alexametrics
24.2 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Calon Penerima BLT di Kabupaten Mojokerto Terdata 29 Ribu Keluarga

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Desakan agar segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 mulai dijawab Pemkab Mojokerto.

Setelah mengumpulkan data warga terdampak di setiap desa, pemkab kini telah menemukan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bahkan, dari hasil verifikasi sementara, setidaknya ada 29 ribu keluarga yang berhak menerima BLT sebesar Rp 600 ribu itu.

Jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat pendataan yang masih berjalan. Sebelumnya, 304 desa/kelurahan telah menyerahkan data calon warga yang berhak menerima BLT sesuai dengan kriteria atau parameter.

Dimulai dari  keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga yang sedang sakit kronis, hinggga keluarga terdampak wabah yang belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) rutin dari kemensos.

Baca Juga :  Rekor! Dalam Semalam, Lima Warga Mojokerto Dinyatakan Positif Covid-19

Setidaknya ada 37 ribu KK yang sudah terkumpul dan sudah diverifikasi oleh dinas sosial (dinsos). Dan dari jumlah tersebut, 8 ribu KK di antaranya tersortir lantaran sudah tercantum sebagai penerima bansos rutin. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Sehingga, total sementara keluarga calon penerima BLT kini sebesar 29 ribu KK. ’’Ya, jumlahnya segitu. Cuman ini masih data sementara, belum fix semuanya. Masih ada beberapa desa yang belum mengumpulkan,’’ tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhamad Hidayad.

Namun, dari jumlah tersebut tidak semuanya akan di-cover oleh APBD. Pemkab masih akan membagi penyaluran BLT bersama Dana Desa (DD). Saat ini, daftar calon penerima BLT masih dikembalikan ke pemerintah desa untuk dihitung berdasarkan kekuatan DD masing-masing.

Baca Juga :  Warga Meninggal dan Punya Mobil Dapat Jatah Bantuan Langsung Tunai

Jika dalam satu desa masih ada sisa daftar penerima yang belum ter-cover DD, maka kewajiban pemkab untuk menanggung sepenuhnya. ’’Data itu masih campuran, belum dibagi mana yang dicover DD, dan mana yang dibiayai pemda,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Kemendes TT telah menetapkan alokasi BLT DD sesuai persentase total DD setahun. Yakni, 25 persen untuk DD yang di bawah Rp 800 juta, 30 persen bagi DD antara Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, dan 35 persen bagi DD yang di atas Rp 1,2 miliar. (abi)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Desakan agar segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 mulai dijawab Pemkab Mojokerto.

Setelah mengumpulkan data warga terdampak di setiap desa, pemkab kini telah menemukan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bahkan, dari hasil verifikasi sementara, setidaknya ada 29 ribu keluarga yang berhak menerima BLT sebesar Rp 600 ribu itu.

Jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat pendataan yang masih berjalan. Sebelumnya, 304 desa/kelurahan telah menyerahkan data calon warga yang berhak menerima BLT sesuai dengan kriteria atau parameter.

Dimulai dari  keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga yang sedang sakit kronis, hinggga keluarga terdampak wabah yang belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) rutin dari kemensos.

Baca Juga :  Bikin Pengendara Penasaran, Raup Rp 1 Juta Per Hari

Setidaknya ada 37 ribu KK yang sudah terkumpul dan sudah diverifikasi oleh dinas sosial (dinsos). Dan dari jumlah tersebut, 8 ribu KK di antaranya tersortir lantaran sudah tercantum sebagai penerima bansos rutin. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Sehingga, total sementara keluarga calon penerima BLT kini sebesar 29 ribu KK. ’’Ya, jumlahnya segitu. Cuman ini masih data sementara, belum fix semuanya. Masih ada beberapa desa yang belum mengumpulkan,’’ tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhamad Hidayad.

- Advertisement -

Namun, dari jumlah tersebut tidak semuanya akan di-cover oleh APBD. Pemkab masih akan membagi penyaluran BLT bersama Dana Desa (DD). Saat ini, daftar calon penerima BLT masih dikembalikan ke pemerintah desa untuk dihitung berdasarkan kekuatan DD masing-masing.

Baca Juga :  30 Jadwal Job Batal, Bikin Video YouTube di Warkop

Jika dalam satu desa masih ada sisa daftar penerima yang belum ter-cover DD, maka kewajiban pemkab untuk menanggung sepenuhnya. ’’Data itu masih campuran, belum dibagi mana yang dicover DD, dan mana yang dibiayai pemda,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Kemendes TT telah menetapkan alokasi BLT DD sesuai persentase total DD setahun. Yakni, 25 persen untuk DD yang di bawah Rp 800 juta, 30 persen bagi DD antara Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, dan 35 persen bagi DD yang di atas Rp 1,2 miliar. (abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/