alexametrics
22.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Kabupaten Krisis Tenaga Pendidik

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kabupaten Mojokerto tengah mengalami krisis tenaga pendidik. Saat ini, kekurangan mencapai 1.829 orang.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Heri Widodo menuturkan, kekurangan banyak guru itu menyentuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). ”Ini salah satu masalah kami paling besar. Terkait sumber daya manusia (SDM) untuk sekolah-sekolah di kabupaten masih kurang,” ujar Heri, Kamis (5/10).

Kekosongan kursi tenaga pendidik pada jenjang SDN tersebut berjumlah 1.452 posisi untuk guru. Meliputi, kepala sekolah (kepsek), dan termasuk pegawai bagian tata usaha. Sedangkan untuk jenjang SMPN ada 377 posisi yang masih kosong untuk guru dan kepsek. ”Itu data yang kami hitung sejak awal 2020, untuk akhir-akhir ini belum kami pastikan lagi datanya. Sebab masih dalam proses pemetaan lagi,” tutur Heri.

Ia menambahkan, untuk menambal kekurangan guru dan kepsek, tak jarang satu guru bisa merangkap beberapa mata pelajaran. Bahkan, satu kepala sekolah pun juga menjabat jadi Plt (pelaksana tugas) di sekolah lain. Hal ini dikarenakan tugas kepala sekolah sangat penting. Sehingga terpaksa satu kepala sekolah harus merangkap jabatannya.

Baca Juga :  Pemenang Lelang Sabun Dipalak Pejabat Dispendik

”Sebab peranan kepala sekolah kan pengaruhnya besar sekali. Semisal, kalau mau cairkan dana BOS tapi nggak ada kepala sekolahnya, terus gimana. Kan susah juga,” bebernya. Tak hanya itu, Dispendik Kabupaten Mojokerto juga sudah memberdayakan tenaga honorer atau guru nonpegawai negeri sipil (PNS). Namun, tentu saja hal itu masih belum cukup membantu masalah kekurangan tenaga ajar tersebut. Heri mengakui dispendik sendiri juga serba salah.

Sebab, dispendik tak memilki kewenangan untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga PNS. ”Bagai buah simalakama. Di satu sisi, kita butuh tenaga banyak. Tapi, di sisi lain peraturan dari Mendikbud juga melarang untuk mengangkat mereka (guru honorer). Jadi, PNS sebelum mereka memperoleh sertifikasi profesi,” sebutnya.

Untuk menjadi guru PNS sendiri, ijazah saja tak cukup. Mereka harus mengikuti pelatihan dulu agar kualitas pendidikan juga baik. Menyusul, hingga kini dispendik masih melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Uji Coba Sekolah Tatap Muka Diurungkan

Sebab, jika hal itu tak teratasi, dikhawatirkan kualitas pendidikan di kabupaten sendiri mengalami kemerosotan. ”Bayangkan saja kalau satu sekolah hanya ada tiga guru. Padahal ada enam kelas yang harus diajar. Apalagi, untuk mata pelajaran agama, itu sangat butuh guru khusus, dan aslinya ndak boleh dirangkep tugasnya,” imbuh dia.

Menurut data pun, sekolah di kabupaten sendiri 70 persen masih belum ada guru untuk mata pelajaran agama Islam dan olahraga. Sejauh ini, dispendik Kabupaten pun hanya bisa menyiasati masalah tersebut dengan memprioritaskan posisi kepsek yang masih kosong. Dan jumlah untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos tahun ini sendiri, kiranya masih kurang untuk mengisi posisi kekosongan guru maupun kepala sekolah di wilayah kabupaten. ”Ya semoga untuk tahun berikutnya, formasi CPNS khususnya di bidang tenaga pendidikan bisa ditambah lagi. Agar pendidikan di Kabupaten bisa lebih bagus lagi kualitasnya,” tandasnya. (oce)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kabupaten Mojokerto tengah mengalami krisis tenaga pendidik. Saat ini, kekurangan mencapai 1.829 orang.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Heri Widodo menuturkan, kekurangan banyak guru itu menyentuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). ”Ini salah satu masalah kami paling besar. Terkait sumber daya manusia (SDM) untuk sekolah-sekolah di kabupaten masih kurang,” ujar Heri, Kamis (5/10).

Kekosongan kursi tenaga pendidik pada jenjang SDN tersebut berjumlah 1.452 posisi untuk guru. Meliputi, kepala sekolah (kepsek), dan termasuk pegawai bagian tata usaha. Sedangkan untuk jenjang SMPN ada 377 posisi yang masih kosong untuk guru dan kepsek. ”Itu data yang kami hitung sejak awal 2020, untuk akhir-akhir ini belum kami pastikan lagi datanya. Sebab masih dalam proses pemetaan lagi,” tutur Heri.

Ia menambahkan, untuk menambal kekurangan guru dan kepsek, tak jarang satu guru bisa merangkap beberapa mata pelajaran. Bahkan, satu kepala sekolah pun juga menjabat jadi Plt (pelaksana tugas) di sekolah lain. Hal ini dikarenakan tugas kepala sekolah sangat penting. Sehingga terpaksa satu kepala sekolah harus merangkap jabatannya.

Baca Juga :  Pasca Kebakaran, Jalur Pendakian Penanggungan Diperketat

”Sebab peranan kepala sekolah kan pengaruhnya besar sekali. Semisal, kalau mau cairkan dana BOS tapi nggak ada kepala sekolahnya, terus gimana. Kan susah juga,” bebernya. Tak hanya itu, Dispendik Kabupaten Mojokerto juga sudah memberdayakan tenaga honorer atau guru nonpegawai negeri sipil (PNS). Namun, tentu saja hal itu masih belum cukup membantu masalah kekurangan tenaga ajar tersebut. Heri mengakui dispendik sendiri juga serba salah.

Sebab, dispendik tak memilki kewenangan untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga PNS. ”Bagai buah simalakama. Di satu sisi, kita butuh tenaga banyak. Tapi, di sisi lain peraturan dari Mendikbud juga melarang untuk mengangkat mereka (guru honorer). Jadi, PNS sebelum mereka memperoleh sertifikasi profesi,” sebutnya.

- Advertisement -

Untuk menjadi guru PNS sendiri, ijazah saja tak cukup. Mereka harus mengikuti pelatihan dulu agar kualitas pendidikan juga baik. Menyusul, hingga kini dispendik masih melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  5 Ponpes Tak Terima Bantuan Rp 25 Juta-Rp 50 Juta

Sebab, jika hal itu tak teratasi, dikhawatirkan kualitas pendidikan di kabupaten sendiri mengalami kemerosotan. ”Bayangkan saja kalau satu sekolah hanya ada tiga guru. Padahal ada enam kelas yang harus diajar. Apalagi, untuk mata pelajaran agama, itu sangat butuh guru khusus, dan aslinya ndak boleh dirangkep tugasnya,” imbuh dia.

Menurut data pun, sekolah di kabupaten sendiri 70 persen masih belum ada guru untuk mata pelajaran agama Islam dan olahraga. Sejauh ini, dispendik Kabupaten pun hanya bisa menyiasati masalah tersebut dengan memprioritaskan posisi kepsek yang masih kosong. Dan jumlah untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos tahun ini sendiri, kiranya masih kurang untuk mengisi posisi kekosongan guru maupun kepala sekolah di wilayah kabupaten. ”Ya semoga untuk tahun berikutnya, formasi CPNS khususnya di bidang tenaga pendidikan bisa ditambah lagi. Agar pendidikan di Kabupaten bisa lebih bagus lagi kualitasnya,” tandasnya. (oce)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/