alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Satpol PP Krisis Personel, 18 Kecamatan Hanya 92 Petugas

KABUPATEN, Jawa Pos radar Mojokerto – Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 lewat penerapan jam malam di Kabupaten Mojokerto sejak Selasa (5/4) dinilai belum berjalan efektif.

Selain menuntut tingginya kesadaran warga, kehadiran petugas keamanan dalam menghalau kerumuman juga menjadi faktor penting dalam efektivitas jam malam. Sehingga aktivitas masyarakat di malam hari benar-benar tereduksi demi menghindari persebaran virus lebih luas lagi.

Namun, di tengah penerapannya jumlah petugas penyisiran nyatanya dirasa belum cukup maksimal. Khususnya personel Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai penegak perda di wilayah yang terdiri dari 18 kecamatan ini.

Saat ini jumlahnya yang hanya 92 personel itu dianggap tidak sebanding dalam memantau wilayah seluas 717,8 kilometer persegi tersebut. Menanggapi kekurangan tersebut, Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono membenarkan.

Baca Juga :  Pembatasan Mulai Diberlakukan

Meski minim personel, namun pengawasan tetap berjalan sesuai edaran yang berlaku. ’’Kalau dibandingkan dengan daerah lain, memang jumlah kita sangat minim. Bahkan, perbandingannya sangat jomplang,’’ tuturnya.

Noerhono lantas membandingkan jumlah personelnya dengan yang ada di Pemkot Mojokerto, totalnya mencapai 225 personel. Padahal, wilayah Kota Onde-Onde hanya terdiri dari 3 kecamatan dengan luas wilayah hanya 16,56 kilometer persegi.

Nah, jumlah tersebut ketika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto justru tidak seimbang. Sehingga butuh rekrutmen personel lebih banyak untuk mempertebal pengawasan, khususnya dalam menegakkan perda.

’’Itupun yang usianya di bawah 50 tahun hanya separo. Artinya, separo personel lainnya tenaganya sudah tidak sekuat dulu,’’ tambahnya. Noerhono kini tengah mengusulkan penambahan personel lagi untuk memperkuat dalam mewujudkan penegakan aturan.

Baca Juga :  Cegah Persebaran Covid-19 dengan Starting Grid di Traffic Light

Total 200 perseonel dibutuhkan untuk mem-back-up kepolisian dan TNI dalam mengendalikan situasi keamanan. Khususnya selama masa pandemi Covid-19 seperti ini yang membutuhkan intensitas pengawasan petugas keamanan lewat patroli mobiling.

Termasuk juga penjagaan di posko skrining yang tersebar di beberapa lokasi. Terdapat 9 posko yang telah berdiri di kabupaten. Mulai dari exit tol Gedeg, exit tol Penompo, Pos Jembatan Gajah Mada, simpang tiga Desa Banjartanggul, simpang tiga Teratai, Desa Sooko, jembatan Ngrame, simpang tiga Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, taman Ghanjaran, Kecamatan Trawas, hingga PPST Trowulan.

Di setiap posko, setidaknya disiagakan 2 personel dalam membantu skrining arus kendaraan dari dan menuju Mojokerto. ’’Plot masing-masing posko ada dua personel dengan pergantian tiga kali sif setiap harinya,’’ tandasnya. 

 

KABUPATEN, Jawa Pos radar Mojokerto – Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 lewat penerapan jam malam di Kabupaten Mojokerto sejak Selasa (5/4) dinilai belum berjalan efektif.

Selain menuntut tingginya kesadaran warga, kehadiran petugas keamanan dalam menghalau kerumuman juga menjadi faktor penting dalam efektivitas jam malam. Sehingga aktivitas masyarakat di malam hari benar-benar tereduksi demi menghindari persebaran virus lebih luas lagi.

Namun, di tengah penerapannya jumlah petugas penyisiran nyatanya dirasa belum cukup maksimal. Khususnya personel Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai penegak perda di wilayah yang terdiri dari 18 kecamatan ini.

Saat ini jumlahnya yang hanya 92 personel itu dianggap tidak sebanding dalam memantau wilayah seluas 717,8 kilometer persegi tersebut. Menanggapi kekurangan tersebut, Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono membenarkan.

Baca Juga :  Pasangan Batu Tangga Istana Ditemukan, Situs Kumitir Simpan Bangunan

Meski minim personel, namun pengawasan tetap berjalan sesuai edaran yang berlaku. ’’Kalau dibandingkan dengan daerah lain, memang jumlah kita sangat minim. Bahkan, perbandingannya sangat jomplang,’’ tuturnya.

Noerhono lantas membandingkan jumlah personelnya dengan yang ada di Pemkot Mojokerto, totalnya mencapai 225 personel. Padahal, wilayah Kota Onde-Onde hanya terdiri dari 3 kecamatan dengan luas wilayah hanya 16,56 kilometer persegi.

- Advertisement -

Nah, jumlah tersebut ketika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto justru tidak seimbang. Sehingga butuh rekrutmen personel lebih banyak untuk mempertebal pengawasan, khususnya dalam menegakkan perda.

’’Itupun yang usianya di bawah 50 tahun hanya separo. Artinya, separo personel lainnya tenaganya sudah tidak sekuat dulu,’’ tambahnya. Noerhono kini tengah mengusulkan penambahan personel lagi untuk memperkuat dalam mewujudkan penegakan aturan.

Baca Juga :  Pembatasan Mulai Diberlakukan

Total 200 perseonel dibutuhkan untuk mem-back-up kepolisian dan TNI dalam mengendalikan situasi keamanan. Khususnya selama masa pandemi Covid-19 seperti ini yang membutuhkan intensitas pengawasan petugas keamanan lewat patroli mobiling.

Termasuk juga penjagaan di posko skrining yang tersebar di beberapa lokasi. Terdapat 9 posko yang telah berdiri di kabupaten. Mulai dari exit tol Gedeg, exit tol Penompo, Pos Jembatan Gajah Mada, simpang tiga Desa Banjartanggul, simpang tiga Teratai, Desa Sooko, jembatan Ngrame, simpang tiga Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, taman Ghanjaran, Kecamatan Trawas, hingga PPST Trowulan.

Di setiap posko, setidaknya disiagakan 2 personel dalam membantu skrining arus kendaraan dari dan menuju Mojokerto. ’’Plot masing-masing posko ada dua personel dengan pergantian tiga kali sif setiap harinya,’’ tandasnya. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/