alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Setelah Kerja Keras Tim Berhasil Selamatkan Uang Negara

Dibayarnya tunggakan pajak senilai Rp 1,2 miliar mengharuskan pemda melalui Satpol PP Kabupaten Mojokerto membuka segel di area tambang, Jumat (6/8). Pemerintah pun menjamin legalitas galian C (sirtu) milik Widhi Sulthon Wahyudi yang berada di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, untuk kembali beroperasi sesuai titik koordinat.

Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono mengatakan, segel yang sebelumnya dipasang di dua akses masuk are tambang beberapa waktu lalu sudah dibuka. Pencopotan segel dilakukan sekitar pukul 13.00 bersama petugas gabungan. Terdiri Satpol PP, Polsek Gondang, Kecamatan Gondang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan perangkat Desa Jatidukuh. ’’Tambang yang sebelumnya kita segel, kita buka lagi setelah ada surat dari bapenda jika penunggak pajak sudah memenuhi kewajibannya,’’ ungkapnya, kemarin.

Pembukaan garis Pol PP dan papan pemberitahuan di dua pintu yang menjadi akses keluar-masuk pertambangan bagian utara dan selatan ikut disaksikan oleh Lukman, perwakilan dari pemilik tambang. ’’Kegiatan berjalan aman, lancar dan kondusif,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Lulusan Terbaik UMM Buktikan Bisnis dan Studi Bisa Sejalan

Dibayarnya tunggakan pajak tentu menjadikan pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang dilakukan pengusaha tambang sudah terselesaikan dengan baik. Kondisi itu juga mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini. ’’Secara otomatis, galian boleh lagi beroperasi sesuai aturan yang berlaku,’’ tuturnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan, keberhasilan menyelamatkan keuangan negara RP 1,2 miliar yang sebelumnya jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi kerja keras tim. ’’Upaya menyelamatkan uang negara (Rp 1,2 miliar) ini tentu menjadi kerja keras dan keberhasilan tim. Mulai, Bapenda, Satpol PP hingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto selaku pengacara negara,’’ ungkapnya.

Bambang berharap tidak lagi terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dia mengimbau para wajib pajak untuk taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Sebab, pemda tak tak mau kompromi. Apalagi bagi pengusana nakal tak mau bayar pajak, pemda tak segan bakal bertidak tegas. ’’Karena ini kaitannya dengan keuangan yang harus masuk ke negara,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Puskesmas Dilarang Tolak Pasien, Bumil dan Warga Luar Wajib Dilayani

Sebelumnya, Kamis (6/8), Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 1,2 miliar. Uang yang sebelumnya jadi temuan BPK itu berhasil ditagih dari penunggak pajak sektor tambang. Pembayaran tunggakan pajak tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 973/2302/416-202.4/2021 tertanggal 26 Juli 2021 dari Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto. Dan ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kabupaten Mojokerto Nomor SKK-160/M.5.23/GS/08/2021 pada 3 Agustus 2021. ’’Pembayaran tunggakan pajak minerba sebesar Rp 1.181.615.000 ini langsung diserahkan kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono.

Penyerahan yang berlangsung di ruang rapat Bapenda Kabupaten disaksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun ) Trian Yuli Diarsa dan Jaksa Pengacara Negara Kejari Kabupaten. 

Dibayarnya tunggakan pajak senilai Rp 1,2 miliar mengharuskan pemda melalui Satpol PP Kabupaten Mojokerto membuka segel di area tambang, Jumat (6/8). Pemerintah pun menjamin legalitas galian C (sirtu) milik Widhi Sulthon Wahyudi yang berada di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, untuk kembali beroperasi sesuai titik koordinat.

Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono mengatakan, segel yang sebelumnya dipasang di dua akses masuk are tambang beberapa waktu lalu sudah dibuka. Pencopotan segel dilakukan sekitar pukul 13.00 bersama petugas gabungan. Terdiri Satpol PP, Polsek Gondang, Kecamatan Gondang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan perangkat Desa Jatidukuh. ’’Tambang yang sebelumnya kita segel, kita buka lagi setelah ada surat dari bapenda jika penunggak pajak sudah memenuhi kewajibannya,’’ ungkapnya, kemarin.

Pembukaan garis Pol PP dan papan pemberitahuan di dua pintu yang menjadi akses keluar-masuk pertambangan bagian utara dan selatan ikut disaksikan oleh Lukman, perwakilan dari pemilik tambang. ’’Kegiatan berjalan aman, lancar dan kondusif,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Segel Satpol PP Dirusak

Dibayarnya tunggakan pajak tentu menjadikan pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang dilakukan pengusaha tambang sudah terselesaikan dengan baik. Kondisi itu juga mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini. ’’Secara otomatis, galian boleh lagi beroperasi sesuai aturan yang berlaku,’’ tuturnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan, keberhasilan menyelamatkan keuangan negara RP 1,2 miliar yang sebelumnya jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi kerja keras tim. ’’Upaya menyelamatkan uang negara (Rp 1,2 miliar) ini tentu menjadi kerja keras dan keberhasilan tim. Mulai, Bapenda, Satpol PP hingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto selaku pengacara negara,’’ ungkapnya.

Bambang berharap tidak lagi terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dia mengimbau para wajib pajak untuk taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Sebab, pemda tak tak mau kompromi. Apalagi bagi pengusana nakal tak mau bayar pajak, pemda tak segan bakal bertidak tegas. ’’Karena ini kaitannya dengan keuangan yang harus masuk ke negara,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Tak Pakai Masker, Ditangkap Lalu Diisolasi
- Advertisement -

Sebelumnya, Kamis (6/8), Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 1,2 miliar. Uang yang sebelumnya jadi temuan BPK itu berhasil ditagih dari penunggak pajak sektor tambang. Pembayaran tunggakan pajak tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 973/2302/416-202.4/2021 tertanggal 26 Juli 2021 dari Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto. Dan ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kabupaten Mojokerto Nomor SKK-160/M.5.23/GS/08/2021 pada 3 Agustus 2021. ’’Pembayaran tunggakan pajak minerba sebesar Rp 1.181.615.000 ini langsung diserahkan kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono.

Penyerahan yang berlangsung di ruang rapat Bapenda Kabupaten disaksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun ) Trian Yuli Diarsa dan Jaksa Pengacara Negara Kejari Kabupaten. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/