alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Desa Bergelimang Rupiah, Jatah ADD dan DD Naik Pesat

MOJOKERTO – Sebanyak 299 desa di Kabupaten Mojokerto bakal menikmati kucuran dana yang melimpah di sepanjang tahun 2019 ini. Bahkan, terjadi kenaikan yang sangat pesat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten  Mojokerto Ardi Sepdianto, mengatakan, kenaikan Dana Desa (DD) di tahun ini mencapai 18 persen. Dari yang semula Rp 208,535 miliar menjadi Rp 235,653 miliar.

Pun demikian dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran Rp 122,2 miliar di tahun 2019. Sementara, anggaran tahun lalu hanya Rp 108,8 miliar. ’’Kalau kenaikan ADD, kisaran 14 persen saja,’’ ungkapnya Senin (7/1).

Dengan kenaikan DD dan ADD tahun 2019 ini, maka anggaran setiap desa di Kabupaten Mojokerto, mencapai kisaran Rp 1 miliar. Bahkan, beberapa desa dengan tambahan Bantuan Keuangan (BK) Desa, akan jauh lebih besar.

Baca Juga :  SMAN 1 Kutorejo Bentuk Sekolah Tangguh dengan Sambel Kotang

Dikatakan Ardi, fokus penggunaan dana desa di tahun ini masih difokuskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, diharapkan, desa mampu mengeksplorasi pembangunan secara maksimal.

Untuk pengawasan penggunaan, Ardi menegaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan secara ketat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih longgar. Di tahun ini, penggunaan anggaran di tingkat desa, dilakukan secara online.

DPMD akan memberlakukan tata kelola keuangan berbasis daring. Bertajuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penggunaan anggaran bisa dipantau secara langsung. ’’Setiap saat, laporan yang masuk bisa kami pantau secara real time,’’ tegas dia.

Selain penggunaan anggaran, imbuh mantan Kabag Pemerintahan Setdakab ini, sistem tersebut mampu merekam seluruh perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.

Baca Juga :  Kuartal III Bantuan Presiden Penerima UMKM-PKL Ditambah

Ketatnya pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan yang kerap terjadi di proses penggelolaan dana bantuan tersebut. Penerapan sistem berbasis online di tingkat desa ini, dinilai Ardi sudah bisa berjalan cukup baik.

Karena, pemda sudah memberlakukan sejak awal tahun 2018 lalu. Bahkan, saat pengenalan sistem itu, pemda menerapkan sanksi yang sangat ketat. Desa yang tak memberlakukan Siskeudes dalam proses perencanaan program dan anggaran, maka kucuran dana yang dialokasikan, bakal ditahan. 

MOJOKERTO – Sebanyak 299 desa di Kabupaten Mojokerto bakal menikmati kucuran dana yang melimpah di sepanjang tahun 2019 ini. Bahkan, terjadi kenaikan yang sangat pesat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten  Mojokerto Ardi Sepdianto, mengatakan, kenaikan Dana Desa (DD) di tahun ini mencapai 18 persen. Dari yang semula Rp 208,535 miliar menjadi Rp 235,653 miliar.

Pun demikian dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran Rp 122,2 miliar di tahun 2019. Sementara, anggaran tahun lalu hanya Rp 108,8 miliar. ’’Kalau kenaikan ADD, kisaran 14 persen saja,’’ ungkapnya Senin (7/1).

Dengan kenaikan DD dan ADD tahun 2019 ini, maka anggaran setiap desa di Kabupaten Mojokerto, mencapai kisaran Rp 1 miliar. Bahkan, beberapa desa dengan tambahan Bantuan Keuangan (BK) Desa, akan jauh lebih besar.

Baca Juga :  Jadikan Sekolah sebagai Destinasi Wisata

Dikatakan Ardi, fokus penggunaan dana desa di tahun ini masih difokuskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, diharapkan, desa mampu mengeksplorasi pembangunan secara maksimal.

Untuk pengawasan penggunaan, Ardi menegaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan secara ketat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih longgar. Di tahun ini, penggunaan anggaran di tingkat desa, dilakukan secara online.

- Advertisement -

DPMD akan memberlakukan tata kelola keuangan berbasis daring. Bertajuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penggunaan anggaran bisa dipantau secara langsung. ’’Setiap saat, laporan yang masuk bisa kami pantau secara real time,’’ tegas dia.

Selain penggunaan anggaran, imbuh mantan Kabag Pemerintahan Setdakab ini, sistem tersebut mampu merekam seluruh perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.

Baca Juga :  Mojokerto Kurang 2.000 Guru PNS

Ketatnya pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan yang kerap terjadi di proses penggelolaan dana bantuan tersebut. Penerapan sistem berbasis online di tingkat desa ini, dinilai Ardi sudah bisa berjalan cukup baik.

Karena, pemda sudah memberlakukan sejak awal tahun 2018 lalu. Bahkan, saat pengenalan sistem itu, pemda menerapkan sanksi yang sangat ketat. Desa yang tak memberlakukan Siskeudes dalam proses perencanaan program dan anggaran, maka kucuran dana yang dialokasikan, bakal ditahan. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/