alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Visa CJH Tersendat, Dikembalikan Kedutaan Arab Saudi

MOJOKERTO – Pemenuhan persyaratan haji oleh 1.790 calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Mojokerto terus mengalami kendala. Setelah direpotkan pelunasan BPIH dan pemeriksaan kesehatan, sejumlah persyaratan lain kini juga tersendat.

Salah satunya penerbitan visa sebagai dokumen resmi keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Masih ditemui 20 visa milik CJH yang tak kunjung diterbitkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi sejak pemberkasan awal Juni lalu.

Keterlambatan ini tak pelak menjadi pekerjaa rumah (PR) tersendiri bagi Kemenag dalam penyelesaian sebelum keberangkatan 24 Agustus nanti.

Sebelumnya, Kemenag telah mengajukan pemberkasan visa bagi 1.790 CJH yang telah melunasi BPIH di tahap pertama dan kedua sejak awal Juni lalu.

Meski jangka waktu terbilang masih lama, namun langkah percepatan ini agar CJH tak lagi terhambat di waktu-waktu yang mendesak.

Baca Juga :  Keseriusan Pemkab Dipertanyakan

Namun, dari sejumlah berkas persyaratan yang diajukan, ada 20 berkas milik CJH yang dikembalikan oleh kedutaan Arab Saudi.Pengembalian ini lantaran nama yang tercantum dalam paspor mengalami indictment oleh Arab Saudi.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali, menjelaskan, situasi indictment tak lepas dari kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terhadap jumlah suku kata nama CJH.

Di mana harus ada minimal tiga suku kata yang wajib dicantumkan oleh CJH dalam visa dan paspor untuk membedakan satu jamaah dengan jamaah lain. ’’Tinggal 20-an yang belum beres. Tapi secara keseluruhan semua visa sudah  terbit,’’ terangnya.

Namun, kendala itu kini mulai disiasati pemerintah melalui Kemenag bekerja sama Kedubes Arab Saudi lewat beberapa solusi yang disepakati.

Baca Juga :  Warga Tiga Gang Jalani Rapid Test

Salah satunya dengan menambah satu suku kata nama orang tua yang dicantumkan untuk membedakan satu jamaah dengan sama lain. Hanya saja, solusi tersebut dipandang semakin ribet lantaran harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah melalui lembaga resmi baik Kemenag, Pengadilan Negeri, hingga dispenduk capil.

’’Ya, sebenarnya tinggal menambah saja. tapi kan syaratnya harus sidang dulu apakah benar jamaah A adalah putra dari orang tua B,’’ jelasnya.

Namun, Mukti mengaku, persoalan tersebut tidak sampai mengganggu jadwal persiapan lain. Setelah ini, Kemenag akan langsung menggeber manasik atau latihan ritual ibadah haji dua tahap.

Tahap pertama, dilaksanakan di masing-masing kantor KUA dan tahap kedua secara serentak di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

 

MOJOKERTO – Pemenuhan persyaratan haji oleh 1.790 calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Mojokerto terus mengalami kendala. Setelah direpotkan pelunasan BPIH dan pemeriksaan kesehatan, sejumlah persyaratan lain kini juga tersendat.

Salah satunya penerbitan visa sebagai dokumen resmi keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Masih ditemui 20 visa milik CJH yang tak kunjung diterbitkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi sejak pemberkasan awal Juni lalu.

Keterlambatan ini tak pelak menjadi pekerjaa rumah (PR) tersendiri bagi Kemenag dalam penyelesaian sebelum keberangkatan 24 Agustus nanti.

Sebelumnya, Kemenag telah mengajukan pemberkasan visa bagi 1.790 CJH yang telah melunasi BPIH di tahap pertama dan kedua sejak awal Juni lalu.

- Advertisement -

Meski jangka waktu terbilang masih lama, namun langkah percepatan ini agar CJH tak lagi terhambat di waktu-waktu yang mendesak.

Baca Juga :  Keseriusan Pemkab Dipertanyakan

Namun, dari sejumlah berkas persyaratan yang diajukan, ada 20 berkas milik CJH yang dikembalikan oleh kedutaan Arab Saudi.Pengembalian ini lantaran nama yang tercantum dalam paspor mengalami indictment oleh Arab Saudi.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali, menjelaskan, situasi indictment tak lepas dari kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terhadap jumlah suku kata nama CJH.

Di mana harus ada minimal tiga suku kata yang wajib dicantumkan oleh CJH dalam visa dan paspor untuk membedakan satu jamaah dengan jamaah lain. ’’Tinggal 20-an yang belum beres. Tapi secara keseluruhan semua visa sudah  terbit,’’ terangnya.

Namun, kendala itu kini mulai disiasati pemerintah melalui Kemenag bekerja sama Kedubes Arab Saudi lewat beberapa solusi yang disepakati.

Baca Juga :  Perjalanan ke Puskesmas, Penumpang Taxi Online Melahirkan di Jok Mobil

Salah satunya dengan menambah satu suku kata nama orang tua yang dicantumkan untuk membedakan satu jamaah dengan sama lain. Hanya saja, solusi tersebut dipandang semakin ribet lantaran harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah melalui lembaga resmi baik Kemenag, Pengadilan Negeri, hingga dispenduk capil.

’’Ya, sebenarnya tinggal menambah saja. tapi kan syaratnya harus sidang dulu apakah benar jamaah A adalah putra dari orang tua B,’’ jelasnya.

Namun, Mukti mengaku, persoalan tersebut tidak sampai mengganggu jadwal persiapan lain. Setelah ini, Kemenag akan langsung menggeber manasik atau latihan ritual ibadah haji dua tahap.

Tahap pertama, dilaksanakan di masing-masing kantor KUA dan tahap kedua secara serentak di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/