Covid-19 saat di sekolah, bakal membahayakan keluarga yang belum tervaksin. ’’Bisa saudara, ibu, ayah, paman, apalagi yang di rumah itu ada yang usia lanjut yang rentan. Makanya kita upayakan juga agar mereka yang menjadi keluarga siswa yang mengikuti PTM wajib divaksin juga,’’ jelas Tatang.

Berbeda saat keluarga sudah tervaksin. Setidaknya saat siswa yang terpapar Covid-19 pulang ke rumah dan berinteraksi dengan keluarga, risiko yang ditimbulkan lebih ringan lantaran herd immunity yang terbentuk. ’’Itu juga untuk mempercepat target persentase vaksin daerah. Itu kan salah satu upaya pemerintah. Sanksinya bagi mereka yang menolak divaksin juga tertuang dalam SE ini,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Dikatakannya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Meliputi, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau penghentian bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau berupa denda. ’’Sanksi itu kita sesuaikan dengan yang tertuang pada pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020,’’ paparnya.

Baca Juga :  11 Pejabat Disumpah di Tengah Pasar

Dalam poin 7, pelaksanaan SE ini didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sebelumnya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati juga menegaskan jika vaksin menjadi syarat bansos itu sebenarnya bukan muncul akibat sulitnya mencari sasaran vaksin yang terjadi di Mojokerto. Melainkan amanat dari perpres yang sebelumnya diundangkan pada 10 Februari lalu. Tak urung, daerah tidak mungkin tidak melaksanakan perpres itu. Namun, bagaimana pemerintah daerah itu melaksanakan, tetapi di lapangan tidak sampai menimbulkan gejolak.

’’Kalau ada aturan itu, kan mengikat. Jadi tetap harus dilaksanakan dan memperhitungkan pelaksanaan di lapangan agar tidak menimbulkan gejolak,’’ katanya. (ori/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/