alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, August 15, 2022

Serapan Anggaran Dinkes Mojokerto Rendah Hanya Sentuh 28 Persen

Idealnya 55 Persen

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bupati Ikfina Fahmawati memberi atensi penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas kesehatan. Sebab, hingga memasuki semester kedua, serapan anggaran masih 28 persen. Sementara, di perubahan APBD nanti, akan mendapat tambahan anggaran.

’’Setiap bulan, serapan anggaran selalu menjadi perhatian saya. Itu sekaligus menjadi pengukur kinerja di pemerintahan kami,’’ ungkap Ikfina. Apalagi, saat ini, sudah memasuki semester kedua. Artinya, serapan anggaran ini menjadi evaluasi untuk bisa memproyeksikan di semester kedua. ’’Sesuai aturan, 20 persen triwulan satu. 35 persen triwulan dua. Dan sisanya 45 persen di semester dua. Itu secara general. Tapi secara realisasi tidak bisa seperti itu, khususnya untuk proyek fisik,’’ tegasnya.

Tahun ini, pengerjaan fisik memang tidak sesuai jadwal karena berbagai persoalan. Termasuk terbitnya regulasi anyar. Seperti halnya pemerintah diwajibkan mencantumkan produk ber-TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada spesifikasi teknis di setiap paket. Dengan situasi ini mengharuskan dinas terkait melakukan tender ulang. Seperti halnya penyerapan di dinkes, hingga kini penyerapannya tergolong cukup rendah. Masih sekitar 28 persen. ’’Dari Rp 194 miliar, realisasi di semester pertama masih Rp 56 miliar. Rendahnya penyerapan itu juga dipengaruhi sejumlah proyek fisik yang sampai saat ini masih lelang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  RSUD Wahidin Kota Mojokerto: Layanan Rawat Jalan Makan Waktu Tujuh Jam

Seperti, pembangunan gedung di tiga Puskesmas dengan nilai masing-masing Rp 1,8 miliar untuk Puskesmas Dawarblandong dan Ngoro serta Rp 1,1 miliar untuk Puskesmas Bangsal. ’’Jadi, mau tidak mau tidak bisa diserap cepat karena pembangunan fisik. Terus ada lagi masalah terkait TKDN. Ternyata penyedianya tidak ada, akhirnya kami harus membuat kebijakan. Pokoknya sesuai pusat kita sudah minimal 40 persen, jadi lainnya tetap harus jalan meski tidak ber-TKDN,’’ paparnya.

Disebutnya, pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan menyertakan TKDN dalam tiap paket lelangnya ternyata tak semua penyedia siap. ’’Jadi sejauh ini penyerapan yang belum maksimal karena memang ada alasannya,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Siswa MI Salat Gaib untuk Korban Etnis Rohingya

Sebagai evaluasi, Ikfina meminta seluruh OPD dengan penyerapan proyek fisik tidak ditempatkan di semester pertama. Tak maksimalnya penyerapan di semester pertama secara tidak langsung memberatkan di semester kedua. Sebab, di tengah ada tambahan anggaran di setiap OPD, sementara di anggaran pada semester awal masih banyak anggaran yang belum terpakai. ’’Maka tahun depan proyeksi penyerapan proyek fisik akan kita taruh di semester dua,’’ jelasnya. (ori/ron)

Idealnya 55 Persen

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bupati Ikfina Fahmawati memberi atensi penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas kesehatan. Sebab, hingga memasuki semester kedua, serapan anggaran masih 28 persen. Sementara, di perubahan APBD nanti, akan mendapat tambahan anggaran.

’’Setiap bulan, serapan anggaran selalu menjadi perhatian saya. Itu sekaligus menjadi pengukur kinerja di pemerintahan kami,’’ ungkap Ikfina. Apalagi, saat ini, sudah memasuki semester kedua. Artinya, serapan anggaran ini menjadi evaluasi untuk bisa memproyeksikan di semester kedua. ’’Sesuai aturan, 20 persen triwulan satu. 35 persen triwulan dua. Dan sisanya 45 persen di semester dua. Itu secara general. Tapi secara realisasi tidak bisa seperti itu, khususnya untuk proyek fisik,’’ tegasnya.

Tahun ini, pengerjaan fisik memang tidak sesuai jadwal karena berbagai persoalan. Termasuk terbitnya regulasi anyar. Seperti halnya pemerintah diwajibkan mencantumkan produk ber-TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada spesifikasi teknis di setiap paket. Dengan situasi ini mengharuskan dinas terkait melakukan tender ulang. Seperti halnya penyerapan di dinkes, hingga kini penyerapannya tergolong cukup rendah. Masih sekitar 28 persen. ’’Dari Rp 194 miliar, realisasi di semester pertama masih Rp 56 miliar. Rendahnya penyerapan itu juga dipengaruhi sejumlah proyek fisik yang sampai saat ini masih lelang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Debitur Multiguna Raih Mitsubishi XPander

Seperti, pembangunan gedung di tiga Puskesmas dengan nilai masing-masing Rp 1,8 miliar untuk Puskesmas Dawarblandong dan Ngoro serta Rp 1,1 miliar untuk Puskesmas Bangsal. ’’Jadi, mau tidak mau tidak bisa diserap cepat karena pembangunan fisik. Terus ada lagi masalah terkait TKDN. Ternyata penyedianya tidak ada, akhirnya kami harus membuat kebijakan. Pokoknya sesuai pusat kita sudah minimal 40 persen, jadi lainnya tetap harus jalan meski tidak ber-TKDN,’’ paparnya.

Disebutnya, pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan menyertakan TKDN dalam tiap paket lelangnya ternyata tak semua penyedia siap. ’’Jadi sejauh ini penyerapan yang belum maksimal karena memang ada alasannya,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Susiana, S.Pd, Tanamkan Program Literasi Budaya pada Siswa
- Advertisement -

Sebagai evaluasi, Ikfina meminta seluruh OPD dengan penyerapan proyek fisik tidak ditempatkan di semester pertama. Tak maksimalnya penyerapan di semester pertama secara tidak langsung memberatkan di semester kedua. Sebab, di tengah ada tambahan anggaran di setiap OPD, sementara di anggaran pada semester awal masih banyak anggaran yang belum terpakai. ’’Maka tahun depan proyeksi penyerapan proyek fisik akan kita taruh di semester dua,’’ jelasnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/