alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, August 15, 2022

Polemik STIKes Bina Sehat PPNI, Mahasiswa-Dosen Kompak Gelar Demo

MOJOANYAR, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan mahasiswa STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa sekitar pukul 09.30 kemarin. Bersama sejumlah dosen dan perawat, massa aksi memadati halaman kampus. Mereka menolak adanya intervensi salah seorang pembina pada kepengurusan yayasan yang dinilai berdampak buruk bagi keberlangsungan kampus.

Di kampus yang berdiri di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar itu mereka berkumpul sembari membentangkan sejumlah spanduk. Di antaranya, bertuliskan ’’Persatuan Perawat Kabupaten Mojokerto Menolak Pemimpin yang Pernah Digerebek dalam Kos-Kosan’’ hingga ’’Karyawan dan Mahasiswa menolak HM Hartadi dengan Segala Intervensinya di STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto’’.

Salah satu peserta aksi Yosy Hardian Ramadhan mengatakan, ada sejumlah imbas yang memberatkan mahasiswa. Mulai dari minimnya hak mahasiswa mendapat fasilitas perkuliahan, tidak adanya pelonggaran biaya kuliah meski pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19, hingga adanya dualisme kepengurusan di tubuh Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan – Perawat Nasional Indonesia (YKWP – PNI) Kabupaten Mojokerto yang menaungi kampusnya. ”Mahasiswa akhir juga terancam nggak bisa wisuda kalau masalah ini terus berlarut,” sebutnya.

Dualisme ini terjadi setelah pergantian ketua dalam Musyarawarah Daerah (Daerah) DPD PPNI Kabupaten Mojokerto VIII pada Februari lalu. Saat itu, Mas’ud Susanto terpilih dan resmi menggantikan HM Hartadi. ”Ketika pemilihan kemarin, pak Hartadi ini disinyalir tidak terima keputusan final hasil pemilihan ketua,” beber mahasiswa semester empat itu.

Baca Juga :  Kodim 0815 Mojokerto Gelar Komsos Bersama KBT dan Komitmen Jaga Pancasila

Tak hanya itu, polemik ini turut berimbas pada para tenaga pendidik (tendik) dan dosen. Pembayaran tunjangan mereka belum terbayarkan. ”Untuk gaji bulanan tidak ada masalah. Untuk fee lain seperti bimbingan rumah sakit, skripsi, bahkan gaji 13 itu tersendat sejak November tahun lalu,” terang salah seorang dosen yang enggan disebut namanya.

Menurutnya, proses mediasi sudah ditempuh. Namun hasilnya nihil. Bahkan, kampus punya tunggakan mencapai Rp 1,4 miliar yang merupakan hak dari sekitar 50 lebih para tenaga pendidik (tendik). ”Itu dari admin, tendik, dan dosen di kampus. Jadi kewajiban kami mengajar maupun bimbingan tetap jalan. Walaupun haknya belum diterima sampai sekarang,” tutur dosen tetap yang sudah mengajar selama 25 tahun tersebut.

Terpisah, mantan Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto HM Hartadi menampik sejumlah tudingan yang dilayangkan pada pihaknya. Utamanya atas intervensi yang dilakukannya pada pengurus yayasan. Padahal, saat ini statusnya sebagai pembina di YKWP – PNI Kabupaten Mojokerto. ”Mestinya mereka (massa aksi) konsultasi dengan LLDIKTI Wilayah VII atau ke Kemenristekdikti, apa fungsi pembina (dalam yayasan). Pembina dalam bahasa hukum adalah pemilik dalam tanda kutip. Kok pemilik tidak boleh ikut campur ini gimana?,” ungkapnya.

Baca Juga :  Situs Klinterejo Diteliti, Diduga Tempat Pemujaan

Polemik di tubuh yayasan ini mencuat saat penyusunan pengurus baru sekitar Maret lalu. Menurutnya, ada kesalahan fatal yang membuat susunan pengurus yayasan cacat secara hukum. Yakni tidak adanya tanda tangan para pembina yayasan pada berita acara penyusuan pengurus yang dinilai tidak sesuai UU RI No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

”Itu kan harus ada tanda tangan kolektif dari pembina. Pembinanya ada tiga, salah satunya saya. Kalau tidak senang dengan saya bisa merayu dua pembina yang lain. Saya pasti kalah kan secara voting. Tapi ini tidak sama sekali, justru itu diterbitkan lewat notaris. Sampai pelantikan pengurus pun kami tidak diberi tahu,” ungkapnya.

Dinilai tidak sah di mata hukum, pihaknya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto tiga bulan lalu. ”Sejauh ini sudah tiga kali sidang dengan agenda mediasi dan tidak menemukan kesepahaman. Jadi besok (hari) ini sidang keempat dengan agenda pembuktian,” tambahnya. Menurutnya, langkah tersebut diambil semata demi menyelamatkan lembaga pendidikan keperawatan tersebut.

Sebab, jika struktur kepengurusan yayasan masih cacat hukum, STIKES Bina Sehat PPNI diprediksi bakal sulit berkembang. ”Kalau ini saya biarkan, Bina Sehat tidak bisa di akreditasi,” tandasnya. (vad/ron)

MOJOANYAR, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan mahasiswa STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa sekitar pukul 09.30 kemarin. Bersama sejumlah dosen dan perawat, massa aksi memadati halaman kampus. Mereka menolak adanya intervensi salah seorang pembina pada kepengurusan yayasan yang dinilai berdampak buruk bagi keberlangsungan kampus.

Di kampus yang berdiri di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar itu mereka berkumpul sembari membentangkan sejumlah spanduk. Di antaranya, bertuliskan ’’Persatuan Perawat Kabupaten Mojokerto Menolak Pemimpin yang Pernah Digerebek dalam Kos-Kosan’’ hingga ’’Karyawan dan Mahasiswa menolak HM Hartadi dengan Segala Intervensinya di STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto’’.

Salah satu peserta aksi Yosy Hardian Ramadhan mengatakan, ada sejumlah imbas yang memberatkan mahasiswa. Mulai dari minimnya hak mahasiswa mendapat fasilitas perkuliahan, tidak adanya pelonggaran biaya kuliah meski pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19, hingga adanya dualisme kepengurusan di tubuh Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan – Perawat Nasional Indonesia (YKWP – PNI) Kabupaten Mojokerto yang menaungi kampusnya. ”Mahasiswa akhir juga terancam nggak bisa wisuda kalau masalah ini terus berlarut,” sebutnya.

Dualisme ini terjadi setelah pergantian ketua dalam Musyarawarah Daerah (Daerah) DPD PPNI Kabupaten Mojokerto VIII pada Februari lalu. Saat itu, Mas’ud Susanto terpilih dan resmi menggantikan HM Hartadi. ”Ketika pemilihan kemarin, pak Hartadi ini disinyalir tidak terima keputusan final hasil pemilihan ketua,” beber mahasiswa semester empat itu.

Baca Juga :  Airlangga Dihadiahi Kaos Timnas Brasil oleh Ronaldinho

Tak hanya itu, polemik ini turut berimbas pada para tenaga pendidik (tendik) dan dosen. Pembayaran tunjangan mereka belum terbayarkan. ”Untuk gaji bulanan tidak ada masalah. Untuk fee lain seperti bimbingan rumah sakit, skripsi, bahkan gaji 13 itu tersendat sejak November tahun lalu,” terang salah seorang dosen yang enggan disebut namanya.

Menurutnya, proses mediasi sudah ditempuh. Namun hasilnya nihil. Bahkan, kampus punya tunggakan mencapai Rp 1,4 miliar yang merupakan hak dari sekitar 50 lebih para tenaga pendidik (tendik). ”Itu dari admin, tendik, dan dosen di kampus. Jadi kewajiban kami mengajar maupun bimbingan tetap jalan. Walaupun haknya belum diterima sampai sekarang,” tutur dosen tetap yang sudah mengajar selama 25 tahun tersebut.

- Advertisement -

Terpisah, mantan Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto HM Hartadi menampik sejumlah tudingan yang dilayangkan pada pihaknya. Utamanya atas intervensi yang dilakukannya pada pengurus yayasan. Padahal, saat ini statusnya sebagai pembina di YKWP – PNI Kabupaten Mojokerto. ”Mestinya mereka (massa aksi) konsultasi dengan LLDIKTI Wilayah VII atau ke Kemenristekdikti, apa fungsi pembina (dalam yayasan). Pembina dalam bahasa hukum adalah pemilik dalam tanda kutip. Kok pemilik tidak boleh ikut campur ini gimana?,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dari Iuran Merekalah, Wiwin Rasakan Manfaat Operasi Batu Ureter

Polemik di tubuh yayasan ini mencuat saat penyusunan pengurus baru sekitar Maret lalu. Menurutnya, ada kesalahan fatal yang membuat susunan pengurus yayasan cacat secara hukum. Yakni tidak adanya tanda tangan para pembina yayasan pada berita acara penyusuan pengurus yang dinilai tidak sesuai UU RI No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

”Itu kan harus ada tanda tangan kolektif dari pembina. Pembinanya ada tiga, salah satunya saya. Kalau tidak senang dengan saya bisa merayu dua pembina yang lain. Saya pasti kalah kan secara voting. Tapi ini tidak sama sekali, justru itu diterbitkan lewat notaris. Sampai pelantikan pengurus pun kami tidak diberi tahu,” ungkapnya.

Dinilai tidak sah di mata hukum, pihaknya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto tiga bulan lalu. ”Sejauh ini sudah tiga kali sidang dengan agenda mediasi dan tidak menemukan kesepahaman. Jadi besok (hari) ini sidang keempat dengan agenda pembuktian,” tambahnya. Menurutnya, langkah tersebut diambil semata demi menyelamatkan lembaga pendidikan keperawatan tersebut.

Sebab, jika struktur kepengurusan yayasan masih cacat hukum, STIKES Bina Sehat PPNI diprediksi bakal sulit berkembang. ”Kalau ini saya biarkan, Bina Sehat tidak bisa di akreditasi,” tandasnya. (vad/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/