alexametrics
24.2 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Atasi Kepatuhan Badan Usaha, Kejaksaan Negeri Beri Bantuan Hukum

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, M. Hari Wahyudi, SH memberikan masukan upaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan ruang lingkup meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sehingga dalam hal ini BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penegakan kepatuhan terhadap badan usaha terkait kewajibannya dalam program JKN-KIS dapat membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan,” ungkap Wahyudi dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/02).

Wahyudi mengingatkan tentang langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Ia menambahkan demi mencapai keberhasilan Program JKN-KIS perlu partisipasi secara bersama-sama dari berbagai pihak, sehingga perjanjian kerjasama antar lembaga dibutuhkan untuk mewadahi sinergi ini.

Baca Juga :  Minta Rumah Sakit Berikan Akses Pelayanan yang Adil

“Dengan ditandatangani perjanjian kerjasama ini, merupakan wujud dukungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berkesinambungan. Dengan dukungan dan koordinasi secara bersama-sama, diharapkan mendukung keberhasilan suksesnya Program JKN-KIS di Kabupaten Mojokerto,” tutup Wahyudi. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Sistri Sembodo mengatakan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

“Adapun tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama tahun sebelumnya demi implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Sistri.

Baca Juga :  Distribusi Bansos Uang Pengganti BPNT di Kabupaten Diwarnai Desak-desakan

Sistri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dari berbagai pihak yaitu  stakeholder dan masyarakat termasuk juga badan usaha yang dalam mencapai implementasi Program JKN-KIS.

“Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama lebih dari 8 tahun. Masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagi pihak hingga Program JKN-KIS terselenggara dengan baik,” jelas Sistri. (ar/gy)

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, M. Hari Wahyudi, SH memberikan masukan upaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan ruang lingkup meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sehingga dalam hal ini BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penegakan kepatuhan terhadap badan usaha terkait kewajibannya dalam program JKN-KIS dapat membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan,” ungkap Wahyudi dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/02).

Wahyudi mengingatkan tentang langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Ia menambahkan demi mencapai keberhasilan Program JKN-KIS perlu partisipasi secara bersama-sama dari berbagai pihak, sehingga perjanjian kerjasama antar lembaga dibutuhkan untuk mewadahi sinergi ini.

Baca Juga :  Tingkatkan Perlindungan Jaminan Kesehatan Masyarakat

“Dengan ditandatangani perjanjian kerjasama ini, merupakan wujud dukungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berkesinambungan. Dengan dukungan dan koordinasi secara bersama-sama, diharapkan mendukung keberhasilan suksesnya Program JKN-KIS di Kabupaten Mojokerto,” tutup Wahyudi. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Sistri Sembodo mengatakan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

“Adapun tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama tahun sebelumnya demi implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Sistri.

Baca Juga :  Tunggu Renovasi, Relokasi Pedagang Dibatalkan
- Advertisement -

Sistri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dari berbagai pihak yaitu  stakeholder dan masyarakat termasuk juga badan usaha yang dalam mencapai implementasi Program JKN-KIS.

“Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama lebih dari 8 tahun. Masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagi pihak hingga Program JKN-KIS terselenggara dengan baik,” jelas Sistri. (ar/gy)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/